Abu Bakar Baasyir: Jangan Takut Tegakkan Syariat Islam

Tak akan ada keadilan, perubahan moral tanpa tegaknya Syari’at Islam. Karena itu, jangan takut menegakkan syariat Islam, demikian ustad Abubakar Ba’asyir

Hidayatullah.com–Negara ini tak kan mencapai keadilan, perubahan moral dan perubahan lainnya tanpa tegaknya Syari’at Islam. Karena hukum Syari’at yang diterapkan Allah tidak bisa dipungkiri dengan alasan apapun. Karena itu janganlah takut untuk menegakkannya. Hal ini disampaikan Abu Bakar Baasyir, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam pertemuannya dengan wartawan di Carano Room, Padang. Senin kemarin.

”Tanpa tegaknya syari’at Islam di Indonesia maka keadilan dan kedamaian hanya omong kosong belaka.” tambah Baasyir.

Untuk menegakkan syari’at Islam, sebut Baasyir, jangan takut pada penguasa yang mengepung dimana-mana. Walau banyak rintangan, hadapilah dengan mengingat Allah. Allah pasti membukakan jalan untuk kemenangan Islam.

Menurut Ust Ba’asyir, dalam menegakkan syari’at Islam ada dua pilihan yaitu hidup mulia dengan berjuang di jalan Allah atau mati syahid di jalan Allah. “Jika kita kalah saat berjuang, jangan sampai kita belokkan syari’at Islam karena takut pada penguasa yang berkuasa (super power). Hukum Allah tidak dapat dipungkiri karena jelas tertuang dalam Al-Qur’an.

Karenanya, sebagai umat Muslim harus berani berjuang dengan mengharap ridha Allah,” papar Ba’asyir.

Mengutip Surat Al-Hujarat 15, Baasyir mengatakan bahwa seorang mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tanpa ragu-ragu, selalu siap sedia menegakkan syari’at Allah sesuai dengan kemampuannya.

“Sikap inilah yang membuat seorang Muslim mampu berjihad di jalan Allah, karena kita tahu bahwa syari’at Allah itu tiada keraguan satupun. Karenanya, kita harus berjuang tanpa putus asa,” kata Baasyir.

Pertemuan yang berlangsung lebih kurang satu jam itu, dihadiri juga Irfianda Abidin, Ketua Komite Penegakan Syari’at Islam Sumatera Barat, Ibrahim Noor, Ketua Forum Majelis Masjid Se-Jabodetabek, H.St.Zaili Asrildan Pimpinan Umum berserta Pimpred Padang Ekspres. [dn/www.hidayatullah.com]

868 Penduduk Terzalimi oleh Perusahaan Asing AS

BISMILLA-HIRRAHMA- NIRRAHIYM

WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
[Kolom Tetap Harian Fajar]
868 Penduduk Terzalimi oleh Perusahaan Asing AS

Di tengah-tengah hiruk-pikuknya kampanye saya menangkap seruan melalaui e-mail seperti berikut:
Solidaritas untuk perjuangan warga eks Buyat: Perusahaan tambang emas Newmont AS telah dinobatkan sebagai "Perusahaan Terburuk" oleh penghargaan publik "Public Eye Award". Award ini digalang The Bern Declaration dan Green Peace setiap tahun.
Untuk menguatkan gaung suara publik dunia ini dan juga sejarah berlawan survivor (warga) Buyat yang akhirnya terpaksa bedol desa dari Buyat (tempat beroperasi Newmont Minahasa yang sudah berakhir operasinya) menuju desa Dumiaga, Bolang Mengondow, juga sebagai peringatan tentang kinerja buruk perusahaan tambang di Indonesia dan sikap pemerintah yang lembek.

***

Warga malang penduduk desa Buyat yang terzalimi perusahaan asing asal Denver, Amerika sudah terlupakan. Untuk mengingatkannya kembali, baiklah saya kutip dari Siaran Pers Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
Jakarta, 17 Februari 2006
Kesepakatan Pemerintah dan Newmont
Setelah melalui persidangan tertutup yang berlarut-larut akhirnya terkuak sudah skenario dibalik negosiasi Pemerintah dengan dan PT Newmont Minahasa Raya dalam perkara perdata pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Newmont dan Pemerintah akhirnya mengumumkan 'kesepakatan tidak etis senilai 30 juta USD yang mengharuskan pemerintah mencabut Gugatan Perdata senilai 135 juta USD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mengapa kesepakatan itu dipandang sebagai hal yang tidak etis? Ini alasan utama dari JATAM dan WALHI: pembayaran kompensasi senilai 30 juta USD dari Newmont kepada Pemerintah jelas-jelas mengalihkan masalah utama penuntutan kejahatan lingkungan menjadi sekedar persoalan ganti rugi biasa. Pemerintah telah mengabaikan tugas utamanya untuk melindungi rakyat yang menjadi korban pencemaran oleh perusahaan tambang. Bukannya menuntut si pelaku ke pengadilan, malah hanya membuat kompromi-kompromi yang justru melemahkan posisi negara dihadapan perusahaan asing Amerika itu. Patut dipertanyakan kredibilitas dan integritas wakil-wakil pemerintah yang melakukan negosiasi dan bisa dengan mudahnya dibohongi oleh Newmont. Patut dicurigai ada deal tertentu. Itu menunjukkan tidak ada kemajuan dari cara pemerintah menangani kasus-kasus kejahatan lingkungan dan HAM oleh korporasi pertambangan skala besar sejak jaman orde baru. Pemerintah selalu tunduk patuh pada kemauan korporasi.

