MENKES LUNCURKAN BUKU SAATNYA DUNIA BERUBAH

Praktek virus sharing yang sudah berlaku lebih dari 50 tahun, ternyata banyak merugikan negara miskin dan negara berkembang asal virus. Sementara perusahan vaksin yang dimiliki negara maju dengan mudahnya mengambil virus tanpa seijin pemilik dan mengembangkannya menjadi vaksin dan produk diagnostik lainnya kemudian menjualnya ke negara miskin dan berkembang dengan harga yang sangat mahal.

Hal ini terkuak ketika di Indonesia ditemukan kasus pertama virus Flu Burung(Avian Influenza =AI) pada manusia pertengahan tahun 2005, dimana untuk penentuan diagnosis Indonesia diwajibkan mengirim sampel virus ke WHO Collaborating Center di Hongkong. Hal ini berlangsung hingga Agustus 2006. Tetapi tanpa sepengetahuan Indonesia, sampel virus tersebut diberikan ke perusahaan pembuat vaksin di negara maju.

Maka sejak itu, Menkes memutuskan untuk memeriksa spesimen Flu Burung cukup dilakukan 2 laboratorium di dalam negeri yakni Laboratorium Badan Litbangkes dan Laboratorium Eijkman. Hal ini sejalan dengan kemampuan yang dimiliki laboratorium Indonesia untuk memeriksa virus H5N1, yang terbukti selama kurang lebih 1 tahun hasilnya selalu sama dengan laboratorium AI di Hongkong. Tetapi Indonesia tetap membuka akses bagi para peneliti dunia dengan menempatkan data AI pada Gen Bank (public domain). “Demi kepentingan umat manusia, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa data genom pada virus Flu Burung bisa diakses semua orang,” tegas Menkes saat itu (10/8/06).

Majalah The Economist menulis, “Siti Fadilah Supari memulai suatu revolusi yang mungkin menyelamatkan dunia dari dampak buruk penyakit pandemi. Hal ini terucap karena Menteri Kesehatan Indonesia telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus Flu Burung: transpatansi.”


Berbekal dari pengalaman itulah, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) tergerak hatinya untuk mengubah sistem virus sharing yang sangat merugikan negara berkembang tersebut dengan sitem yang lebih transparan, adil, dan setara. Ide tersebut kemudian terus diperjuangkan menjadi usulan Indonesia pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) di Jenewa Swiss. Pada akhir sidang, usulan Indonesia disepakati dan disahkan menjadi Resolusi WHA yang harus dipatuhi semua negara anggota.

Perjuangan Menkes dalam mewujudkan ide tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku ini dipenuhi rincian menarik tentang bagaimana Siti Fadilah Supari mulai tertarik ke dalam lingkaran pergulatan pertukaran virus sehingga kemudian maju menghadapi berbagai intrik dan tantangan yang berkaitan dengan pertukaran virus H5N1. Pergerakan ini kemudian ternyata menguak ketidakadilan mekanisme pertukaran virus yang telah berjalan selama 50 tahun, di mana negara-negara yang menyumbangkan virusnya tidak dapat meminta hasil penelitian dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan virus yang dikirimkannya. Di dalam buku ini, pembaca dapat mengerti alasan di balik keputusan-keputusan, ide-ide serta alternatif yang dikemukakan Menteri Kesehatan ini demi memperjuangkan hak memperoleh perlindungan dari ancaman virus bagi rakyat Indonesia.

Melalui buku setebal 182 halaman inilah, Menkes mengharapkan dukungan rakyat untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia ke seluruh warga dunia karena perjuangan belum selesai. Siti Fadilah Supari akan terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus (virus sharing) yang adil, transparan, dan setara. Dalam kata pembukanya, Menkes menyampaikan maksud bahwa kiranya buku ini menjadi referensi bagi peneliti, praktisi, dan siapapun yang berusaha memperjuangkan, menegakkan martabat dan kedaulatan negara-negara berkembang agar setara dengan negara-negara maju.

Peluncuran buku karangan Menkes wanita pertama di Indonesia ini digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu malam (6/1/2008). Acara ini dihadiri berbagai kalangan, diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPD), para duta besar negara sahabat, para direktur rumah sakit, para direktur BUMN, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, anggota Organisasi Profesi, para petinggi akademis dari perguruan tinggi, serta para pejabat di dalam Departemen Kesehatan sendiri.

http://www.ppk-depkes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=516&Itemid=102

Flu Burung dan Kedaulatan Bangsa

Judul : Saatnya Dunia Berubah
Penulis : DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)
Penerbit : Departemen Kesehatan
Cetakan : Pertama, 2007
Halaman : 182 halaman

Di luar dugaan, virus flu burung yang mematikan justru kini menjadi pamungkas bagi Indonesia untuk menghentikan penghisapan negara-negara maju pada negara miskin dan berkembang. Di tangan Menteri Kesehatan RI Siti Fadilah, virus ini menjadi pedang tajam yang memutuskan konspirasi global yang telah 60 tahun melakukan eksploitasi lewat WHO.
Dengan piawai, Siti Fadilah berhasil memblejeti dan mendesak Amerika Serikat agar mau ikut mengubah sistem di dalam World Health Organization (WHO). Berbagai kekecewaan pada WHO dan negara-negara maju memaksa Menkes Fadilah bersikap tegas dan memilih tidak menjadi anak manis yang mudah diiming-iming dengan berbagai bantuan asing seperti beberapa pendahulu-pendahulunya, apalagi setelah ketahuan Australia telah membuat vaksin flu burung strain Indonesia dengan modal mencuri sampel virus H5 N1 di WHO.
Sebanyak 58 sampel virus strain Indonesia telah dikirimkan ke WHO dan ternyata saat ini telah beredar di berbagai industri vaksin. Beberapa perusahaan justru telah mempatenkan tanpa ijin Indonesia. Sebuah laboratorium senjata biologis di Los Alamos bahkan telah menyimpan seed virus flu burung asal Indonesia.
Maka Menkes menghentikan pengiriman virus ke Collaborating Center WHO, tanpa Material Transfer Agreement (MTA). Siti Fadilah menuntut agar WHO menjadi lebih adil, transparan, dan setara. Lebih jauh lagi, ia menuntut penghapusan L'Exploitation de l'home par l'home (penindasan manusia atas manusia yang lain).
Berbagai upaya tipu daya, bujukan, dan ancaman telah dilancarkan pada Siti Fadilah, namun semua bisa dilewati dengan bergeming. Lobby dan tekanan Amerika dalam pertemuan WHO sampai percobaan pembunuhan di Iran justru membangkitkan dukungan dunia pada Indonesia yang sedang melancarkan boikot pengiriman virus.
Secara bilateral, Indonesia merintis pembuatan vaksin flu burung strain Indonesia dengan Baxter. Saat ini, vaksin sedang dalam tahap uji coba. Hal yang sama juga sedang dirintis bersama Iran. Departemen Kesehatan juga telah menugaskan Indofarma untuk membuat tamiflu. Bersama Temasek dari Singapura, Departemen Kesehatan membuat Early Detection Kit (alat deteksi dini) flu burung.

Saatnya Berubah
Lika-liku perjuangan Indonesia menghadapi tekanan internasional dalam kasus flu burung secara gamblang dan detail digambarkan dalam buku yang ditulis sendiri oleh Siti Fadilah. Buku yang berjudul Saatnya Dunia Berubah! ditulis di tengah perjuangan seorang dokter jantung yang bergulat dengan berbagai persoalan kesehatan di tanah air.
Secara terus terang, Sit Fadilah menggambarkan bagaimana sebuah sistem manipulatif dan ilegal yang bernama GISN (Global Influenza Surveilance Network) yang berada dalam yuridiksi Amerika Serikat selama puluhan tahun berada dalam WHO, dan atas nama WHO merampas semua virus influenza, kemudian menjualnya pada industri vaksin atau diambil untuk kepentingan pengembangan Biological Weapon.
Intelektual muslim, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan bahwa seorang anak manusia Indonesia yang menjadi Menteri Kesehatan melakukan perlawanan sengit terhadap ketidakadilan WHO dan pihak yang terkait dalam penanganan flu burung tidak saja untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga kemanusiaan secara keseluruhan.
“Buku ini telah membeberkan secara berani tetapi jujur bagaimana proses perlawanan itu berlangsung, sehingga Indonesia pada akhirnya menang,” demikian komentar mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam peluncuran buku ini, Rabu (6/2), di Jakarta.
Senada dengan itu, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH Salahudin Wahid menegaskan bahwa kejujuran dan intelektual telah mematahkan keberlangsung penindasan asing atas Indonesia dan umat manusia dibidang kesehatan. “Perjuangan Siti Fadilah Supari mengingatkan bahwa kita bangsa berdaulat yang harus menempatkan kepentingan rakyat kita diatas segala-galanya,” demikian ujarnya.
Pimpinan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Kardinal Julius Darmaatmadja, SJ menegaskan dukungan pada upaya perjuangan untuk keadilan di bidang kesehatan.
Sementara itu, Komisaris PT Pos Andi Arief mengupas bahwa buku ini mengajarkan taktik dan strategi perjuangan Indonesia di tingkat internasional dan berhasil membubarkan GISN dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia melawan negara adidaya Amerika dan Eropa.
Menurut Andi Arief, buku ini tiba-tiba menyadarkan bahwa Indonesia bisa berdaulat kalau mau. Kalau konsisten menjalankan politik bebas aktif di dunia internasional, seharusnya perjuangan Menkes dijadikan contoh dan model perjuangan Indonesia di dunia internasional.
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pun tidak lupa menuliskan sambutan dalam buku ini. Presiden menekankan bahwa buku ini telah berhasil mengungkap ketidakadilan tatanan dunia yang telah berlangsung lama.
Tekad dan keteguhan Dr. Siti Fadilah Supari telah berhasil mereformasi mekanisme sharing virus di bawah WHO menjadi lebih transparan, adil, dan mewujudkan kesetaraan antara negara maju dan berkembang. n
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0802/09/opi05.html