***
Pada 1996, PT Newmont Minahasa Raya (NMR) mulai melakukan operasi penambangan emas pada areal sekitar 600 hektare di Bukit Mesel. Lahan ini dibebaskan secara paksa dari rakyat setempat. "Harganya tidak manusiawi, hanya Rp 250 per meter persegi," ungkap Ramlan, mantan kepala Desa Ratatotok, yang pernah ikut menjemput bos NMR, Richard Linsang, pada 1987. Perusahaan asal Denver, AS ini membuang sebanyak 2.000 ton limbah tailing ke dasar perairan Teluk Buyat setiap harinya. Sejumlah ikan ditemui memiliki benjolan semacam tumor dan mengandung cairan kental berwarna hitam dan lendir berwarna kuning keemasan. Begitu pula pada manusia. Sejumlah penduduk Buyat memiliki benjol-benjol di leher, payudara, betis, pergelangan, pantat dan kepala sejak 1999-2000. Republika mencatat, dari 75 warga setempat yang sempat ditemui dari rumah ke rumah, tak satu pun yang tubuhnya bebas dari penyakit "aneh" itu.(dikutip dari Seri-646). Seperti dijelaskan di atas seluruh pemduduk Buyat telah dipindahkan ke desa Dumiaga, Bolang Mengondow.

Dalam talkshow pada 9 Agustus 2004 di TVRI. Menteri Kesehatan kabinet Megawati mencoba untuk "mengaburkan" kandungan merkuri dalam darah keempat orang penduduk Buyat dengan "membelokkannya" bahwa itu bukan gejala penyakit Minamata dan dengan susah payah Salim Said "menjuruskannya" kembali kepada kandungan merkuri (Hg) dalam darah keempat orang penduduk Buyat tsb, yang telah diperiksa di Jakarta, yang ternyata terbukti tercemar logam berat merkuri (Hg). Kadar total merkuri dalam sampel darah mereka telah melebihi kadar Nilai Ambang Batas (NAB) dalam darah, menurut standar International Programme on Chemical Safety (IPCS), yaitu rata-rata 8 ug/l (mikrogram per liter). Bahkan data di atas dicoba "dilawan" dengan pesta makan ikan di Pantai Lakban. Pesta ini digelar untuk menunjukkan tak ada pencemaran di Teluk Buyat, baik itu yang disponsori oleh PT NMR maupun Menteri Lingkungan Hidup. Menurut penduduk setempat, ikan-ikan yang disantap dalam pesta itu tidak berasal dari Teluk Buyat. Kalau keterangan penduduk itu benar, maka Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim telah melakukan kebohongan publik untuk membela PT Newmont.

Firman Allah:
-- ZHR ALFSAD FY ALBR WALBhR BMA KSBAT AYD ALNAS (A. ALRWM, 30:41), dibaca:
-- zhaharal fasa-du fil barri wal bahri bima- kasabat aydin na-si, artinya:
-- muncullah kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan-tangan manusia.

Dalam konteks ulasan ini tangan-tangan manusia itu adalah perusahaan asing Amerika (baca: modal Yahudi) yang di samping menguras kekayaan alam Indonesia, menzalimi pula penduduk dengan menebarkan racun yang merusak lingkungan hidup. WaLlahu a'lamu bisshawab.

***

Makassar, 5 April 2009
[H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii- hmna.blogspot. com/2009/ 04/868-penduduk- terzalimi- oleh-perusahaan. html

HARAMKAH GOLPUT?

Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III di Padangpanjang, Sumatera Barat, yang berlangsung sejak Jumat (24/1) hingga Senin (26/1) telah mengeluarkan fatwa haramnya golput dalam pemilu. Menurut Sekjen MUI Ichwan Sam, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. ''Jadi memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram,'' tegas Ichwan.

Bila kita menyoroti amal dengan hukum syara’, yakni melihat hukumnya dengan timbangan halal haram, maka dalam hal ini harus dilihat dengan kaca mata hukum syara’ semata, tidak boleh menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain. Sebab, hak menghalalkan dan mengharamkan benda (asyaa’) atau perbuatan (af’aal) hanyalah hak Allah, bukan yang lain!. Dalam kasus permintaan fatwa tentang golput, apakah hukumnya halal atau haram, maka permintaan itu boleh. Tetapi memberikan pengarahan apalagi tekanan agar golput itu diharamkan, jelas ini tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, bagaimanakah sesungguhnya memilih wakil rakyat dalam timbangan syara?

Hukum syar’i dalam ta’rif para ulama adalah khithab syaa’ri al amuta’alliq biaf’alil ibaad, yang artinya: seruan pembuat syara’ (Allah SWT) yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Maka aktivitas memilih wakil rakyat bisa dikategorikan kepada aqad wakalah. Yakni ijab qabul antara rakyat pemilih (muwakkiil) dengan wakil rakyat (wakiil) yang sighat-nya adalah mewakilkan suatu amal kepada wakil rakyat (wakiil).

Dalam wakalah ini perlu diperhatikan amal apa yang akan dilakukan oleh wakil rakyat yang mewakili rakyat yang memilihnya?. Sebab hukum asal dari suatu wakalah adalah mubah. Namun amal dari wakalah itu menentukan halal haramnya suatu wakalah. Bilamana seseorang mewakilkan suatu amal pencurian kepada orang lain, maka wakalah seperti ini hukumnya haram. Sebaliknya, seseorang yang mewakilkan kepada orang lain untuk mengambil gajinya adalah halal.

Dalam masalah pemilihan wakil rakyat di kursi parlemen, amal yang diwakalahkan adalah amal membuat undang-undang (taqnin) dan melakukan pengawasan kepada penguasa (muhasabah). Dalam hal ini perlu dijelaskan kepada rakyat tentang status hukum syara’ dari amal wakil rakyat itu sehingga rakyat bisa memberikan wakalah kepada mereka dengan kesadaran hukum Islam.

Dalam pandangan Islam, membuat undang-undang (taqnin) yang diberlakukan kepada rakyat dalam proses pemerintahan hanya bisa dibenarkan bilamana hukum yang diundangkan itu adalah semata-mata hukum syariat Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah. Pembuatan UU dengan rujukan selain dari hukum syara’ adalah haram hukumnya. Sebab tindakan itu bisa terkategorikan melanggar hak Allah SWT dalam membuat hukum.

Allah SWT berfirman:
menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang Sebenarnya dan dia pemberi Keputusan yang paling baik". (QS. AL An’am 57).

Juga Firman Allah SWT:
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS. an-Nahl [16]: 116)

Sehingga dalam hal pembuatan perundangan, baik wakil rakyat maupun pemerintah, dibatasi hanya wajib mengadopsi dari hukum syara’ maupun hasil-hasil ijtihad yang digali (istinbath) dari dalil-dalil syar’i. Membuat perundangan dengan merujuk kepada system hukum dan perundangan selain Islam (baik dari system Kapitalis Barat maupun system Sosialis Komunis) bagi kaum muslimin haram hukumnya.

Sedangkan amal mengawasi pemerintah (muhasabatul hukkam) dengan standar hukum syara’ adalah hak sekaligus merupakan kewajiban rakyat yang bisa dilaksanakan langsung atau melalui wakil rakyat.

Dengan demikian bilamana rakyat memilih wakil rakyat yang akan melaksanakan amal mengadopsi hukum-hukum syara’ sebagai UU dan mengawasi kebijakan pemerintah dengan pedoman halal-haram dalam pandangan Islam, maka memilih wakil yang bisa dipercaya untuk mengemban tugas-tugas tersebut hukumnya halal.

Sebaliknya, memilih wakil rakyat yang akan mengadopsi hukum-hukum selain Islam sebagai UU dan mengawasi kebijakan pemerintah tidak dengan timbangan syara’, apalagi secara nyata menolak penerapan syariah oleh negara dan bertekad melestarikan system negara dan pemerintahan sekuler, maka memilih wakil rakyat seperti ini jelas hukumnya haram bagi setiap muslim. Na’udzubillahi mindzalik!

Kini jelaslah halal-haramnya hukum memilih wakil rakyat dalam pemilu. Sekarang tinggal kita lihat bagaimana calon-calon wakil rakyat, apakah masuk dalam criteria halal dipilih atau justru haram dipilih. Ibarat akad nikah, sebelum diijab oleh calon mertua, seorang lelaki harus melamar terlebih dahulu. Calon mantu yang tidak layak tentu tidak akan diserahi (ijab) dalam majelis akad nikah.