WHO: SBY Minta Buku Menkes “Saatnya Dunia Berubah” Ditarik

Jakarta (SIB)
Media Barat ramai membicarakan buku Menkes Siti Fadilah Supari yang berjudul “Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung” yang membongkar konspirasi Barat tentang sampel virus flu burung. Informasi yang berkembang, buku itu diminta ditarik dari pasar oleh Presiden SBY.
Informasi ini disampaikan seorang pejabat WHO untuk keamanan kesehatan, David Heyman, sebagaimana dilansir media Australia, The Age, Kamis (21/2).
Heyman menyatakan, dia telah mendiskusikan buku itu dengan Siti Fadilah. “Dia (Siti Fadilah) menyatakan pada saya (Presiden SBY) telah memintanya menarik buku itu dari pasar,” ujar Heyman.
Buku Bu Menkes itu setebal 182 halaman dan diluncurkan pada Rabu 6 Februari 2008.
Belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi tentang perintah SBY tersebut. Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng dan Menkes Siti Fadilah Supari tidak mengangkat ponselnya.
Hayman sendiri menyatakan, dia bingung atas tuduhan Bu Siti bahwa sampel virus flu burung digunakan untuk senjata biologi. “Saya tidak mengerti mengapa mereka akan membuat virus ini sebagai senjata biologi. (Virus) Itu tidak menular dari manusia ke manusia,” ujarnya.
AS Sangkal Pakai Sampel Virus Flu Burung RI untuk Senjata Biologi
Menkes Siti Fadilah Supari terkenal vokal berbicara ketidakadilan dalam pertukaran sampel virus penyebab penyakit mematikan, termasuk flu burung. Dalam buku yang baru saja diluncurkannya, dia menuduh AS dan WHO terlibat konspirasi melawan negara berkembang dalam menguasai sampel virus flu burung.
Terhadap tuduhan ini, AS jelas menyangkalnya. Sebagaimana dilansir harian terbitan Australia, The Age, edisi Kamis (21/2), Jubir Deplu AS Susan Stahl membantah klaim Bu Menkes bahwa sampel virus flu burung Indonesia telah dikirim ke laboratorium senjata biologi di Los Alamos, New Mexico, AS.
“Laboratorium itu tidak memiliki virus flu burung dari Indonesia atau negara lainnya,” ujar Stahl.
Siti Fadilah meluncurkan buku berjudul ‘Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung’ pada Rabu 6 Februari 2008.
Buku ini menarik perhatian media Barat karena dalam buku itu Menkes menulis konspirasi AS dan WHO dalam penguasaan sampel virus flu burung yang dianggap Menkes tidak adil dan tidak transparan. Negara penyumbang sampel virus, termasuk Indonesia, kesulitan mengakses sampel yang telah disumbangkannya dan tidak tahu apa yang terjadi pada virus itu.
Vaksin yang didapat dari virus flu burung made in Indonesia tersebut, lalu dikembangkan negara-negara maju yang tidak menjadi korban flu burung dan menjualnya kepada negara berkembang yang menjadi korban. Dari koran asing yang dibacanya, Menkes mendapatkan informasi bahwa virus flu burung dikirim ke Los Alamos National Laboratory di New Mexico, AS.
Los Alamos ternyata berada di bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu dirancang bom atom Hiroshima. Lalu untuk apa data itu, untuk vaksin atau senjata kimia?
The Age menulis, Fadilah pada Rabu kemarin kembali menyatakan bahwa sampel virus flu burung Indonesia yang diberikan pada WHO telah dikirimkan ke laboratorium senjata biologi di Los Alamos.”Apakah mereka menggunakan itu sebagai vaksin atau mengembangkan senjata kimia, semuanya tergantung pada kebutuhan dan kepentingan Pemerintah AS,” kata Siti. “Ini sungguh situasi yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan,” imbuhnya.
Buku Menkes Edisi Bahasa Inggris Ditarik untuk Diedit
Menkes Siti Fadilah Supari membenarkan bukunya yang bertajuk ‘Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung’ ditarik dari pasaran.
Namun yang ditarik adalah buku edisi bahasa Inggris, sedang yang edisi bahasa Indonesia tidak ditarik.
“Buku yang bahasa Inggris sudah ditarik untuk diedit,” ujar Menkes Siti Fadilah Supari saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (21/2) pukul 12.45 WIB.
Berbeda dengan edisi bahasa Inggris, menurut Menkes, buku yang terbitan bahasa Indonesia tetap bisa ditemui di toko-toko buku.
Siti Fadilah meluncurkan buku tersebut pada 6 Februari 2008. Buku itu setebal 182 halaman. Isinya adalah perjuangan menghapus ketidakadilan mekanisme pertukaran sampel virus yang telah berjalan selama 50 tahun.
Mekanisme yang diprotes tersebut adalah negara-negara berkembang yang menyumbangkan virusnya kepada WHO tidak bisa meminta hasil penelitian dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan virus yang dikirimkan.
Menkes Sangkal Tuduh AS Bikin Senjata Biologi dari Flu Burung
Menkes Siti Fadilah Supari menelurkan buku bertajuk ‘Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung’. Buku tersebut ramai diulas media Barat.
Media Barat menulis bahwa dalam buku itu Siti Fadilah mengurai konspirasi Barat dalam menggunakan sampel flu burung. Mereka yang terlibat adalah AS dan WHO, yang memanfaatkan virus itu untuk senjata biologi.
Menkes Siti Fadilah Supari pun menepis hal tersebut. “Saya tidak ada tulisan US government-nya,” ujar Menkes saat dikonfirmasi detikcom, Kamis (21/2).
Menkes menjelaskan dalam buku yang diluncurkan 6 Februari 2008 itu dirinya tidak menuduh negara mana pun, termasuk AS.
Dia hanya mempertanyakan para peneliti di WHO menggunakan sampel virus flu burung negara berkembang untuk keperluan vaksin atau mengembangkan senjata kimia.
Siti Fadilah meluncurkan buku tersebut pada 6 Februari 2008. Buku itu setebal 182 halaman. Isinya adalah perjuangan menghapus ketidakadilan mekanisme pertukaran sampel virus yang telah berjalan selama 50 tahun.
Mekanisme yang diprotes tersebut adalah negara-negara berkembang yang menyumbangkan virusnya kepada WHO tidak bisa meminta hasil penelitian dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan virus yang dikirimkan.
Menkes: Penarikan Buku Bukan Instruksi Presiden SBY
Menkes Siti Fadilah Supari membenarkan bukunya yang berjudul ‘Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung’ itu ditarik dari pasaran. Namun yang ditarik hanya edisi bahasa Inggris dan bukan atas perintah Presiden SBY.
“Bukan karena (perintah) Pak Presiden. Itu karena inisiatif saya sendiri,” ujar Menkes kepada detikcom, Kamis (21/2).
Menurut Menkes, buku edisi bahasa Inggris tersebut kini telah ditarik dari peredaran. Namun untuk buku terbitan bahasa Indonesia masih bisa dinikmati di toko-toko buku.
Sebelumnya pejabat WHO David Heyman menyatakan, saat berdiskusi dengan Menkes Siti Fadilah, Siti menyatakan bahwa Presiden SBY meminta agar buku tersebut ditarik dari pasar.
Menkes meluncurkan buku tersebut pada 6 Februari 2008. Dalam buku tersebut juga termuat kata pengantar dari Presiden SBY.
Buku Menkes Laris di Luar Negeri, di Dalam Negeri Seret
Buku Menkes Siti Fadilah Supari bertajuk ‘Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung’ mendapatkan sambutan hangat di luar negeri. Sedangkan di Indonesia, adem ayem saja.
“Permintaan dari luar negeri banyak. Sudah laris 1.000,” ujar Menkes kepada detikcom, Kamis (21/2).
Namun penjualan di Indonesia kurang menggembirakan. Buku tersebut belum terlalu laku.
“Saya belum cek (angka penjualannya), tapi memang di Indonesia terlalu terlambat,” kata Menkes.
Buku setebal 182 halaman itu dirilis 6 Februari 2008. Kata pengantar buku tersebut ditulis oleh Presiden SBY.
Buku itu dicetak dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Namun untuk edisi bahasa Inggris terpaksa ditarik dari pasaran untuk diedit ulang.
Menkes menyangkal dalam bukunya dia menyebutkan AS terlibat konspirasi sampel flu burung untuk digunakan sebagai senjata biologi. (detikcom/j)
http://hariansib.com/2008/02/22/who-sby-minta-buku-menkes-saatnya-dunia-berubah-ditarik/

SBY : Saya menyambut baik terbitnya buku SAATNYA DUNIA BERUBAH

Kontroversi Buku ‘Saatnya Dunia Berubah’ (1)

Jakarta, Inilah.Com -– Buku Saatnya Dunia Berubah karya Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari naik daun. Pemicunya: media massa memberitakan 'pencekalan' terhadap buku yang ketika diluncurkan dua pekan lalu nyaris tak menarik perhatian itu.

Isunya beragam. Dari mulai buku versi bahasa Inggris-nya ditarik dari peredaran, Siti Fadilah dipanggil Badan Intelijen Negara, dimarahi Presiden SBY, AS protes keras, sampai WHO membantah telah menyalahgunakan sampel virus yang dikirimkan negara-negara anggota WHO selama 50 tahun lebih.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Perihal penarikan buku versi bahasa Inggris karya Siti Fadilah Supari dari peredaran, itu jelas bukan karena perintah SBY. Kepada INILAH.COM, Siti Fadilah mengakui penarikan itu atas inisiatifnya sendiri.

''Saya berencana mencetak ulang. Perlu ada keseragaman dengan versi bahasa Indonesia yang saat ini dalam proses pengeditan. Karenanya, versi bahasa Inggris-nya ditarik dulu,'' kata Siti Fadilah.

Ketergesaan dalam proses pembuatanlah yang membuat buku Menkes kurang sempurna. Banyak yang perlu dikoreksi, memang. Kabarnya, pengeditan ulang itu membutuhkan waktu beberapa hari lagi.

Dimarahi SBY?

Jawabannya juga tidak. SBY sejak jauh hari sebelumnya mendapat laporan bahwa Menkes menulis buku. Bahkan, dalam buku itu ada foto dan kata sambutan BY yang isinya, ''Saya menyambut baik terbitnya buku Saatnya Dunia Berubah, Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung ini.

Di samping menjelaskan secara lengkap mekanisme penanganan virus flu burung yang berlaku internasional, buku ini juga mengungkap suatu ketidakadilan tatanan dunia di bidang kesehatan yang telah berlangsung lama.

Dengan tekad dan keteguhannya untuk mengatasi flu burung, Dr Siti Fadilah Supari telah berhasil mereformasi mekanisme virus sharing flu burung di bawah sistem WHO menjadi lebih transparan, adil, dan lebih mewujudkan kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang.''

Ya, memang, dalam sambutan tertulisnya SBY menunjukkan dirinya sebagai seorang negarawan. Ia tidak menuding satu nama negara manapun atau straight forward menghujat organisasi tertentu yang selama puluhan tahun melakukan ketidakadilan di bidang kesehatan global.

Lalu, kenapa AS begitu keras memprotes buku ini dan mengatakan bahwa pihak mereka sama sekali tidak pernah menyalahgunakan sampel-sampel virus untuk kepentingan pembuatan senjata biologi?

Dalam buku Saatnya Dunia Berubah, Siti Fadilah menceritakan isi pertemuannya dengan Michael O Leavitt, Menteri Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat AS.

Pertemuan berlangsung di sela Sidang ke-60 WHA (World Health Assembly Meeting, badan pengambil keputusan tertinggi dalam badan dunia WHO). Sidang berlangsung 14-23 Mei 2007.

Di halaman 63 buku cetakan pertama karya Siti Fadilah dikisahkan sebagai berikut: ''Setelah berbasa-basi, dengan cara yang halus tapi tegas Leavitt mengharapkan agar Indonesia tidak usah mengajukan resolusi yang isinya ingin mengubah mekanisme virus sharing yang diatur GISN (Global Influenza Surveillance Network).

Menurut Leavitt, pengajuan resolusi dari Indonesia hanya akan menghambat upaya global menghadapi pandemi influenza.

Leavitt juga mengemukakan bahwa sebaiknya Indonesia mendukung keberadaan GISN karena telah terbukti eksistensi GISN selama lebih dari 50 tahun. Ia menjanjikan bahwa pemerintah AS akan memperhatikan apapun kebutuhan Indonesia.

Dengan segala kerendahan hati, secara tegas saya menjawab kepada Leavitt bahwa Indonesia sama sekali tidak berkeinginan menghambat pengiriman virus flu burung ke WHO CC asal mekanismenya transparan dan adil.

Saya tegaskan juga tentang perlunya memberikan benefit sharing bagi negara-negara affected countries, khususnya akses terhadap vaksin dengan harga yang terjangkau.''

Yang ditulis Siti Fadilah dalam bukunya adalah the real fact. Ia tidak mengarang cerita secara bebas atau berfantasi. AS atau pihak manapun tak bisa mengingkari fakta itu.

Yang ditulis Siti Fadilah adalah hasil dari perjuangannya selama ini. Semua yang termuat dalam buku Saatnya Dunia Berubah adalah rangkaian peristiwa yang sudah terjadi. Banyak saksi di seluruh dunia bahwa apa yang ditulis Siti Fadilah adalah fakta. [Bersambung/I3]

MARGAWATI RAHAYU SIMARMATA
http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=1090

Virus Flu Burung Indonesia Dijual WHO Rp 90 Triliun

Jakarta, Pos Kota - Sampel virus flu burung yang dikirim Indonesia ke laboratorium rujukan WHO (Namru) di Hongkong diam-diam dijual ke perusahaan pembuat vaksin di negara maju.

Harga virus flu burung asal Indonesia sekitar Rp90 triliun per jenis virus. Sementara Indonesia sudah mengirim 58 jenis sampel virus ke WHO. Jika seluruh virus dijual, maka uang yang dikeruk dari penjualan virus milik Indonesia sebesar Rp 5.220 triliun. Angka yang sangat fantastis.

Praktik penjualan virus diungkap Menkes, Siti Fadilah Supari, kemarin. ''Saya baru tahu setelah kita bolak-balik mengirimkan sample virus ke WHO,'' tutur Menkes disela peluncuran buku ''Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung'' yang ditulisnya sendiri.

Menkes mengaku sejak tahu praktik kotor tersebut, ia memutuskan untuk tidak lagi mengirimkan sampel virus flu burung ke Namru. Ia mengaku keputusan tersebut sedikit terlambat karena Indonesia sudah mengirimkan 58 jenis virus ke WHO.

''Saya sudah menanyakan ke WHO, kemana 58 virus milik Indonesia tersebut,'' lanjut Menkes. Praktik virus sharing (pertukaran virus) tersebut sudah berlaku lebih dari 50 tahun. Ini menurut Menkes sangat merugikan negara miskin dan negara berkembang asal virus.

Sementara perusahaan vaksin yang dimiliki negara maju dengan mudahnya mengambil virus tanpa seizin pemilik dan mengembangkannya menjadi vaksin serta produk diagnostik lainnya. Selanjutnya mereka menjual ke negara miskin dan berkembang dengan harga yang sangat mahal.

LEBIH SETARA

Atas dasar itulah, Menkes mengubah sistem virus sharing yang sangat merugikan negara berkembang tersebut dengan sistem yang lebih transparan, adil dan setara. Ide tersebut kemudian terus diperjuangkan menjadi usulan Indonesia pada sidang majelis kesehatan dunia (WHA) di Jenewa Swiss.

Kini Indonesia tidak lagi wajib mengirimkan sampel virus flu burung. Pemeriksaan spesimen flu burung cukup dilakukan 2 laboratorium di dalam negeri yakni Laboratorium Badan Litbangkes dan Laboratorium Eijkman.

Meski demikian, Indonesia tetap membuka akses bagi para peneliti dunia dengan menempatkan data flu burung pada gen bank (public domain). ''Demi kepentingan umat manusia, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa data genom pada virus flu burung bisa diakses semua orang,'' tandas Menkes. (inung/nk/j)

http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=1088

Menkes Luncurkan Buku Saatnya Dunia Berubah

Jakarta, Depkes -- Praktek virus sharing yang sudah berlaku lebih dari 50 tahun, ternyata banyak merugikan negara miskin dan negara berkembang asal virus. Sementara perusahan vaksin yang dimiliki negara maju dengan mudahnya mengambil virus tanpa seijin pemilik dan mengembangkannya menjadi vaksin dan produk diagnostik lainnya kemudian menjualnya ke negara miskin dan berkembang dengan harga yang sangat mahal.

Hal ini terkuak ketika di Indonesia ditemukan kasus pertama virus Flu Burung(Avian Influenza =AI) pada manusia pertengahan tahun 2005, dimana untuk penentuan diagnosis Indonesia diwajibkan mengirim sampel virus ke WHO Collaborating Center di Hongkong. Hal ini berlangsung hingga Agustus 2006. Tetapi tanpa sepengetahuan Indonesia, sampel virus tersebut diberikan ke perusahaan pembuat vaksin di negara maju.