Oleh karena itu, kampanye para calon wakil rakyat di daerah pemilihan masing-masing harus dilihat secara teliti oleh rakyat sehingga rakyat bisa memilih wakilnya sesuai criteria hukum syariat Islam yang telah diterangkan di atas, bukan sekedar criteria versi MUI yang masih sangat umum tersebut. Sebagai waratsatul anbiya, hendaknya para ulama tidak perlu sungkan dan ragu berbenturan dengan penguasa atau kekuatan politik manapun dalam menerangkan system pemerintahan menurut Islam secara gamblang agar menjadi pedoman rakyat dan penguasa yang mayoritas muslim ini.

Memilih wakil rakyat yang bisa dipercaya (terbukti dalam program-program kampanye syariahnya dalam berbagai bidang kehidupan) akan memperjuangkan adopsi syariah secara kaffah menjadi UU dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara adalah harga mati buat setiap umat Islam. Namun bila tidak ada yang layak, umat harus menahan diri dari memilih yang haram, dan harus berjuang untuk mengangkat mereka yang layak sekalipun tidak tercatat sebagai calon dalam permainan yang ada!



Mohammad Shodiq Ramadhan

http://www.facebook.com/note.php?note_id=47832315605

Komoditi Itu Bernama Islam

Komoditi Itu Bernama Islam
Ditulis oleh Andres Irawan di/pada September 9, 2006

Berapakah jumlah rakyat Indonesia? Data dari BPS tahun 1999 sendiri memperkirakan bahwa penduduk Indonesia berjumlah sekitar 210 juta jiwa. Dari 200 juta tersebut, banyak pihak yang mengklaim bahwa penduduk Indonesia 90 persen menganut agama Islam. Dengan demikian, secara hitungan kasar maka jumlah muslim di Indonesia berkisar 190 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar tentunya dan sangat potensial.

Lalu berapakah jumlah penduduk Indonesia saat ini? Data dari BPS terakhir yang beredar di Koran dan surata kabar penduduk Indonesia berjumlah hampir 240 juta jiwa atau naik sekitar 12 persen. Berapakah jumlah penduduk muslim Indonesia? Jika masih mengaku 90 persen maka jumlah muslim di Indonesia adalah sekitar 216 juta. Berarti sejumlah 24 juta jiwa adalah non muslim. Pertanyaannya adalah, riil kah data diatas? Apakah benar jumlah muslim di Indonesia adalah 200 juta jiwa lebih?, sedangkan pihak Nasrani sendiri mengklaim telah berhasil menambah umatnya paling tidak lebih dari 10 juta jiwa. Bahkan menantang untuk diadakan sensus agama untuk membuktikan bahwa jumlah kaum Nasrani melonjak jauh dari perhitungan umat islam yang masih terbuai dengan jumlahnya yang besar.

Aku gak akan mengajak anda untuk menghitung-hitung dan mengira-ngira berapakah jumlah penduduk muslim Indonesia, karena bukan itu focus tulisan ini. nanti bakan aku coba telusuri lebih lanjut. Tapi saat ini aku hanya ingin mengajak anda untuk menyadari besarnya potensi jumlah muslim di Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Jumlah yang sangat besar, dengan para pemimpin mulai timgkat pusat sampe daerah yang juga didominasi kaum muslim. Namun apakah tingkat kesejahteraan kaum muslim meningkat??

Dibidang hiburan, jika anda maniak dengan kotak ajaib yang bernama televisi maka anda akan menemukan berbagai macam tayangan film dan sinetron yang menjual indentitas Islam. Dengan menyulap para artisnya yang biasa berpakaian terbuka di kehidupan normal menjadi sosok berjilbab dan religi dalam perannya menjadikan banyak dari kita betah untuk mengikuti acara tersebut. Belum lagi ceritanya yang ujung-ujungnya adalah tentang harta – tahta – wanita dengan menampilkan sosok wanita antagonis sebagai pemicu masalah. Dan bodohnya lagi adalah kita dengan sukarela menyumbangkan uang kita yang tidak seberapa kepada produser sinetron tersebut sedangkan produser tersebut sendiri tidak pernah peduli akan isi dan pesan moral di dalam acaranya tersebut. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana setiap episode bisa dibayar mahal oleh stasiun televisi lewat pemasukan iklan yang banyak karena acaranya itu di tempatkan di jam premiere.

Benar, kita manusia bodoh yang mau menyaksikan sinetron tersebut. Dengan kebodohan kitalah, yang rela menonton acara tersebut menjadikan rating acara tersebut menjadi tinggi dan akhirnya harga iklanpun mahal sehingga harga tiap episodepun menjuadi mahal. Dan akhirnya yang kaya adalah sang produser.