Maka sejak itu, Menkes memutuskan untuk memeriksa spesimen Flu Burung cukup dilakukan 2 laboratorium di dalam negeri yakni Laboratorium Badan Litbangkes dan Laboratorium Eijkman. Hal ini sejalan dengan kemampuan yang dimiliki laboratorium Indonesia untuk memeriksa virus H5N1, yang terbukti selama kurang lebih 1 tahun hasilnya selalu sama dengan laboratorium AI di Hongkong. Tetapi Indonesia tetap membuka akses bagi para peneliti dunia dengan menempatkan data AI pada Gen Bank (public domain). ''Demi kepentingan umat manusia, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa data genom pada virus Flu Burung bisa diakses semua orang,'' tegas Menkes saat itu (10/8/06).

Majalah The Economist menulis, ''Siti Fadilah Supari memulai suatu revolusi yang mungkin menyelamatkan dunia dari dampak buruk penyakit pandemi. Hal ini terucap karena Menteri Kesehatan Indonesia telah memilih senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi ancaman virus Flu Burung: transpatansi.''

Berbekal dari pengalaman itulah, Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) tergerak hatinya untuk mengubah sistem virus sharing yang sangat merugikan negara berkembang tersebut dengan sitem yang lebih transparan, adil, dan setara. Ide tersebut kemudian terus diperjuangkan menjadi usulan Indonesia pada Sidang Majelis Kesehatan Dunia (WHA) di Jenewa Swiss. Pada akhir sidang, usulan Indonesia disepakati dan disahkan menjadi Resolusi WHA yang harus dipatuhi semua negara anggota.

Perjuangan Menkes dalam mewujudkan ide tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung. Buku ini dipenuhi rincian menarik tentang bagaimana Siti Fadilah Supari mulai tertarik ke dalam lingkaran pergulatan pertukaran virus sehingga kemudian maju menghadapi berbagai intrik dan tantangan yang berkaitan dengan pertukaran virus H5N1. Pergerakan ini kemudian ternyata menguak ketidakadilan mekanisme pertukaran virus yang telah berjalan selama 50 tahun, di mana negara-negara yang menyumbangkan virusnya tidak dapat meminta hasil penelitian dan tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dengan virus yang dikirimkannya. Di dalam buku ini, pembaca dapat mengerti alasan di balik keputusan-keputusan, ide-ide serta alternatif yang dikemukakan Menteri Kesehatan ini demi memperjuangkan hak memperoleh perlindungan dari ancaman virus bagi rakyat Indonesia.

Melalui buku setebal 182 halaman inilah, Menkes mengharapkan dukungan rakyat untuk bersama-sama menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia ke seluruh warga dunia karena perjuangan belum selesai. Siti Fadilah Supari akan terus berjuang hingga tercipta pertukaran virus (virus sharing) yang adil, transparan, dan setara. Dalam kata pembukanya, Menkes menyampaikan maksud bahwa kiranya buku ini menjadi referensi bagi peneliti, praktisi, dan siapapun yang berusaha memperjuangkan, menegakkan martabat dan kedaulatan negara-negara berkembang agar setara dengan negara-negara maju.

Peluncuran buku karangan Menkes wanita pertama di Indonesia ini digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu malam (6/1/2008). Acara ini dihadiri berbagai kalangan, diantaranya para menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para anggota lembaga tinggi negara (DPR, DPD), para duta besar negara sahabat, para direktur rumah sakit, para direktur BUMN, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, anggota Organisasi Profesi, para petinggi akademis dari perguruan tinggi, serta para pejabat di dalam Departemen Kesehatan sendiri.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon 021-52907417, nomor faksimili 021-52907421 dan 52960661, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo .co.id.

http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=1089

The Islamic State of America

Pagi ini aktivitas di Bandara International Ayatullah Khomeini di Baltimore berhenti total. Tak kurang dari 150 penerbangan ke luar Baltimore terpaksa ditangguhkan. Penyebabnya, ribuan buruh angkut bandara melancarkan aksi mogok. Otoritas bandara memang sudah mengantisipasi aksi mogok itu. Sayang, jumlah buruh yang ikut mogok diluar perkiraan dan tenaga pengganti jadi tak berarti.

Sementara itu dari Detroit dikabarkan, industri mobil mulai pulih kembali. Kepulihan Detroit kemarin ditandai dengan peluncuran sedan 1.550 cc buatan Islamic Motor Works (IMW). IMW menjadi raksasa otomotif terakhir yang mengaktifkan kembali industri mobilnya setelah pemboman dahsyat 12 tahun silam yang di menghancurleburkan keseluruhan kapasitas industri mobil Detroit. Pabrikan lain, General Motors, Handy dan Funk, sudah sejak tahun lalu memulai kembali operasinya.

Berita apa sih semua itu?

Berita-berita beraroma Islam itu muncul di website Republic World News, sebuah media online terkemuka Islamic State of America. Tak salah? Tentu saja tidak. Islamic State of America (ISA) tak lain adalah United States of America (USA). USA tak lain adalah negara Amerika sebagaimana yang kita kenal sekarang ini. Sedangkan ISA adalah USA masa datang, ketika Amerika yang sekarang dirombak habis dan diubah menjadi sebuah negara Islam.

Fiksi? Betul. Tapi, website Republic World News (RWN) memang ada.

Alkisah, the Islamic State of America itu ada di tahun 2040. Negeri itu terbentuk setelah Amerika keok dalam upaya ''war against terror''. Terorisme menang. Washington DC dan New York telah luluh lantak bagaikan Hiroshima dan Nagasaki lantaran dihajar bom nuklir. Chicago sudah tak berbenghuni lagi. Sementara Phoenix kini jadi Lebanon baru, ajang perang sipil yang tak berkesudahan.

Di negara super power Islam ini, wanita berjilbab lalu-lalang di sana-sini. Alkohol, so pasti, diharamkan. Sebagai gantinya, Jihad Cola ditasbihkan sebagai minuman nasional.

RWN menyajikan semoa dongeng futuristik ini di websitenya. Semua berita dan artikel di sana bersetting tahun 2010 ke atas. Adapun pemboman terhadap fasilitas industri mobil di Detroit tadi, terjadi tahun 2015. Islamic Motor Works membuka pabriknya pada 2027. Sedangkan sekarang --2036, versi RWN--, untuk pertama kalinya rakyat Amerika akan mengikut pemilu presiden Islami yang pertama.

Website Republik World News, www.republicwo rldnews.com, tak lain merupakan virtualisasi lebih lanjut novel karya Robert Ferrigno: Prayer for the Assasin. Novel futuristik dan penuh rekayasa ini diterbitkan Simon & Schuster pada Februari tahun silam. Edisi paperbacknya pun sudah beredar sejak Oktober 2006, dan sudah diterjemahkan di banyak negara.

Prayer for the Assasin, www.prayersfor theassassin.com, berkisah tentang USA dan dunia 25 tahun setelah sekarang, setelah 2006 tepatnya. Era ketika --seperti sudah disebut tadi-- New York, Washington DC, dan juga Mekkah, hancur lebur dihajar bom nuklir. Pelaku aksi nuklir itu konon adalah Israel.

Dan sebagaimana umumnya novel, dan juga film Amerika, tentu tak seru kalau tak ada kisah cinta di dalamnya. Bahkan Ferrigno, a catholic boy, bilang, ini adalah kisah cinta di tengah hiruk pikuk pembunuhan sadistik dalam rangka menuju tatanan dunia baru.

Tertarik? Silakan mampir ke dunia virtual www.republicwo rldnews.com. Ini cuma dunia virtual penuh kata-kata. Mampir juga ke website bukunya: www.prayersfor theassassin.com

Siapa tahu anda jadi terinspirasi untuk menulis novel dan membuat dunia virtual lanjutannya. (zil)
http://www.endonesia.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=762

Karzai, US Puppet.

WHAT A SHAME !
Yea...at least he admited...

Karzai said "misguided policy objectives" fueling violence in Afghanistan
President says Osama bin Laden not in Afghanistan
Karzai says he's prepared to accept the nickname "puppet"

DAVOS, Switzerland (CNN) -- Unless more is done to tackle growing extremism in countries including Pakistan, Afghanistan could once again fall into terrorist hands with dire consequence for the region and the world, the country's president warned Friday.

Hamid Karzai addresses the opening session of the World Economic Forum on Wednesday.

Hamid Karzai said "misguided policy objectives" of unnamed countries or organizations were continuing to fuel violence in Afghanistan, although he was confident al Qaeda chief Osama bin Laden was no longer within its borders.

Speaking in an exclusive interview with CNN on the sidelines of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Karzai also reluctantly accepted his image as "a puppet of America" but he shied away from accepting reported U.S. doubts that NATO troops lacked the training to combat the Taliban.

Asked if he agreed with a recent assessment by U.S. Defense Secretary Robert Gates reported in the L.A. Times that NATO forces lacked the necessary skills, Karzai said he was not able to comment, but the fight needed to be more focused in Afghanistan and beyond.

"I believe there has to be a bigger effort, a more robust effort concentrated on the right objective," he said.

"The fight against terrorism is not in Afghanistan, a very small part of it may be in Afghanistan, the bigger part is in the sanctuaries where they get trained where they get motivated that is where we should go and unless we do that this vicious circle will keep going."

He said the Taliban were being funded partly by opium poppy crops, thriving due to the failure of efforts to eradicate them, from religious extremists and a "combination of criminals, misguided policy objectives and folly".

However he rejected claims al Qaeda or the Taliban, which ruled Afghanistan until it was ousted by the U.S.-led invasion of 2001, received funds from Saudi Arabia.

Karzai expressed concerns over growing terrorism in neighboring Pakistan, where President Pervez Musharraf faces mounting opposition to quit amid spreading militant violence.

"The problem is growing, the problem has grown, unfortunately, of terrorism in Pakistan," he said.

"I was concerned, I remain concerned but I had a very fruitful talk with president Musharraf last time. From that respect I hope there is more recognition of dangers there and of the dangers of the future of both countries and the region.

"Based on that I hope there will be a stronger effort in Pakistan and the region, and help from the rest of the world."

He added: "It is one thing to recognize facts, it but it is another thing to work at it, to get at and remove it and defeat it and destroy it."

Assessing progress in his own country, Karzai said things were improving despite ongoing violence.

"It is better than last year, some parts of the country are much better than last year. Some parts of the country are not better than last year.

"And actually, the parts of the country that are not good are shrinking in size, and the parts that are getting better and better are expanding in size, so the overall situation in the country is a most definite improvement."

On Osama bin Laden, Karzai insisted the fugitive terrorist mastermind would eventually be caught, even though he continued to elude coalition forces.

"I wish I knew where he was so we could go after him. No absconder, no man running away from the law will be able to hide forever, some day we'll catch him. (He is) not in Afghanistan. He has no place to hide in Afghanistan."

On his perceived image as an impotent leader in thrall to the U.S. administration, Karzai, said he was willing to shoulder insults in return for U.S. assistance.

"Me a puppet? My God.

"Anyway, Americans have helped Afghanistan tremendously. The American people have a feeling for Afghanistan a very, very great feeling.


"The U.S administration has helped Afghanistan and if we are called puppets, or if I am called a puppet because we are grateful to America, then let that be my nickname.

"The truth is that without the United States in Afghanistan, Afghanistan would be a very poor, miserable country, occupied by neighbors and al Qaeda and terrorists."

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/europe/01/25/karzai.interview/index.html#cnnSTCVideo

Karzai publicly admits he’s a Bush puppet

Hamid Karzai is Bush’s puppet ruler in Kabul, Afghanistan. His personal bodyguard is U.S. Marines.

At the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Karzai said he accepts the label of puppet in return for U.S. support of him.

"Americans have helped Afghanistan tremendously. If I am called a puppet because I am grateful to America, then let that be my nickname.”

He said things in Afghanistan are improving despite the increasing violence.

"Some parts of the country are better than last year. Some parts of the country are not better than last year.”

He also said Osama bin Laden would eventually be caught.

ZNN


AND NOW…A REALITY CHECK

In England, Lord Ashdown – leader of the Liberal Democrats – said of Afghanistan, "We have lost, I think, and success is now unlikely.”

Karzai is from a village called Karz, which is now crowded with the makeshift tents of people running away from recent battles. Everyone in the village agrees that the situation in Afghanistan is getting worse.

Abdul Baki is the deputy director of a school in Karz. He said he's nostalgic for the days of Taliban law and order.

"The fighting gets worse and worse. Under the Taliban we had better security, no corruption, no stealing, no murders. Now we have a better economy, but the economy is mostly for rich people."

In 2007 the occupying forces killed more than 6,000 Afghani people, according to reports by the Associated Press. The USA has killed about 40,000 Afghans since invading in October 2001.

Tens of thousands of Afghan people have fled their homes in central and southern Afghanistan since the resurgence of the Taliban and the associated flare-up in fighting began in 2006. The fighting continues to this day.

The Taliban are a collection of tribal groups loyal to their historical roots (and to warlords) who have no understanding of what the USA understands as a "country."

In 1893, the British Raj drew a line on a map, and called it “Afghanistan.” Although it has never been governed in the way we expect national governments to govern, Afghanistan's several parts have shared a common economy in the production of opium.

In 2002, United Nations drug-control officers said the Taliban religious militia had nearly wiped out opium production. By 2007, Afghanistan became the largest opium-producing country in the world, producing 3,750 tons, which is 75 per cent of the world's opium.

Soldiers are supposed to destroy opium crops, but they don't, since they know it will make everyone shoot at them. Under military occupation, opium is the only thing that keeps many Afghans alive. They make about $5,200 from an acre of opium, but can only make $121 from an acre of wheat.

Last week, US Defence Secretary Robert Gates said other countries' troops in southern Afghanistan lacked counter- insurgency skills.

Musharraf is only just in charge of Pakistan. Karzai only controls parts of Kabul.

Instead of sending peace-makers, teachers, engineers, doctors, and nurses, the USA and Canada send people with weapons and heavy artillery. Canada has 2,500 troops in Afghanistam, but only 47 aid workers. The U.S. Agency for International Development has spent more than $4.4 billion in Afghanistan since 2002, but U.S. military spending in 2007 alone was $35 billion.

Where does that money go? According to the British-based international aid agency, Oxfam, it goes to pay high salaries for officials and administrators. Oxfam says aid-spending on Afghanistan has been only a small fraction (about 3 per cent) of the military expenditure, and most aid money is siphoned off in corruption.

Oxfam warns that urgent action is needed to avert a humanitarian disaster in Afghanistan, where millions face "severe hardship comparable with sub-Saharan Africa."

Vigilant Strategic Services Afghanistan has already counted 389 violent incidents across the country in the first three weeks of 2008, up 15 per cent from the same period last year. Fighting normally dies down in the snow – but not this winter. Some Western observers think a much bigger war is coming.

Even among the usually upbeat commanders at Kandahar Air Field, the mood seemed grim yesterday after the death of another Canadian soldier, Corporal Étienne Gonthier.
Combat deaths in Afghanistan are typically followed by statements from military officials who describe the sacrifice as part of a “winning effort.” Brigadier-General Guy Laroche broke with that tradition, saying little except that an expected winter lull in Taliban attacks has not happened.

"We don't see a big difference between what we saw last summer and what we see now,” Brig.-Gen. Laroche said. "The tempo is the same."

A Western analyst said he expects the resistance to increase in 2008, and spread further into Afghanistan, adding that NATO doesn't have enough troops to halt the trend. A Rand Corporation study stated that NATO needs 20 soldiers per 1000 inhabitants to wipe out the Taliban, which translates to about 500,000. The NATO coalition currently has only 30,000 to 50,000 -- enough to kill civilians on a daily basis, but not enough to control even a small part of Afghanistan, which has 30 million people. Canada maintains more than 2,500 troops in the country, mainly in the dangerous southern province of Kandahar.

Malalai Joya, 29, is the youngest female member of Afghanistan’s parliament. She said, "Foreign invasion is not a solution for the disastrous situation of Afghanistan. As our history demonstrates, we don’t want occupation. Six years of Western military occupation clearly show that these armies have not come to provide us with security. The U.S. and its allies, including Canada, are supporting the sworn enemies of our people. One day they will be faced with the massive resistance of our people, as our history shows.”

Occupying NATO forces cannot trust the local Afghan army and police with sophisticated equipmen, for fear that it will fall into the hands of the resistance, or that the local officers themselves will desert regular government forces and join the Taliban.

Last Tuesday, Canadian Prime Minister Stephen Harper said Canada will be in Afghanistan indefinitely. A panel headed by former Liberal cabinet minister John Manley recommended a multi-year extension beyond the current deadline of February 2009, but admitted the mission has gone badly. Insurgent attacks are on the rise and security is fragile. "The mission is in jeopardy," Manley told a news conference.

http://www.wakeupfromyourslumber.com/node/5463

Hamid Karzai Tanpa Malu-Malu Ngaku Boneka AS

Pada 26/01/08 Presiden Afghanistan Hamid Karzai saat berbicara dengan CNN berkata :
“The US administration has helped Afghanistan and if we are called puppets, or if I am called a puppet because we are grateful to

America, then let that be my nickname.”

(“Pemerintah AS telah menolong Afghanistan dan kalau kami dipanggil boneka, atau kalau saya dipanggil boneka kerana kami berterima kasih kepada Amerika, maka biarlah itu menjadi panggilan saya”)Karzai tanpa perasaan malu sedikitpun, menambahkan pujiannya kepada Amerika selaku tuannya selama ini. Katanya,

“Anyway, Americans have helped Afghanistan tremendously…The truth is that without the United States in Afghanistan, Afghanistan would be a very poor, miserable country…”

(“Bagaimanapun , Amerika telah menolong Afghanistan dengan tak terkira…Hakikatnya tanpa kehadiran Amerika di Afghanistan, Afghanistan akan menjadi negara yang miskin dan menderita…”)

Inilah pengakuan sebuah pengkhianatan yang nyata yang keluar dari mulut salah seorang pemimpin negeri Islam . Memang pengakuan Karzai bahwa dia agen Amerika bukannya satu kejutan, tetapi kenyataan

Afghanistan bertambah baik di bawah Amerika adalah satu penipuan dan pemutarbelitan fakta yang teramat nyata. Realitanya, dua pertiga dari wilayah Afghanistan bukanlah berada di bawah kawalan Karzai . Negara tersebut adalah berada di bawah pendudukan Amerika di mana rakyatnya berada dalam kemiskinan dan banyak bergantung kepada bantuan kebaikan dari agen pendonor asing . Penipuan fakta ini oleh Karzai ditambah pujiannya kepada Amerika la’natullah, menunjukkan dengan jelas betapa dia tidak mempedulikan rakyat dan tidak habis-habis memperdayai rakyatnya. Penipuan dan pengakuan pengkhianatan secara terang-terangan ini selayaknya meletakkan orang seperti Karzai ini dalam kedudukan yang teramat hina. Semoga Allah membalas Karzai dengan hukuman yang setimpal. (mykhilafah.com)

http://www.hizbut-tahrir.or.id/2008/02/09/hamid-karzai-tanpa-malu-malu-ngaku-boneka-as/#more-1703

Amerika Mulai Ditinggal Para Sekutunya di Afghanistan

Afghan - Beberapa Negara seperti Inggris, Kanada sudah tak mampu mengendalikan Afghanistan dan pejuang Taliban. Amerika Serikat makin sendirian ditinggalkan sekutunya.

Baru-baru ini, Robert Gates, Menteri Pertahanan Amerika menulis surat kepada rekan sejawatnya asal Jerman agar mengirimkan pasukan lebih banyak ke Afghanistan dan perluasan tugas mereka di sana.

Surat itu dikirimkan sebelum diadakan sidang tidak resmi setingkat menteri luar negeri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Vilnius, Lituania. Ulrich Wilhem, Juru Bicara Pemerintah Jerman secara tegas menolak permintaan itu. Saat mereaksi permintaan AS Ulrich menyatakan, Jerman sama sekali tidak punya rencana mengubah penugasan pasukannya yang ditempatkan di Utara Afghanistan.

Pasukan militer Jerman yang ditempatkan di Utara Afghanistan berjumlah 3.200 tentara yang tergabung dengan pasukan keamanan internasional pimpinan NATO, ISAF.

Mengamati permintaan Amerika agar negara-negara sekutunya mengirimkan lebih banyak lagi pasukannya membongkar seberapa besar mental AS. Sederhana, karena Amerika Inggris dan Kanada tidak lagi mampu mengatasi kondisi di Selatan Afghanistan.

Semakin luasnya kondisi tidak aman di Selatan Afghanistan membuat AS meminta peran serta pasukan ISAF yang lain guna memerangi kelompok Taliban di sana. Melihat jumlah korban yang tewas di sana membuat tidak satu pun dari negara-negara Barat yang siap untuk menerima permintaan itu.

Pertimbangannya, mereka tidak siap menghadapi resiko berat. Negara-negara sekutu Amerika tahu betul bahaya yang mengancam anggota pasukannya bila dikirim ke sana. Di sisi lain, setiap pemerintah negara-negara Barat yang mengirimkan pasukannya ke Afghanistan mulai mendapat kritikan pedas kalangan oposisi dan rakyatnya.

Kembali pada enam tahun lalu ketika Amerika menyerang dan menduduki Afghanistan. Sampai saat ini, AS bukan saja tidak mampu menangkap Osama bin Laden yang menjadi dalih agresi mereka, malah kini kelompok Taliban berhasil mengorganisir kembali kekuatannya.

Saat ini, pejuang Taliban mengontrol daerah yang cukup luas di Afghanistan. Ada tiga Laporan terbaru yahg dirilis menyebutkan kondisi Afghanistan. Ketiga laporan itu memperingatkan kondisi yang sangat memprihatinkan dari sisi keamanan dan ekonomi.

Selama ini, kehebatan militer Amerika begitu menguasai negara-negara dunia. Namun, bila dicermati lebih dalam, negara Paman Sam ini hanya berani main keroyok. Apa yang terjadi di Afghanistan masih menunjukkan cara dan sikap pengecut AS. Kini, saat AS kesulitan menghadapi Taliban, ia tidak punya cara lain kecuali mengajak sekutunya di NATO menghadapi Taliban bersama-sama.

Namun, kini AS harus bersiap-siap kecewa karena permohonannya hanya bertepuk sebelah tangan. Tidak ada satu pun dari sekutunya yang mengiyakan penugasan tentaranya ke daerah-daerah yang rawan konflik. Bahkan Kanada yang sampai saat ini masih bekerja sama dengan AS mulai berpikir dua kali melanjutkan kerja samanya. Perdana Menteri Kanada, Steven Harper mengancam bila tidak ada pengiriman pasukan yang lebih besar ke daerah-daerah rawan konflik, niscaya Kanada akan menarik keluar pasukannya dari Afghanistan.


http://www.arrahmah.com/news/detail/amerika-mulai-ditinggal-para-sekutunya-di-afghanistan/

KHILAFAH MENYATUKAN KERAGAMAN

Upaya penerapan syariah Islam dalam koridor Negara Khilafah sering diisukan dengan adanya penyeragaman agama, budaya, dan keyakinan (pluralitas). Meskipun bertentangan dengan realitas masyarakat Islam dan nash-nash syariah, isu adanya penyeragaman jika Khilafah berdiri justru telah menduduki mainstream utama. Akibatnya, Khilafah Islamiyah dianggap sebagai ancaman bagi keragaman, keberagama-an, dan kebhinekaan. Padahal isu penyeragaman ini disebarluaskan dan dipropagandakan secara tidak bertanggung jawab, disandarkan pada epistemologi yang rapuh, a-historis, dan ditengarai sarat dengan agenda politik culas; yakni mencegah formalisasi syariah Islam dalam koridor negara.

Benarkah jika Khilafah Islamiyah berdiri, semua orang dipaksa memeluk agama Islam? Benarkah berdirinya Khilafah Islamiyah akan diiringi dengan penyeragaman agama, budaya, pemikiran, dan pandangan hidup? Benarkah akan terjadi peminggiran peran kelompok minoritas jika syariah Islam diterapkan dalam koridor negara?

Pembauran Masyarakat Islam

1. Pembauran masyarakat Islam zaman Nabi saw.

Tatkala Rasulullah saw. menegakkan Negara Islam di Madinah, struktur masyarakat Islam saat itu tidaklah seragam. Masyarakat Madinah dihuni oleh kaum Muslim, Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik. Namun, mereka bisa hidup bersama dalam naungan Daulah Islamiyah dan otoritas hukum Islam. Entitas-entitas selain Islam tidak dipaksa masuk ke dalam agama Islam atau diusir dari Madinah. Mereka mendapatkan perlindungan dan hak yang sama seperti kaum Muslim. Mereka hidup berdampingan satu sama lain tanpa ada intimidasi dan gangguan. Bahkan Islam telah melindungi kebebasan mereka dalam hal ibadah, keyakinan, dan urusan-urusan privat mereka. Mereka dibiarkan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan mereka.

Masyarakat Islam yang “inclusive” seperti ini terlihat jelas dalam Piagam Madinah yang dicetuskan oleh Rasulullah saw. Dalam klausul 13-17 Piagam Madinah disebutkan dengan sangat jelas, bahwa orang-orang Yahudi yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah mendapatkan perlindungan dan hak muamalah yang sama sebagaimana kaum Muslim. Kabilah Yahudi yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah saw. (menjadi bagian Daulah Islamiyah) adalah yakni Yahudi Bani ‘Auf, Yahudi Bani Najjar, dan sebagainya1.

Setelah kekuasaan Daulah Islamiyah meluas ke jazirah Arab, Daulah Islam memberikan perlindungan atas jiwa, agama, dan harta penduduk Ailah, Jarba’, Adzrah dan Maqna yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Daulah Islamiyah juga memberikan perlindungan—baik harta, jiwa, dan agama—kepada penduduk Khaibar yang mayoritasnya beragama Yahudi; 2 penduduk Juhainah, Bani Dlamrah, Asyja’, Najran, Muzainah, Aslam, Juza’ah, Jidzaam, Qadla’ah, Jarsy, orang-orang Kristen yang ada di Bahrain, Bani Mudrik, dan Ri’asy, dan masih banyak lagi.3

Imam al-Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rabi’ bin Khudaij, bahwa Rasulullah saw. pernah membayar diyat (denda) Yahudi Khaibar dalam kasus pembunuhan seorang Muslim di Khaibar. Ketika orang-orang Yahudi Khaibar bersumpah tidak terlibat dalam pembunuhan, Rasulullah saw. pun tidak menjatuhkan vonis kepada mereka. Bahkan Beliau membayarkan diyat atas peristiwa pembunuhan di Khaibar tersebut. Fragmen sejarah ini menunjukkan bagaimana Rasulullah saw. menegakkan keadilan hukum bagi warga negaranya tanpa memandang lagi perbedaan agama, ras, dan suku.

2. Pembauran masyarakat Islam zaman Kekhilafahan Islam.

Ketika kekuasaan Islam telah membentang mulai dari Jazirah Arab, Syam, Afrika, Hindia, Balkan, dan Asia Tengah tidak ada penyeragaman warga negara maupun upaya-upaya untuk memberangus pluralitas. Padahal dengan wilayah seluas itu, Daulah Islam memiliki keragaman budaya, pemikiran, keyakinan dan agama yang sangat kompleks. Akan tetapi, hingga Kekhilafahan terakhir tak ada satu pun pemerintahan Islam yang mewacanakan adanya keseragaman atau berusaha menghapuskan pluralitas agama, budaya, dan keyakinan.