Lalu, masih ada acara yang menampilkan sosok kyai sakti, yang menangkapi jin dan makhluk halus yang ada di suatu tempat. Dan hebatnya lagi adalah, dibukanya konsultasi jarak jauh dengan sang kyai untuk menerawang masalah yang sedang menimpa orang yang sedanga konsultasi. Rasulullah sendiri, tidak pernah meminta bantuan kepada makhluk apapun untuk mengatasi masalah beliau. Beliau hanya meminta pertolongan dari Allah bukan kepada jin dan makhluk halus lainnya. Lalu sedemikian saktinya sang kyai sehingga makhluk haluspun tunduk padanya

Dan menjelang Ramadhan ini, dapat dipastikan makin bermunculnya segala hal yang berlabel islam meskipun tidak jelas akan maksud dan tujuannya serta caranya. Tahun 2004 dulu, pernah ada Festival Nasyid Indonesia yang mengadu grup-grup nasyid dari daerah untuk menjadi juara, yang kalo boleh saya plesetkan menjadi Nasyid Idol. Setelah berlangsung satu peridoe, ternyata tidak dilanjutkan lagi Nasyid Idol ini.

Kalo isu yang berdar bahwa ternyata Nasyid Idol ini tidak semegah yang ditayangkan di TV. Penonton yang datang untuk melihat langsung ternyata jauh dari harapan dan perkiraan, Lalu jumlah sms yang masuk ternyata juga tidak sesuai dengan target sehingga operator yang menyediakan layanan premium hanya dapat untung sedikit dan menyebabkan kerugian dari penyelenggara. Yang akhirnya membuat Nasyid Idol ini tidak berlanjut.

Dibidang industri, siapakah pemegang juara penyedia alat-alat atau kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, pasta gigi dan sebagainya? Memang ada pengusaha muslim seperti Aa’ Gym dengan MQ nya, lalu juga pengusaha lainnya. Tapi kalo boleh saya hadirkan satu nama, yaitu UNILEVER. Meskipun berbendera Yahudi, namun produsen ini adalah yang paling tertib soal label kehalalan. Hal yang kurang di lakukan oleh para produsen lain, bahkan produsen muslim. Unilever sadar bahwa pasar yang besar di Indonesia dengan kaum muslimnya, membuat mereka harus menjaga image mereka sebagai produk halal meskipun bendera mereka adalah Yahudi.

Lalu sampai kapankah umat Islam ini hanya menjadi ajang komoditas???

Hadapi Kemiskinan Dengan Jihad

Salah satu problem yang dihadapi kaum Muslim saat ini adalah kemiskinan. Karena miskin ekonomi, mayoritas masyarakat hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Kekurangan pangan, sandang, dan papan menyertai kehidupan sehari-harinya. Kemiskinan yang melanda umat tidak hanya karena kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi yang kurang tepat dalam memaknai ajaran Islam. Konsep zuhud dan tawakal seringkali dimaknai sebagai sikap menjauhi dunia dan enggan berusaha. Berikut ini hasil perbincangan Yulmedia dari Center for Moderate Muslim (CMM) bersama KH. Dr. Tarmizi Taher, ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang juga Ketua Dewan Direktur CMM beberapa waktu lalu:

Indonesia mayoritas penduduknya pemeluk Islam, namun mayoritas juga dalam kemiskinan. Apanya yang salah?
Kemiskinan yang diderita mayoritas Muslim Indonesia merupakan hal yang menyedihkan. Di antara banyak etnis grup di Indonesia bidang perdagangan tidak disukai oleh semua etnis grup. Dalam kaitan ini boleh kita katakan etnis grup tertentu tidak berada dalam bagian kemiskinan itu, mereka berada pada posisi lumayan. Tetapi sebagian besar mereka itu dibenaknya menurut hasil penelitian LIPI, bahwa orang Indonesia itu idenya, cita-citanya sebagian besar adalah menjadi pegawai negeri, sedangkan menjadi wiraswasta atau pebisnis itu tidak banyak. Mereka menekankan jadi pegawai punya uang pensiun.

Sebagai contoh, ada cerita lucu dalam sebuah penemuan bahwa orang Indonesia itu dalam mengarahkan anak-anak atau keluarganya yang telah bekerja pada sebuah perusahaan asing dengan gaji lumayan besar disuruh berhenti dan masuk menjadi pegawai negeri. Alasan orangtua yang tradisional itu sederhana saja, diperusahaan asing itu pensiunnya nggak jelas tetapi dipegawai negeri pensiunnya jelas.