Bahkan penerapan syariah Islam saat itu berhasil menciptakan keadilan, kesetaraan, dan rasa aman bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Kita bisa berkaca dari sejarah Palestina. Sejak Umar bin al-Khaththab memasuki Palestina pada tahun 637 M, penduduk Palestina hidup damai, tenteram, tidak ada permusuhan dan pertikaian, meskipun mereka menganut tiga agama besar yang berbeda: Islam, Kristen dan Yahudi. Keadaan ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh tentara Salib pada tahun 1099 Masehi. Ketika tentara Salib berhasil menaklukkan Palestina, kengerian, teror, dan pembantaian pun disebarkan hampir ke seluruh kota. Selama dua hari setelah penaklukkan, 40.000 kaum Muslim dibantai. Pasukan Salib berjalan di jalan-jalan Palestina dengan menyeberangi lautan darah. Keadilan, persatuan, dan perdamaian tiga penganut agama besar yang diciptakan sejak tahun 1837 oleh Umar bin al-Khaththab hancur berkeping-keping. Meskipun demikian, ketika Shalahuddin al-Ayyubi berhasil membebaskan kota Quds pada tahun 1187 Masehi, beliau tidak melakukan balas dendam dan kebiadaban serupa. Di Andalusia, kaum Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan selama berabad-abad di bawah naungan Kekhilafahan Islam. Tidak ada pemaksaan kepada kaum Yahudi dan Kristen untuk masuk ke dalam agama Islam. Sayang, peradaban yang “inklusif” dan agung ini berakhir di bawah mahkamah inkuisisi kaum Kristen ortodoks. Orang-orang Yahudi dan Muslim dipaksa masuk agama Kristen. Jika menolak, mereka diusir dari Andalusia, atau dibantai secara kejam dalam peradilan inkuisisi.

Pada tahun 1519 Masehi, pemerintahan Islam memberikan sertifikat tanah kepada para pengungsi Yahudi yang lari dari kekejaman inkuisisi Spanyol pasca jatuhnya pemerintahan Islam di Andalusia. Pemerintah Amerika Serikat pun pernah mengirimkan surat ucapan terima kasih kepada Khilafah Islamiyah atas bantuan pangan yang dikirimkan kepada mereka pasca perang melawan Inggris pada abad ke-18. Surat jaminan perlindungan juga pernah diberikan kepada Raja Swedia yang diusir tentara Rusia dan mencari suaka politik ke Khalifah pada tanggal 30 Jumadil Awwal 1121 H/7 Agustus 1709 H.

Inilah sebagian fragmen sejarah yang menunjukkan bahwa penerapan syariah Islam dalam koridor Negara Khilafah tetap melindungi dan metoleransi adanya keragaman dan kebhinekaan. Tidak ada penyeragaman; tidak ada pemberangusan terhadap pluralitas; tidak ada pemaksaan atas non-Muslim untuk masuk Islam; dan tidak ada pengusiran terhadap non-Muslim dari wilayah Kekhilafahan Islam. Yang terjadi justru perlindungan terhadap non-Muslim. Lebih dari itu, pemerintah Islam dengan syariah Islamnya benar-benar telah mewujudkan keadilan dan masyarakat “inklusif”.

Pandangan dan Solusi Islam atas Pluralitas

Islam memandang bahwa pluralitas agama, keyakinan, dan budaya bukanlah ancaman atau penyebab dasar terjadinya konflik. Islam juga tidak memandang adanya klaim kebenaran (truth claim) dari agama dan keyakinan sebagai pemicu munculnya peperangan dan konflik. Oleh karena itu, Islam tidak berkehendak untuk menghapuskan truth claim masing-masing agama atau keyakinan ataupun berusaha menyeragamkan “pandangan tertentu” pada setiap agama, kelompok, maupun mazhab, seperti yang dilakukan oleh kelompok pluralis.

Solusi Islam terhadap keragaman budaya, agama, dan keyakinan bukan dengan cara menghapuskan truth claim atau menghancurkan identitas agama-agama selain Islam, seperti gagasan kaum pluralis yang beraliran unity of transenden maupun global religion. Akan tetapi, Islam mengakui adanya pluralitas, dan memberikan perlindungan (proteksi) atas keragaman tersebut.

Ketentuan semacam itu juga berlaku bagi keragaman pendapat di dalam Islam. Banyaknya pendapat, aliran, dan mazhab di dalam Islam bukanlah sesuatu yang dilarang; kecuali jika pendapat itu menyimpang dari akidah dan syariah Islam. Dalam tataran wacana, kaum Muslim diberi ruang yang sangat luas untuk berpendapat dan mengemukakan gagasannya semampang masih sejalan dengan akidah dan syariah Islam. Negara Khilafah tidak akan menyeragamkan pendapat-pendapat itu atau menganulir pendapat yang berbeda dengan pendapat yang diadopsi oleh negara Khilafah. Hanya saja, dalam wilayah pengaturan (ri’âyah), Negara Khilafah secara alami harus mengadopsi satu gagasan atau satu hukum saja untuk melakukan pengaturan urusan rakyat. Sebab, Khilafah tidak mungkin bisa melaksanakan tugas pengaturan tanpa ada proses legalisasi hukum. Dalam konteks semacam ini (riâyah) gagasan dan hukum yang diadopsi Khilafah berlaku untuk semua orang (impersonal), baik Muslim maupun non-Muslim. Hanya saja, ketika Khilafah Islamiyah melegalisasi sebuah pandangan maupun hukum (baik konstitusi maupun undang-undang Negara), ia harus memposisikan dirinya sebagai negara bagi semua kelompok, mazhab, ras, suku, dan agama. Sebab, Khilafah Islamiyah bukan negara milik satu kelompok, agama, bangsa, atau mazhab tertentu. Ia adalah negara bagi seluruh rakyat tanpa memilah-milah lagi keragaman kelompok, mazhab, ras, dan agama.

Semua ini menunjukkan bahwa Khilafah Islamiyah merupakan negara yang mampu mengakomodasi pluralitas masyarakatnya, seperti halnya Negara Madinah yang didirikan Rasulullah saw.

Lalu mengapa penerapan syariah Islam dalam koridor negara selalu dikesankan dengan upaya-upaya penyeragaman, pengusiran terhadap non-Muslim, eksklusif, dan penghancuran terhadap pluralitas? Bukankah kesan tersebut jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan ajaran Islam dan realitas sejarah? Barangkali yang menyebarkan isu ini adalah orang yang awam terhadap ajaran dan sejarah Islam; atau yang a-historis dan tidak jujur terhadap sejarah; atau mungkin kaum culas yang berusaha menghambat penerapan syariah Islam dalam koridor negara. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb. [Fathiy Syamsuddin Ramadlan al-Nawiy]

Catatan Kaki:

Lihat: Sîrah Ibnu Hisyâm, hlm. 341-344; Sîrah Ibnu Ishhâq, hlm. 101, Abu Ubaid, no. 517, Ibnu Zanjawaih, dalam Al-Amwâl (dari Zuhdi), lembaran 70A-71B; ‘Umar al-Mushili, dalam kitab Wasîlât al-Muta’âbidîn, VIII/32B; Sîrah Ibnu Sayyid an-Nas (dari Ishhaq dan Ibnu Khaitsamah) I/198; Ibnu Katsir III/224-226; ‘Abdul Mun’im Khan, no. 79.
Prof. Dr. Mohammad Hamidullah, Majmû’ât al-Watsâ’iq as-Siyâsiyyah li al- ‘Ahd an-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah, ed. 6, 1987, Dar an-Nafa’is, Beirut, Libanon, hlm. 116-123.
Ibid, hlm. 165-289.

Sumber: Majalah Al-Waie, edisi Agustus 2997

PKS SUNGGUH TRAGIS !!!

PKS siap Jadi Partai Terbuka Bagi Nonmuslim
PKS bertekad akan mengambil konstituen di daerah mayoritas nonmuslim.

Republika 28/01/07-DENPASAR - Untuk menjadi partai besar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan membuka diri bagi anggota yang tidak beragama Islam. Wacana menjadi partai terbuka sudah menggelinding dan diharapkan bisa diputus dalam Mukernas yang akan berlangsung di Sanur, Denpasar Bali, awal Februari.

''Dalam Mukernas, Majelis Syuro PKS akan bersidang, di antaranya membahas soal model PKS menjadi partai terbuka,'' kata Ketua Departemen Wilayah Dakwah NTB dan NTT PKS, Dwi Triyono SH.

Hal itu dikemukakan Dwi kepada wartawan di Denpasar, Ahad (27/1), sehubungan persiapan Mukernas PKS 2008. Dalam jumpa wartawan, Dwi didampingi Ketua DPW PKS Bali, Heri Sukarmeini dan Ketua Panitia Pelaksana Mukernas, Mujiono.

Dikatakan Dwi, PKS yang sebelumnya dikenal dengan nama Partai Keadilan, pada Pemilu 1999 hanya memperoleh 1,4 juta suara dan digolongkan sebagai partai kecil (small party). Setelah berganti nama menjadi PKS, dalam Pemilu 2004, PKS memperoleh 8 juta suara dan digolongkan sebagai partai menengah (medium party). Sedangkan dalam Pemilu 2009 mendatang PKS menargetkan perolehan suara sebesar 20 persen dan digolongkan menjadi partai besar (big party). ''Kami tidak malu-malu mengatakan kalau PKS ingin menjadi partai penguasa,'' kata Dwi.

Mengenai rencana menjadikan PKS sebagai partai terbuka, disebutkan Dwi sudah dibicarakan sejak lama, namun pelaksanaannya menunggu waktu yang tepat. Disebutkannya, saat Mukernas adalah waktu yang tepat untuk menjelaskan hal itu.
Kendati berazas Islam lanjut Dwi, namun sebagai partai terbuka, PKS siap bekerja sama dengan pihak mana pun. Dalam hal itu lanjutnya, PKS ingin memaknai Islam dalam pengertian esensinya, bukan pada formalitasnya. ''Saya kira banyak yang sepakat kalau PKS mengajak memerangi kemiskinan, menyiapkan lapangan pekerjaan, dan membangun pemerintahan yang bersih,'' katanya.

Sebelumnya, Presiden PKS Tifatul Sembiring menyatakan hal serupa. PKS, ungkapnya, bertekad akan mengambil konstituen di daerah mayoritas nonmuslim, seperti Bali, Papua, dan lainnya, karena sifat partai tersebut terbuka. ''Dari dulu kita membuka diri terhadap agama dan etnis apa pun. Bahkan di Irian anggota dewan dari PKS, nonmuslim,'' katanya, di Bandarlampung, Sabtu (26/1).

Karena itu, lanjut dia, salah satu upaya untuk pemenangan Pemilu 2009 adalah menarik calon pemilih dari golongan non-muslim. ''Mukernas PKS kita pilih di Bali dan kita pun ingin mengambil konstituen di sana bahwa PKS memang partai terbuka. Kita mengambil porsi di mana pun boleh-boleh saja,'' katanya.

Wakil Sekjen PKS Fachri Hamzah mengatakan, hal itu sebagai komitmen partai tersebut untuk menciptakan situasi yang damai dan menghindari lagi kekerasan seperti terorisme atas nama agama. Apalagi, selama ini ada pencitraan yang salah terhadap PKS bahwa partai itu bersifat ekslusif dan hanya untuk kalangan tertentu saja.

Padahal, semua anggapan semacam itu hanyalah praduga masyarakat yang kurang memahami PKS dan apabila masyarakat luas menjalin komunikasi dengan kader-kader partai.

Sementara itu, Ketua PKS Bali, Heri Sukarmeini menjelaskan, Mukernas PKS di Bali akan dijadikan ajang pembuktian bahwa PKS bisa bekerja sama dengan pihak mana pun. Terkait hal itu, dalam Mukernas juga akan dilangsungkan dialog budaya yang melibatkan tokoh-tokoh kebudayaan dari berbagai kalangan masyarakat.

Selama Mukernas, jelas Heri, para peserta Mukernas juga akan menggunakan atribut adat Bali, yakni mengenakan udeng. Hal itu kata Heri, sebagai jawaban PKS atas pertanyaan beberapa kalangan, apakah PKS bisa beradaptasi dengan adat Bali.
''Kami sudah mendiskusikan pengenaan udeng itu dengan pemuka agama Hindu dan udeng bukan bagian dari agama, jadi hal itu tidak mencampuradukkan agama.''

(aas/ant )

Study: 935 False statements preceded war

By DOUGLASS K. DANIEL, Associated Press Writer
Wed Jan 23, 6:43 AM ET

WASHINGTON - A study by two nonprofit journalism organizations found that President Bush and top administration officials issued hundreds of false statements about the national security threat from Iraq in the two years following the 2001 terrorist attacks.

The study concluded that the statements "were part of an orchestrated campaign that effectively galvanized public opinion and, in the process, led the nation to war under decidedly false pretenses."

The study was posted Tuesday on the Web site of the Center for Public Integrity, which worked with the Fund for Independence in Journalism.

White House spokesman Scott Stanzel did not comment on the merits of the study Tuesday night but reiterated the administration's position that the world community viewed Iraq's leader, Saddam Hussein, as a threat.

"The actions taken in 2003 were based on the collective judgment of intelligence agencies around the world," Stanzel said.

The study counted 935 false statements in the two-year period. It found that in speeches, briefings, interviews and other venues, Bush and administration officials stated unequivocally on at least 532 occasions that Iraq had weapons of mass destruction or was trying to produce or obtain them or had links to al-Qaida or both.

"It is now beyond dispute that Iraq did not possess any weapons of mass destruction or have meaningful ties to al-Qaida," according to Charles Lewis and Mark Reading-Smith of the Fund for Independence in Journalism staff members, writing an overview of the study. "In short, the Bush administration led the nation to war on the basis of erroneous information that it methodically propagated and that culminated in military action against Iraq on March 19, 2003."

Named in the study along with Bush were top officials of the administration during the period studied: Vice President Dick Cheney, national security adviser Condoleezza Rice, Defense Secretary Donald H. Rumsfeld, Secretary of State Colin Powell, Deputy Defense Secretary Paul Wolfowitz and White House press secretaries Ari Fleischer and Scott McClellan.

Bush led with 259 false statements, 231 about weapons of mass destruction in Iraq and 28 about Iraq's links to al-Qaida, the study found. That was second only to Powell's 244 false statements about weapons of mass destruction in Iraq and 10 about Iraq and al-Qaida.

The center said the study was based on a database created with public statements over the two years beginning on Sept. 11, 2001, and information from more than 25 government reports, books, articles, speeches and interviews.

"The cumulative effect of these false statements — amplified by thousands of news stories and broadcasts — was massive, with the media coverage creating an almost impenetrable din for several critical months in the run-up to war," the study concluded.

"Some journalists — indeed, even some entire news organizations — have since acknowledged that their coverage during those prewar months was far too deferential and uncritical. These mea culpas notwithstanding, much of the wall-to-wall media coverage provided additional, 'independent' validation of the Bush administration's false statements about Iraq," it said.

___

On the Net:

Center For Public Integrity: http://www.publicintegrity.org/default.aspx

Fund For Independence in Journalism: http://www.tfij.org/

http://news.yahoo.com/s/ap/20080123/ap_on_go_pr_wh/misinformation_study

AMBISI GLOBAL IMPERIUM AMERIKA

Oleh : Munarman

Sebuah Harian Nasional, Rabu, 16 Februari 2005 yang lalu, menuliskan berita kecil, tentang skenario global Amerika Serikat untuk menguasai dunia pada tahun 2020. Dalam waktu kurang dari 15 tahun lagi ambisi tersebut menurut rencana sudah harus tercapai. Berita tersebut mengutip pernyataan Presiden Italia, Carlo Azeglio Ciampi, pada saat kunjungan ke New Delhi, India, 15 Februari 2005 yang lalu. Tidak banyak masyarakat atau bahkan pejabat tinggi dari negara-negara yang selama ini menjadi ladang garapan Amerika Serikat, seperti Indonesia dan negara berkembang lainnya dibelahan dunia, memperhatikan berita tersebut, apalagi membahas dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah ancaman nyata.



Harian USA Today juga menuliskan berita tentang thema yang sama pada edisi 13 Februari 2005. Akan tetapi, USA Today mengutip dari laporan National Intelligence Council (NIC), yang diketuai oleh Robert Hutchings dengan judul “Mapping The Global Future”. NIC meluncurkan laporan lima tahunan tentang masa depan dunia. "Kami berusaha menghindari peluncuran skenario buruk, sebagaimana sering dituangkan dalam prediksi dunia intelijen," kata Hutchings.



NIC bermarkas di Kantor Central Intelligence Agency (CIA) di Langley, Virginia. Laporan terbaru itu juga memasukkan pandangan dari badan intelijen 15 negara. Pelibatan badan intelijen dari 15 negara ini tentu saja harus dipahami sebagai upaya AS untuk menggiring dan menggarap badan-badan intelijen negara lain agar mengikuti skenario yang dibangun oleh AS tersebut. Sehingga dengan demikian katika skenario tersebut terwujud, negara-negara yang badan intelijennya telah digarap tidak lagi merasa AS sebagai ancaman, akan tetapi justru menganggap AS sebagai sekutu dan teman dekat, sehingga dengan sukarela akan bekerja dibawah komando AS dalam mewujudkan skenario tersebut, dan akan menerima imbalan tertentu dalam bantuan keuangan dan bantuan kerja sama teknis lainnya untuk negara yang bersangkutan. Praktek yang demikian telah diopersionalkan ketika AS membutuhkan bantuan negara-negara lain dalam War Against Terorism yang dikumandangkan AS.



Jargon War Against Terorism ini merupakan salah satu bentuk rencana operasional AS dalam kerangka skenario 2020, yang dalan hal ini Indonesia sudah dijadikan ladang garapan yang dalam wujud kongkritnya berupa bantuan dana untuk proyek-proyek besar. Proyek besar tersebut dibagi dalam dua level yaitu pada level institusi negara dan level “civil society”. Pada level yang bersifat institusional dilakukan dalam bentuk-bentuk seperti, kerja sama intelijen counter terorism, pembentukan Densus 88 Anti Teror Polri dan Satgas Anti Teror Kejaksaan yang dibiayai oleh AS. Sementara pada level “civil society” kucuran dana tersebut disalurkan melalui ribuan LSM, ormas Islam maupun media massa dan perguruan tinggi yang ada, dilakukan melalui program-program “brain wash” antara lain berupa, perubahan kurikulum pesantern dan public discourse yang terdiri dari : diskusi dan seminar terbuka serta penulisan buku dan artikel dimedia-media, dengan thema anti Islam dan “radikalisme” tetapi pro sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ujung dari proyek ini adalah memapankan sistem kapitalisme yang dalam bentuk barunya dikenal dengan neo-liberalisme dan mengukuhkan peradaban kufur jahiliyah.



Kembali ke persoalan skenario 2020, menurut versi NIC, ada empat skenario hipotetis (hypothetical scenarios) yang akan terjadi. Skenario pertama adalah Asia akan menjadi motor penggerak ekonomi dunia dengan China dan India sebagai pemain utama. Skenario kedua adalah AS memimpin, membentuk dan mengorganisasikan perubahan global. Skenario ketiga adalah bangkitnya Kekhalifahan Islam (Islamic Caliphate) baru, sebuah pemerintahan Islam yang mampu memberi tantangan pada norma-norma dan nilai-nilai Barat. Skenario keempat adalah munculnya lingkaran ketakutan (cycle of fear). Di dalam skenario ini, respons agresif pada ancaman teroris mengarah kepada pelanggaran atas aturan dan sistem keamanan yang berlaku. Hal itu kemungkinan akan melahirkan dunia Orwellian. Itu adalah julukan bagi dunia dengan situasi atau ide yang sama dengan isi dari fiksi novel politik karya George Orwell berjudul Nineteen Eighty-Four. Isinya kurang lebih, di masa depan semua manusia menjadi budak-budak bagi satu dari tiga negara totaliter.



Sesungguhnya rencana busuk dan jahat AS untuk menguasai dunia ini telah dimulai jauh sebelum War Against Teorism dikumandangkan AS. Dari berbagai dokumen yang dimiliki Suara Islam, keberadaan rencana tersebut terdiri dari berbagai dokumen yang diproduksi oleh berbagai lembaga think thank, yang menjadi penyuplai utama dari rencana-rencana jahat tersebut. Paling tidak tercatat empat lembaga Think Thank yang secara aktif memasok gagasan dan ide yang dijadikan sebagai pijakan politik luar negeri AS, yaitu RAND Coorporation, Council on Foreign Relation (CFR), The Heritage Foundation dan Project for New Amerca Century (PNAC). Lembaga-lembaga think thank tersebut pada umumnya dikuasi oleh kelompok-kelompok yang berbasiskan ideologi Neo-Konservatif, Neo-liberal dan berafiliasi pada gerakan zionisme internasional atau bahkan merupakan bagian dari kelompok politik yahudi Amerika.



Orang-orang yang berada di belakang proyek tersebut adalah para pelaku utama dalam pemerintahan Bush, dan beberapa orang dari mereka—yang paling menonjol adalah Wakil Presiden Dick Cheney dan Menteri Pertahanan, Donald Rumsfeld—merupakan nama yang tidak asing lagi. Sesuai apa yang mereka persaksikan bahwa target Project for New America Empire (PNAE) adalah mengamankan dominasi global Amerika pada beberapa abad ke depan.



Pada tahun 1989, ketika akhirnya Uni Soviet ambruk, sehingga masa itu dapat mengakhiri “cerita” dunia bipolar yang eksis sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Amerika tumbuh menjadi “lone superpower”. Eks ideolog kebijakan luar negeri dan militer era Reagan yang kerap dipanggil dengan julukan “Neo-Conservative” baik yang berada di luar ataupun di dalam pemerintahan George Bush Senior, mulai merancang bangun strategi agar dapat mempertahankan situasi demikian yaitu keberadaan adidaya tunggal hingga masa yang panjang ke depan.

Akar-akar proyek ini —baik secara ideologis ataupun mereka yang teridentifikasi denganya— adalah orang-orang yang bercokol di era Ronald Reagan. Dengan kombinasi antara kebijakan luar negeri yang agresif kemudian pengerahan militer yang tidak ada preseden sebelumnya, mereka yang berhasil mendorong invasi terhadap Panama dan Grenada, perang counter-insurgency di Amerika Tengah, pagelaran Perang Dingin dengan Uni-Soviet, dan mempersenjatai Irak sebagai aksi counter terhadap Islam “radikal” di Iran.

Sebuah majalah Inggris menyebut mereka yang berada di belakang proyek yang mereka klaim sebagai “the Project for a New American Empire (PNAE)” sebagai “the weird men behind George W.Bush’s war.” Proyek yang mereka gagas dan jalankan banyak bermuatan berbagai teori konspirasi yang tidak dapat dihitung. Prinsip-prinsip mereka menjadi pengendali kebijakan luar negeri dan militer pemerintahan Bush—sebuah cetak biru yang menyatukan kekuatan militer Amerika yang berpangkalan di seluruh dunia dengan doktrin pre-emptive war dan pengembangan persenjataan nuklir.

Setelah Perang Teluk I, Paul Wolfowitz, yang kemudian ditunjuk sebagai wakil Menteri Pertahanan bidang kebijakan (saat ini menjaabat sebagai Presiden Bank Dunia), mendrafkan dokumen rancangan pertahanan yang dituangkan sebagai ide-ide pokok yang menjadi esensi dari visi the Project for the New American Century (PNAC). Hal itu merupakan strategi mempertahankan dan memperkuat superioritas militer Amerika yang tidak tertandingi oleh rival potensial pada masa yang akan datang dan kekacauan di seluruh dunia. Yang demikian menurut Wolfowitz hanya dapat dilakukan dengan doktrin “pre-emption” dan bukan “containment”, dan “unilateral military action” dan bukan “multilateral internationalism” . Namun rumusan tersebut ditolak oleh pejabat-pejabat lain di pemerintahan Bush Senior karena dianggap terlalu “radikal”.

Ketika ide-ide radikal mereka tidak diakomodir dalam pemerintahan Clinton, maka lahirlah PNAC pada bulan Juni 1997. Garis besar ide dan visi institusi ini jelas dapat dibaca dari “statement of principle” yang dirumuskan oleh mereka-mereka yang berada di balik pemerintahan Reagan dan para think-tank konservatif atau Neo-Con’s. Mereka mengkritisi pemerintahan Clinton sebagai “incoherent policies,” “squandering the opportunity,” dan “inconstant leadership,” dan mereka pun menawarkan alternatif-alternat if yang tertuang dalam strategi PNAC.

Dalam statemen itu, mereka mengatakan : “….Sebagaimana abad ke 21 sudah hampir dekat, Amerika berdiri sebagai kekuatan utama dunia. Tidakkah Amerika berkewajiban untuk menjadikan abad baru nanti yang berpihak kepada prinsip-prinsip Amerika dan maslahat-maslahatny a?” Kemudian statemen itu pun berakhir dengan “kebijakan Reagan bersandar pada kekuatan militer dan kekuatan moral.”

AS juga menganut doktrin control theory yang dikembangkan oleh Cooper, mantan penerbang Perang Dunia I yang kemudian jadi guru besar. Teori Cooper mengatakan policy Amerika ditentukan oleh kekuatan fisik (tempur) dan ilmiah (penguasaan ruang angkasa). Intinya, selama "saya" mampu, maka batas negara "saya" itu berada di mana saja. "Kamu" boleh cegat "saya", tapi "kamu" mampu tidak menembak "saya"? Itu pula sebabnya AS menempatkan armadanya di seluruh pelosok dunia.









Skenario Timur Tengah

Dari awal, PNAC sangat terobsesi dengan Irak. Pada bulan Januari 1998, sebuah surat melayang ke Presiden Clinton, mereka menulis “Kami mendorong anda untuk memfokuskan perhatian pemerintahan anda ke pelaksanaan strategi untuk menggulingkan rezim Saddam Husein dari pucuk kekuasaan.” Surat itu ditandatangani oleh, di antara mereka adalah Donald Rumsfeld (Menhan sekarang), Paul Wolfowitz (wakil Menhan), John Bolton (Gedung Putih), Elliot Abrams (Gedung Putih), dan Richard Armitage (wakil Menlu).

Pada bulan September 2000, PNAC mengeluarkan sebuah Cetak Biru buat masa depan dalam tulisan panjang berjudul “Rebuilding America’s Defenses : Strategy, Forces, and Resources for a New Century.” Tulisan ini bermula dari premis bahwa “Amerika adalah superpower tunggal di dunia, dengan kombinasi kekuatan militer tunggal, keunggulan teknologi, dan kekuatan ekonomi terbesar. Strategi besar Amerika harus bertujuan untuk memelihara dan memperluas posisi menguntungkan sebesar-besarnya di masa yang akan datang.”

Dalam dokumen itu dinyatakan, "AS harus mencegah negara-negara industri maju yang lain jangan sampai bisa menantang kepemimpinan AS, atau bahkan bercita-cita untuk dapat menjalankan peran regional atau global yang lebih besar." Tulisan strategis itu juga merekomendasikan misi-misi baru bagi kekuatan militer Amerika, termasuk kapabalitas nuklir yang dominan dengan senjata-senjata nuklir generasi terbaru, kekuatan tempur yang siap tempur yang cukup dan memenangkan berbagai pertempuran besar, dan kekuatan-kekuatan menjalankan “tugas-tugas kepolisian” di seluruh dunia dengan komando Amerika dan bukan Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu juga menegaskan bahwa “keberadaan kekuatan militer Amerika di wilayah-wilayah kritis di seluruh dunia merupakan bentuk aksi yang paling visible sebagai perwujudan dari status Amerika selaku superpower tunggal.”