Bagaimana cara mengubahnya persepsi seperti itu?
Semangat menjadi pedagang atau pebisnis itu kita sosialisasikan pada masarakat banyak. Dalam masyarakat Cina itu kalau mereka Imlek itu dalam bersalaman mereka jelas mengharapkan saudara atau sahabatnya itu agar tahun depan lebih kaya. Bagi kita bukan kaya, sebagai orang Islam tujuan hidup kita keridhaan Allah Swt, tapi keridhaan Allah Swt. itu “bahagia di dunia dan bahagian di akhirat” (fiddun-ya hasanah wa fil akhirati hasanah), tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Naik haji itu disuruh dalam agama kita dan bagaimana mau naik haji kalau tidak punya duit. Isyarat dari Nabi kita bahwa “kemiskinan itu mendekatkan orang pada kekufuran” kurang disosialisasikan ketimbang hal-hal yang lain.

Bagaimana kaitan antara zuhud dan tawakal dengan kemiskinan umat?
Di Indonesia gerakan Islam terbagi-bagi ada Muhammadiyah, NU, sementara gerakan menuju masarakat sejahtera berhadapan dengan nilai-nilai yang tidak menuju kesejahteraan umpamanya zuhud. Apakah zuhud itu, zuhud itu sebenarnya kita tidak tergoda oleh dunia yang dihadapan kita. Dunia itu kita gunakan sekedar alat bagi kita untuk menyeberang ke akhirat. Ada hadits Nabi yang berbunyi, “bukan kemiskinan yang aku takutkan pada umatku ini” yang aku takutkan kata Nabi “kalau umatku tergoda, tergila-gila pada dunia, mengejar-ngejar dunia akhirnya dia akan ditelan oleh dunia.” Mestinya hadits ini bisa kita jadikan sebagai pengertian dari zuhud.

Sementara itu, tawakal artinya sangat tinggi dalam Islam. Tawakal itu ibarat burung pada pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, pulang kenyang. Artinya kesejahteraan dunia juga penting. Para sahabat itu kan tidak miskin semua bahkan ada yang konglomerat.

Sepanjang yang Kyai telusuri, apa yang jadi penyebabnya?
Ada kesalah pengertian dalam memahami Islam. Mereka menganggap kemiskinan itu sebagai lambang dari kesalehan. Ini yang kita tidak setuju. Dalam Islam kita disuruh membantu orang, memperhatikan anak yatim, membantu gerakan Islam, pelajar dan lain sebagainya itu. Jadi ironi ini bahwa umat Islam penduduk mayoritas tapi dalam kemiskinan juga mayoritas harus diubah. Siapa yang mengubah? Pihak pemerintah. Sedangkan dalam pengalaman kita selama enam puluh satu tahun merdeka pemerintah itu politik ekonominya yang memihak rakyat banyak tidak jelas. Rakyat banyak siapa? Ya umat Islam. Dulu orang menguasai tanah rakyat lalu minta duit di bank, seperti usaha real estate itu mengunakan tanah rakyat yang belum dibayarnya, pinjam duit di bank sekian tahun lamanya sehinnga rakyat itu makin lama makin tersingkir dari daerah-daerah sentra ekonomi dan akhirnya mereka tenggelam dalam kemiskinan.

Tapi sekarang kan ada gerakan ekonomi kerakyatan. Bagaimana dengan gerakan ini?
Timbulnya gerakan-gerakan “ekonomi kerakyatan”, “ekonomi Pancasila” kata Mubiarto, karena para ekonom ini melihat ketimpangan akibat kebijakan ekonomi pemerintah. Rakyat yang banyak ini akhirnya memberikan modal, memberikan usaha hanya kepada kelompok ekonomi tertentu. Menurut para pakar, sebetulnya belum jelas apa sebenarnya ekonomi kerakyatan itu, karena kita berhadapan dengan kelompok kapitalis yang sudah mapan sedangkan ekonomi kerakyatan itu paradigmanya, aksiomanya serta cara mencapainya itu belum jelas.

Bagaimana dengan aturan ekonomi dalam Islam tentang pembangunan ekonomi umat ?
Dalam membangun ekonomi umat itu jelas sekali antaranya baitul mal. Dari segala macam yang ada dalam baitul mal itu pemerintah Islam mengadakan gaji pegawai, mengadakan sumbangan untuk duafa, mengadakan bantuan-bantuan untuk bencana alam. Jadi baitul mal itu barangkali sekarang harus dipermoderen, umpamanya soal beras dipegang oleh bulog tapi begitu kita lihat bila beras petani surplus pemerintah mengimpor, ini menimbulkan pertengkaran.

Nah sekarang bagaimana menghubungkan persoalan kemiskinan ini dengan Jihad?
Jihad yang paling utama itu sekarang adalah “jihad menghadapi kemiskinan serta jihad menghadapi Korupsi” di republik ini. Saya cenderung pada apa yang telah digarap pemerintah pada waktu dulu, yaitu modal untuk pedagang-pedagang kecil. Misalnya diperbankan itu KMPK (Kredit Modal untuk Pedagang Kecil), sayangnya pemerintah tidak bertindak tegas pada orang yang memanipulasi ini. Ada pedagang-pedagang tertentu dia suruh pegawainya yang banyak untuk minta KMPK.