Secara spesifik Cetak Biru itu menyebutkan kawasan Teluk Parsia sebagai tempat bidikan pertama. Mereka mencatat bahwa “Amerika beberapa dekade lalu terus berusaha untuk menjadi pemain utama di bidang keamanan di Teluk. Sementara konflik yang tidak terselesaikan dengan Irak memberi justifikasi yang cepat, kebutuhan akan kehadiran kekuatan militer Amerika di Teluk melampau isu rezim Saddam Husein. Sejak lama, Iran menjadi ancaman utama bagi bergagai maslahat Amerika di kawasan Teluk. Begitu juga dengan Irak.”

Tulisan Cetak Biru itu diakhiri dengan catatan yang sangat provokatif bahwa “kegagalan dalam mempersiapkan jawaban tantangan-tantangan esok akan menjamin bahwa Pax Americana sekarang ini akan segera menemui ajalnya.”

Beberapa orang dari anggota PNAC pada pemilihan kepresidenan lalu menjadi penyokong George W.Bush. Mereka khawatir dengan pengalaman Bush Junior yang minim, kebijakan luar negeri AS akan banyak didominasi oleh kaum Republikan yang moderat yang menguasai administrasi pemerintahan Bush Senior. Dan Dick Richard Cheney, salah satu pendiri PNAC dinominasikan sebagai wakil Presiden dan ditempatkan sebagai penanggung jawab masa transisi. Namun seiring dengan makin kuatnya posisi kelompok ini di AS maupun dunia, sebagian besar para partisipan PNAC dapat lolos menduduki jabatan-jabatan strategis di departemen luar negeri dan militer, bahkan dubes Amerika untuk PBB dan posisi Presiden Bank Dunia pun dikuasai oleh kelompok gila perang dan gila kuasa ini.

Dari sejak awal pemerintahan Bush Junior, para Neo-Con’s ini mulai mengimplementasikan rencana strategis mereka—keluar dari Anti-Ballistic Missile Treaty, meningkatkan pembelanjaan bidang militer, dan mulai dengan program pertahanan rudal. Tapi sampai akhir Musim Panas 2001, pemerintahan Bush berada dalam kondisi kesulitan. Peringkat persetujuan Presiden anjlok menjadi 51%, dan kelompok demokrat telah dapat mengontrol kembali Senat dengan “tombol”-nya Senator James Jeffords, dan ekonomi memasuki masa resesi.

Namun kondisi ini berubah total saat peristiwa 11 September 2001 terjadi, bentuk kehancuran yang diharapkan oleh PNAC terjadi guna memuluskan realisasi agenda mereka. Bagi mereka peristiwa itu memang seharusnya terjadi.

Kesempatan ini benar-benar dimanfaatkan oleh PNAC. Hanya beberapa hari setelah peristiwa 11/9, PNAC mengeluarkan surat bahwa “kalau pun nanti tidak ditemukan bukti keterkaitan Irak dengan penyerangan, strategi apa pun yang bertujuan menghabisi terorisme dan sponsornya harus memuat upaya penggulingan Saddam Husein dari kekuasaan di Irak.” Upaya determinan itu memuncak pada perang di Musim Semi lalu. Akhirnya alasan sebenarnya dari penyerangan Irak bukanlah persoalan Senjata Pemusnah Massal, minyak, pelanggaran HAM, atau apapun alasan lain yang dikemukakan secara publik. Namun sebagaimana yang telah ditulis dua tahun silam adalah keinginan besar untuk merebut peran permanen di wilayah strategis dunia, kawasan Teluk.

Maka dari itu, Presiden Bush dalam pidato kenegaraannya di tahun 2002 mendeklarasikan “Perang kita terhadap teror telah dimulai, tapi ini baru permulaan.” Ia memilih Irak, Iran dan Korea Utara sebagai “Poros Kejahatan, bersenjata untuk mengancam keamanan dunia.” Pada bulan Juni, Bush memberi signal dukungannya untuk strategi pre-emptive war dengan mengatakan bahwa AS “siap untuk aksi pre-emptive bila diperlukan untuk mempertahankan kebebasan kita dan mempertahankan hidup kita.” (gaya hidup orang Amerika- red). Pada akhir tahun, hal ini menjadi kebijaksanaan resmi pemerintahan Bush, yang tercantum dalam 2 dokumen perencanaan Gedung Putih.

Strategi itu membuat perang pre-emptive terhadap “negara-negara jahat” menjadi kebijakan resmi dengan alasan potensial mengembangkan senjata-senjata pemusnah massal. “Untuk mencegah aksi-aksi jahat dan bermusuhan dari lawan-lawan kita,” tegas dokumen Gedung Putih itu, “Amerika akan, bila perlu, bergerak secara pre-emptive.” Untuk memerangi negara-negara yang dituding oleh pemerintahan AS mendapat (atau bahkan mencari) senjata-senjata pemusnah massal, dokumen perencanaan itu mengancam negara-negara tersebut, mungkin dengan cara mendahului (first use) menggunakan dengan senjata-senjata nuklir. Gedung Putih mengakui bahwa ini “perubahan fundamental bila dibanding dengan yang lalu,” yang membolehkan kekuatan militer melakukan serangan “pre-emptive” terhadap negara-negara yang dianggap musuh, termasuk “dengan kapabalitas operasional yang lengkap.” Benar, bahwa undang-undang pertahanan yang keluar tahun ini (2003) telah memberi otoritas senjata-senjata kecil termasuk penghancur bungker yang disebut dengan “bunker buster.”

Strategi membesar-besarkan isu terorisme yang diobral sekarang ini dalam rangka menyeret militerisasi dalam politik luar negeri Amerika. Sekarang ini tidak kurang dari 130 negara di dunia yang ditempati oleh pasukan Amerika dengan 40 negara di antaranya menetap secara permanen. Dan banyak lagi negara lain yang menyediakan hak-hak bagi pasukan Amerika untuk berbasis. Dalam tulisan yang dimuat di Wall Street Journal menggambarkan bahwa perubahan besar dalam strategi militer Amerika dalam 50 tahun terakhir ini akan mengarah pada upaya “mendorong kekuatan militer Amerika ke dalam areal yang jauh lebih dalam dan pojokan dunia yang paling berbahaya.” Menteri Pertahanan, Donald Rumsfeld, seorang arsitek strategi ini, “telah mempersiapkan pasukan Amerika untuk masa depan yang dapat melibatkan banyak tempat pertempuran yang kecil, kotor dan paling berbahaya.”

Kata Chris Matthews, kelompok konservatif itu telah "membajak" kebijaksanaan luar negeri Amerika. Karena apa yang dimulai sebagai perang melawan terror dan punya tujuan jelas, sekarang telah diperluas menjadi semacam perang ideologi untuk melawan "negara-negara poros kejahatan" seperti yang selalu disebut oleh Presiden Bush maupun Presiden AS lainnya dalam pidato kenegaraannya.

Kata Matthews lagi, kelompok neo-konservatif yang dipimpin oleh Paul Wolfowitz, sedang menyeret Amerika ke dalam suatu perang yang tidak berkesudahan, sambil terus memberikan dukungan kepada Israel.

Dalam kontek inilah agresi Israel terhadap Lebanon baru-baru ini dilakukan, yaitu untuk membangun apa yang disebut oleh Amerika dan Israel sebagai Tata Timur tengah baru. Yaitu tatanan politik yang menjadikan Israel sebagai kekuatan utama di kawasan Timur Tengah sambil terus memberangus kekuatan politik umat Islam, termasuk Hizbullah dan Hamas.

Dengan bimbingan skenario inilah, menurut sumber dari Lebanon, Mossad dan CIA terlibat dalam pembunuhan mantan Perdana Menteri Rafiq Hariri yang kemudian dibebankan pertanggungjawabann ya kepada Suriah. Dengan taktik maling teriak maling, maka Amerika dan Israel berhasil mengeksploitasi sentimen rakyat Lebanon untuk melakukan demontrasi anti Suriah yang berujung keluarnya pasukan Suriah dari Lebanon. Tanpa keberadaan pasukan Suriah di Lebanon maka Israel secara jumawa dan kebiadaban luar biasa melakukan agresi ke Lebanon untuk menghilangkan eksistensi Hizbullah, walaupun pada akhirnya menderita kegagalan total dalam misi ini.

Skenario Asia Tenggara

Seperti halnya dokumen CFR dan RAND, dokumen PNAC itu pun secara khusus menyoroti bangkitnya Cina yang perlu dihadapi oleh AS dengan menyatakan, "Kini sudah tiba waktunya untuk meningkatkan kehadiran balatentara AS di Asia Tenggara." (Michael Meacher, "This War on Terrorism is Bogus', the Guardian, London, edisi September 6, 2003. Meacher adalah mantan menteri lingkungan hidup dalam kabinet Tony Blair). Pada waktu yang bersamaan berbagai kelompok analis dan perumus politik strategi keamanan Amerika Serikat, melihat naiknya Bush (2000) sebagai peluang emas untuk mendorong aksi AS yang lebih ofensiff di Asia Tenggara.

Sebuah laporan dari Dewan Hubungan Luar Negeri AS menyatakan “issue utama dalam agenda AS pada pertemuan dengan Presiden Megawati (yang lalu) adalah kerja sama militer kedua belah pihak. Laporan terakhir yang dikeluarkan Dewan Hubungan Luar Negeri dan Rand Corporation merekomendasikan Pemerintahan Bush, untuk meningkatkan hubungan kerja sama pada umumnya dan kerja sama militer dengan Indonesia khususnya. Rekomendasi juga menyarankan secara khusus agar Pemerintah kedua negara memerangi dan menghilangkan pengaruh kelompok “Islam radikal” dan sekaligus mempersiapkan Indonesia untuk menjadi basis guna menghadang pengaruh China di kawasan Asia tenggara. Laporan ini diberi judul : The United States and Southeast Asia: A Policy Agenda for the New Administration. Disusun oleh Dov Zakheim, salah seorang yang bekerja di Pentagon pada era Pemerintahan Reagan.

Sebelum 11-9, semua rencana mereka menabrak tembok rintangan yang sama, tidak satu pun pemerintahan di Asia Tenggara, bahkan yang konservatif sekalipun seperti Indonesia, yang bersedia memikul risiko menghadapi oposisi anti-Amerika di dalam negeri, atau membuat Cina marah, karena langkah bodoh membangun hubungan dengan militer AS. Dengan kata lain, tanpa adanya bukti adanya ancaman Cina terhadap kawasan Asia Tenggara, para pemimpin ASEAN akan berpikir dua kali untuk memperkenankan kehadiran balatentara AS dalam jarak pukul, bukan hanya terhadap Laut Cina Selatan, terlebih-lebih terhadap daratan Cina. Peristiwa 11-9 membukakan peluang emas untuk mewujudkan usulan dokumen-dokumen tersebut.

Pemerintah Bush dengan sigap memenuhi saran-saran yang diajukan oleh think-tanks seperti RAND, CFR, dan PNAC. "Perang membasmi terorisme global" kemudian oleh pemerintahan Bush ditangkap sebagai dalih par-excellence untuk menghadapi sikap sebagian negara-negara ASEAN yang menolak peningkatan kehadiran balatentara AS di Asia Tenggara. Presiden Bush menyatakan dalam laporannya yang berjudul, The US National Security Strategy (2002) kepada DPR AS menyatakan, "AS akan mengambil langkah-langkah untuk menghalangi Cina meningkatkan pengaruhnya, dan akan bekerja untuk mencegah negara tersebut jangan sampai menyamai atau melampaui kekuatan AS, sehingga dapat mengancam negara-negara di kawasan Asia-Pasifik" (?).

Akhirnya The Heritage Foundation, think-tank dari kelompok ultra-sayap kanan Yahudi yang memiliki hubungan erat dengan Partai Republik, menyatakan dengan tegas, bahwa, "alasan melancarkan perang membasmi terorisme di Asia Tenggara pada akhirnya harus dikerjakan dengan atau tanpa persetujuan pemerintah-pemerint ah di kawasan ini."

Untuk keperluan mewujudkan agenda “perang melawan terorisme” di kawasan Asia Tenggara ini, Pemerintahan Bush telah setuju untuk menyiapkan dana yang disampaikan pada saat kunjungan ke Indonesia pada tahun 2002 lalu. Sebagimana di umumkan oleh Menlu Collin Powel pada saat itu, rincian dana tersebut terdiri dari; US $50 juta untuk program memperkuat institusi keamanan dalam kampanye melawan terorisme. Kongres AS juga telah menyetujui untuk membantu memperkuat Kepolisian RI dengan bantuan dana sebesar US $16 juta, termasuk didalamnya US $ 12 juta guna membentuk Detasemen Khusus 88 Anti teror. Akan tetapi dana tersebut dilarang untuk digunakan bagi Indonesia untuk membeli senjata mematikan baik secara komersial maupun melalui jalur hubungan antar pemerintahan.

Peristiwa "Bom Bali" 12-10 -- tanpa ada seorang pun warga negara Amerika yang jadi korban -- oleh AS telah ditampilkan sebagai "bukti" adanya jaringan teroris internasional JI di Indonesia. Setelah peristiwa 12-10 itu semuanya berubah sudah, seluruh kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, siap berada di bawah komando AS untuk "membasmi terorisme". Dan untuk itu AS menuntut agar balatentaranya di Pasifik meronda Selat Malaka, di kemudian hari diniscayakan akan melebar ke Selat Lombok dan alur-alur laut chocke points penting lainnya, dengan dalih "membasmi pembajakan dan terorisme di laut". Udang di balik batu dari akal-akalan tersebut akan memberikan posisi strategis kepada AS bagi mengembangkan hedging strategy-nya untuk mengepung Cina.