Jadi, menurut saya permainan pasar di Indonesia sudah sangat berbahaya. Ambil gula, ambil beras itu yang memainkan—kata Rizal Ramli—itu jelas dan seharusnya pemerintah sudah bisa menindak mereka. Apa yang dikatakan sekarang era pasar bebas, RRC yang rakyatnya lebih banyak dari kita dia tidak percaya pada mekanisme pasar bebas kecuali pasar bebas yang terkontrol, yang bisa dikontrol oleh pemerintah dengan tegas. Ketegasan regulator jangan disangkutpautkan dengan satu hal, disangkutpautkan dengan demokrasi, HAM itu sebuah ketakutan. PM Cina ini menyiapkan sekian peti mati. Kalau Dia yang korup satu untuk dia katanya. Jadi pemerintah kita baik di daerah maupun di pusat harus tegas terhadap manipulator tersebut.(CMM)

Bailout disetujui tetapi...

Selasa, 07/10/2008
Bailout disetujui tetapi...

Setelah Senat AS menyetujui dana talangan US$700 miliar, pemimpin mayoritas Harry Reid berupaya 'merayu' para koleganya untuk 'menjual' kejatuhan ekonomi sebelum mereka reses.

Reid mendesak teman-temannya agar memperluas cakupan tunjangan bagi para pengangguran hingga mencapai sedikitnya 800.000 orang sasaran di AS.

Untuk menghadapi perlawanan dari pihak Republik, upaya politisi tersebut gagal. Keuntungan yang bisa dinikmati penganggur akan berakhir pekan ini.

Bila berjalan sesuai dengan rencana, dana talangan akan membantu operasional lembaga keuangan dan diharapkan� mampu menyelamatkan mereka. Namun, kita sama sekali tidak bisa untuk menyelamatkan semua orang AS dari dampak krisis keuangan. Mereka pasti ada yang menjadi korban PHK dan kepemilikan rumahnya dicabut.

Departemen Tenaga Kerja melaporkan pekan lalu bahwa 159.000 pekerjaan hilang selama September. Itu merupakan angka terbesar yang pernah terjadi dalam satu bulan selama lima tahun terakhir. Angka itu menggambarkan pula kontraksi lapangan kerja dalam sembilan bulan. Bila ditotal, pekerjaan yang melayang� mencapai 760.000.

Dari 9,5 juta warga AS yang akan kehilangan pekerjaan, dua juta orang di antaranya sudah menganggur selama lebih enam bulan.

Bursa belum kiamat

Kamis, 09/10/2008
Bursa belum kiamat

Kemarin otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup perdagangan saham pada sesi I mulai pukul 11.08 WIB.� Keputusan suspensi sementara itu dilakukan setelah menyaksikan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang semakin susah dikendalikan.

Ketika bursa ditutup, IHSG pada sesi pagi kemarin merosot tajam hingga 168,052 poin atau 10,38% ke posisi 1.451,669. Level indeks ini merupakan yang terendah sejak September 2006.

Secara akumulasi dalam tiga hari pada pekan ini, indeks turun� di atas 20%. Ketua Bapepam Fuad A. Rahmany mengatakan situasi pemodal di pasar sudah sangat irasional. Kepanikan itu berlaku di hampir semua bursa di dunia.

Charles P. Kindleberger yang meneliti sejarah krisis finansial menempatkan kepanikan (panic) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keserakahan dan krisis.

Investor yang mudah panik biasanya melakukan investasi dalam kerakusan. Pemodal kategori ini adalah yang paling mudah dihinggapi ketakutan. Tambahan lagi mereka melakukan investasi umumnya tanpa dibekali pengetahuan yang memadai.���

Secara umum investor global hingga saat ini belum berhasil diyakinkan bahwa kondisi finansial akan membaik setelah Pemerintah Amerika Serikat menyetujui pengucuran dana senilai US$700 miliar untuk menyelamatkan sejumlah institusi keuangan di negara itu.

Krisis keuangan di negara adidaya itu menyulut kekeringan likuiditas dan perlambatan ekonomi secara global. Menghadapi krisis demikian, setiap negara, termasuk Indonesia, diminta mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan perekonomian masing-masing.

Misalnya, apa yang dilakukan Bank Indonesia dua hari yang lalu dengan menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi 9,50% merupakan bagian dari langkah tersebut. Terlepas dari reaksi yang bermacam-macam dari pelaku pasar, langkah otoritas moneter itu dimaksudkan untuk mengendalikan� inflasi dan menjaga stabilitas rupiah.

Di lain pihak, kebijakan itu tentu saja justru sangat mencemaskan di tengah ketatnya likuiditas saat ini. Kenaikan BI Rate itu akan memaksa bank kembali meningkatkan bunga kredit yang pada gilirannya bakal menyulitkan dunia usaha mengakses pembiayaan.