Guna memuluskan rencana ini, Amerika Serikat telah membentuk National Clandestein Service yang bertugas merekrut agen dan informan dari kawasan Asia tenggara dan Asia Selatan sejumlah 500 ribu orang. Tugas utama dari badan ini adalah operasi intelijen dengan cara propaganda, counter propaganda dan disinformasi serta stigmatisasi, pada intinya proyek ini ditujukan untuk melakukan perang psikologis. Program ini dinamakan dengan Misi perception Management yang didukung oleh lembaga propaganda Office of Global Communication dan Office of the Assistant to the President National Security Affair. Dukungan dana untuk program ini akan diperoleh dari Emegency Response Fund dan Emergency Supplemental Fund. Informasi menjadi hal yang utama dalam perang psikologis ini. Oleh karenanya taktik Amerika adalah dengan mengontrak sebuah “perusahaan” untuk menjalankan perang informasi tersebut. Sebagaimana yang telah dijalankan dalam misi mereka di Irak. Dimana perusahaan tersebut bertugas memasok berita keberbagai media di Irak dan bertugas menterjemahkan propaganda Amerika ke dalam bahasa arab. “Perusahaan yang ditunjuk untuk mengelola proyek ini adalah Randon Group.

Yang tepenting dari semua ini adalah bahwa Indonesia adalah salah satu wilayah dan target operasi perang psikologis yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dalam upayanya membangun Imperium Amerika sebagaimana telah diuraikan dalam awal tulisan. Dalam rencananya terhadap Indonesia ini, issue kebebasan beragama, pluralisme dan toleransi menjadi instrumen yang mereka mainkan untuk mengacaukan situasi dan kondisi ummat Islam di Indonesia. Oleh karenanya umat muslim mestilah waspada dan merapatkan barisan agar dapat menghadapi rencana jahat tersebut.

************ *

Munarman

Ketua An Nashr Institue (Lembaga Kajian Strategis dan Advokasi Ummat)

Ketua YLBHI Periode 2002 – 2006

Koordinator Kontras Periode 2000 - 2001

Fatwa MUI dan Pandangan Fuqaha Tentang Nabi Palsu

Kamis, 22 November 2007

Dalam Mahzab Syafi’i, jika seseorang mengatakan, “Seandainya fulan itu menjadi nabi, maka aku membenarkannya”, maka, perkataan seperti itu sudah murtad

Oleh:Thoriq*

Fatwa MUI tentang sesatnya aliran Al-Qiyadah disambut positif oleh mayoritas umat Islam Indonesia yang menghendaki kejelasan hukum atas kehadiran kelompok ini. Akan tetapi seperti biasa, kelompok liberal tidak akan rela dengan munculnya fatwa itu. Salah satu diantara mereka adalah penulis “Sesatnya Kriteria Sesat”, Mohamad Guntur Romli. (Jawapos, 14/11). Intinya, ia tidak setuju dengan kriteria sesat yang telah ditetapkan MUI, karena ia berpendapat bahwa penyesatan hanya milik Allah.

Tentu, pernyataan si penulis ini otomatis batal dengan perkataan ia sendiri, karena ia sendiri “menyesatkan” kriteria MUI. Kita bisa pakai logika si penulis juga, mengapa dia berani “menyesatkan” fatwa MUI? Bukankah ia menyatakan bahwa sesat dan tidak sesat adalah hak Allah? Ini menunjukkan bahwa si penulis “plin-plan” terhadap sikapnya. Karena, kalau ia konsisten, tentu ia tidak perlu “menyesatkan” fatwa MUI.

Ia juga berpendapat bahwa para ulama tidak memiliki wewenang untuk menghukumi seseorang kafir atau tidak. Pendapat ini perlu dalil shorih yang menjelaskan bahwa ulama memang tidak boleh mengkafirkan seseorang yang sudah jelas-jelas tidak mengakui seluruh atau sebagian syari’at, atau mengingkari risalah Rasulullah atau mengingkari hal-hal yang mutawatir atau mengingkari bahwa Rasulullah adalah utusan terakhir. Dan tidak cukup sampai di situ, si penulis juga harus bisa menunjukkan dalil sharih yang menyatakan bahwa orang yang sudah melakukan pengingkaran sampai tahap itu masih bisa dianggap Muslim.

Tentu yang ada hanyalah dalil bolehnya ulama mengkafirkan mereka yang sudah jelas kafir. Yaitu dalil-dalil yang memerintahkan agar umat Islam berpegang teguh dengan nash Al Quran dan Sunnah. Dan Al Quran dan Sunnah telah menjelaskan kriteria mukmin dan kafir, yang berfungsi untuk membedakan siapa yang masih disebut mukmin dan siapa yang disebut kafir. Hingga tidak salah jika ulama menghukumi seseorang sebagai kafir, dengan mengambil pedoman dari Al Quruan dan Sunnah, bahkan wajib demi menjaga agama ini.



Nabi Palsu dalam Pendangan Fuqaha

Masalah munculnya nabi-nabi palsu telah direspon serius oleh para ulama sejak dulu. Tak hanya hari ini. Karena hal ini menyangkut masalah yang amat serius pula, yaitu masalah keimanan. Ini disebabkan dalil qath’i baik dari Al Quran, Sunnah, serta ijma telah menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad saw. adalah nabi yang terakhir, dan tidak ada syari’at yang harus diikuti kecuali syari’at yang telah beliau bawa.

Atas dasar nash-nash itulah para fuqaha menyatakan bahwa mereka yang mengaku-ngaku sebagai nabi otomatis telah kufur, bagitu juga mereka yang mengikutinya. Al Muthi’i dalam Syarh Al Muhadzab (20/371), salah satu kitab pokok dalam madzhab Syafi’i menyebutkan, “Begitu juga (telah murtad) orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad saw. serta orang yang mengikutinya”.

Ia juga menyebutkan bahwa para ulama telah bersepakat, jika ada seseorang mengatakan, “Seandainya fulan itu menjadi nabi, maka aku membenarkannya”, maka, menurut Al Muthi’i, ia telah murtad. Al Muthi’i juga merujuk perkataan Imam Syafi’i yang menyatakan,”Ada beberapa orang yang murtad setelah Islam, mereka adalah Thalhah, Musailamah, ‘Ansa beserta para pengikut mereka”.

Ulama dari kalangan madzhab Hambali pun memiliki pendapat yang serupa, Ibnu Al Qudamah dalam Al Mughni (2/2181), rujukan pokok madzhab Hambali, menyatakan,”Barang siapa mengaku-ngaku sebagai nabi atau membenarkan seruannya, maka ia telah murtad!”.

Imam Al Qurthubi dan “bisikan” hati

Ulama dari Madzhab Maliki, Imam Al Qurthubi dalam Al Jami’ li Ahkami Al Quran (4/37) menyatakan,”Termasuk dalam golongan ini (Musailamah dan sejenisnya) seseorang yang menolak fiqih dan sunnah yang dipegang para salaf, dan ia mengatakan, ”Hatiku berbisik kepadaku begini”, lalu dia jadikan bisikan hatinya itu sebagai hukum dan ia menganggap bahwa itu disebabkan kesucian hatinya dari kotoran, hingga nampaklah ilmu-ilmu ilahiyah dan hakikat rabaniyah, akhirnya ia mencukupkan bisikan hatinya daripada hukum syari’at. Lalu ia mengatakan, “Syari’at hanya berlaku kepada orang awam, sedangkan orang-orang istimewa tidak perlu menggunakannya”… Ini adalah perkataan zindiq dan orang yang mengatakannya telah kafir, pelakunya harus dibunuh, tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu, karena dengan begitu otomatis ia menetapkan bahwa ada nabi setelah Nabi kita Muhammad saw.

Muhammad Syafi’, ulama madzhab Hanafi yang sekaligus menjadi mufti Pakistan menyatakan juga dalam At Tasyrih bima Tawatara fi Nuzul Al Masih,”Ketika tidak ada nash yang menunjukkan adanya kenabian bagi seseorang, setelah Rasulullah, bahkan sebaliknya (yang ada adalah penafian adanya kenabian setelah Rasulullah) maka orang yang mengaku nabi telah kafir menurut Al Quran, Sunnah mutawatir serta ijma’.


Dalil bahwa Rasulullah saw. Rasul terakhir

Penetapan bahwa Rasulullah adalah rasul sekaligus nabi terakhir oleh para ulama berdasarkan surat Al Ahzab, ayat 40: ”Bukanlah Muhammad itu bapak salah seorang laki-laki di antara kamu tetapi dia adalah Rasulullah dan khatam (penutup) nabi-nabi”. Imam Al Qurthubi dalam Al Jami’ Al Ahkam-nya (7/496), mengatakan bahwa jama’ah salaf dan khalaf menyatakan, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah. Para mufasirin dan fuqaha seperti Imam Syafi’i dalam Al Umm, Ibnu Katsir, Imam As Syaukani dalam Fathu Al Qadir beserta ahli tafsir kontemporer seperti Al Maraghi, As Shabuni serta Muhammad Abduh dalam Al Manar menyatakan hal yang sama.

Beberapa hadits pun memiliki makna bahwa Rasulullah saw. adalah rasul terakhir, salah satunya adalah hadits: “Sesungguhnya saya mempunyai nama-nama, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mahi, yang mana Allah menghapuskan kekafiran karena saya, saya Al-Hasyir yang mana manusia berkumpul di kaki saya, saya Al-Aqib yang tidak ada Nabi setelahnya” (HR. Muslim)


Karena amat banyak jalan periwayatannya, maka Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya (6/452) menyatakan bahwa hadits ini mencapai derajat mutawatir. Pernyataan ini diamini oleh mufti Pakistan Muhammad Syafi’.

Sebagaimana disebutkan juga oleh Ibnu Katsir, bahwa hadits-hadist mutawatir itu disamping menunjukkan bahwa tidak ada rasul setelah Muhammad saw. ia juga menginformasikan bahwa, jika ada seseorang yang mengaku-ngaku nabi maka bisa dipastikan bahwa orang itu adalah pembohong besar, sesat dan menyesatkan, walau ia bisa menunjukkan hal-hal yang aneh atau memiliki ilmu sihir. Informasi ini adalah salah satu bentuk kecintaan Allah kepada hambanya (hingga mereka tidak tersesat).

Selain Al Quran dan Sunnah, ijma’ juga menyatakan bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir. Ini disebutkan oleh Ibnu Hazm dalam Al Maratib Al Ijma’ yang dinukil oleh Ibnu Al Qathan Al Fasi dalam Al Iqna’ fi Masa’il Al Ijma (1/33).

Kekufuran Para Pengingkar Syari’at yang Mutawatir

Tentu yang namanya nabi palsu pasti menyeru kepada hal-hal yang mungkar dan bathil, sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan, mereka mengajak penganutnya untuk meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah saw, seperti shalat, zakat atau ibadah-ibadah lain yang sudah disepakati kewajibannya dalam Islam. Atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah serta mengharamkan apa yang dihalalkan Allah.

Mengamalkan ajaran-ajaran mereka itu tidak sebatas maksiat biasa, karena hal itu pun sudah masuk kepada wilayah kekufuran. Ibnu Al Qudamah dalam Al Mughni (2/2172) mengatakan,”Bagitu juga (dihukumi murtad, bagi mereka yang mengingkari) dasar-dasar Islam seperti zakat, puasa, haji, karena dalil yang menunjukkan fardhunya amalan-amalan itu hampir tidak bisa dihitung dan ijma’ pun menyatakan hal yang serupa”.

Ibnu Hazm menyebutkan dalam Maratib Al Ijma’,sesuai dengan nukilan Ibnu Al Qathan Al Fasi dalam Al Iqna’ fi Masa’il Al Ijma (1/126): “Umat bersepakat, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta hal-hal yang dibawanya yang dinukil secara mutawatir darinya dan tidak ragu dalam masalah tauhid atau kenabian beliau serta tiap-tiap huruf dari hal-hal yang beliau bawa yang dinukil secara mutawatir. Dan barang siapa menolak sesuatu dari hal-hal yang telah kami sebutkan atau ragu atasnya dan mati kadalam keadaan itu, maka ia telah kafir dan kekal di neraka”.

Kesimpulannya, bahwa ijma’ telah menyatakan bahwa hal-hal yang dinukil secara mutawatir dalam Islam seperti kewajiban shalat, zakat, haji, termasuk khabar yang menyatakan bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir atau yang lain, wajib diimani. Dan barang siapa yang menolak maka ia telah kafir.

Berpedoman dari dalil-dalil di atas maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam fatwa MUI, karena pendapat lembaga ini sesuai dengan nash Al Quran, Sunnah dan Ijma. Kalau sudah masuk ranah ijma’ maka tidak mungkin terjadi kesalahan atau kesesatan karena Rasulullah sendiri bersabda:” Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan”. Hadist ini mencapai derajat mutawatir dari segi makna menurut Al Fahru Ar Razi dalam Al Mahshul (1/35), juga Al Khatib Al Baghdadi dalam Faqih wa Al Mutafaqqih (2/167).

Jika pengkafiran terhadap mereka yang menyelisihi pokok-pokok agama Islam tidak mungkin sesat, maka tentu para pembaca bisa menilai, siapa yang sesat sebenarnya, MUI atau pihak yang “menyesatkan” MUI? Wallahu’alam bishowab.

*) Penulis adalah lulusan Al-Azhar, Kairo



http://hidayatullah.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5831&Itemid=60