Harian ini sangat berharap agar keputusan BI-yang langsung mendapat respons negatif dari pasar-bisa membawa dampak yang positif dalam jangka panjang. Gubernur BI Boediono dan kawan-kawan tentu saja sudah memikirkan dampak kebijakan tersebut secara matang.

Setelah otoritas moneter, kemarin tiba giliran manajemen bursa efek mengambil langkah yang sangat berani, yaitu menghentikan perdagangan saham.

Ini merupakan langkah yang pertama kali� diambil dalam� sejarah� bursa Indonesia sehubungan dengan koreksi indeks yang tajam. Pada 2000, perdagangan di bursa pun� pernah dihentikan, bukan karena kondisi pasar, melainkan karena hantaman bom di gedung Bursa Efek Jakarta.

Setelah mengambil keputusan itu, kemarin otoritas bursa langsung menyelenggarakan pertemuan dengan anggota bursa dan pelaku pasar untuk membahas dan meminta masukan mengenai kemungkinan dilakukan suspensi lanjutan pada perdagangan hari ini.

Apa pun keputusan yang diambil, kita berharap suspensi itu bisa menghentikan koreksi yang makin tajam. Apalagi� langkah serupa juga dilakukan oleh sejumlah bursa di negara lain, seperti Rusia, Rumania, dan Ukraina.

Selain melakukan suspensi, otoritas bursa diharapkan lebih tegas menegakkan aturan di pasar modal, seperti short selling, margin trading� yang selama ini sering menjadi pemicu kekisruhan di pasar.

Akhirnya, sekali lagi, kepada pelaku pasar diingatkan bahwa bursa memang� belum kiamat, tidak perlu ada panik dan perasaan takut yang berlebihan.

Krisis global & ekonomi RI

Seperti sudah diprediksi paket bailout senilai US$700 miliar ternyata� tidak cukup manjur untuk menahan kemerosotan perekonomian Amerika Serikat. Kemerosotan ekonomi itu-ditandai oleh kebangkrutan sejumlah lembaga keuangan di AS-tentu berimbas secara global.

Perekonomian Eropa akan mengalami dampak yastitusi keuangan negara-negara di kawasan itu memiliki eksposur yang besar. Demikian pula dengan perekonomian Jepang dan China.

Sebaliknya, imbas terhadap perekonomian Asia akan lebih minim karena kredit macet yang terjadi tidak sebesar di AS dan Eropa. Imbas yang dialami perekonomian negara-negara Asia, termasuk� Indonesia, terjadi seiring dengan pengalihan likuiditas para investor AS ke negaranya.

Krisis global itu memang baru dirasakan sekitar enam bulan hingga setahun ke depan, tetapi upaya menghalaunya perlu dilakukan sejak sekarang. Apalagi krisis ini berdampak terhadap pengeringan likuiditas dan perlambatan ekonomi global-dua kondisi� yang sangat memengaruhi perekonomian Indonesia.

Ini karena mengeringnya likuiditas global akan memengaruhi pembiayaan defisit APBN yang berasal dari pasar. Tahun ini, Pemerintah Indonesia memang tidak perlu menerbitkan surat utang baru untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp60,5 triliun, tetapi bagaimana dengan tahun depan?

Bukankah tahun depan defisit anggaran ditargetkan 1,5% dari PDB? Dengan kondisi likuiditas yang mengering, pemerintah perlu menjajaki pinjaman dari lembaga-lembaga multilateral atau menggenjot sumber penerimaan dalam negeri. Namun, dapatkah lembaga-lembaga tersebut menaikkan jumlah pinjaman mereka?

Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak krisis tersebut pemerintah bertekad memantau defisit APBN, dan memonitor penggunaan anggaran kementerian dan lembaga. Langkah ini tepat demi tetap mengontrol defisit anggaran, sehingga tidak menambah beban APBN.

Pemerintah juga berkomitmen mendorong ekspor dengan memberikan insentif, mengendalikan impor, dan meningkatkan pengamanan pasar domestik. Komitmen ini penting mengingat salah satu dampak dari krisis tersebut adalah perlambatan ekonomi global.���

Akibat lanjutannya adalah ekspor nonmigas kita akan terpukul. Ini karena ekspor nonmigas Indonesia lebih banyak ke Asia Timur dan Eropa-yang juga terkena dampak krisis tersebut-dibandingkan dengan ke AS, yang hanya sekitar 11,6%.

Untuk mencegah penurunan ekspor tersebut, diversifikasi pasar perlu segera didorong. Caranya, menurut harian ini, pemerintah perlu memberikan insentif ekspor, memperlancar arus barang, dan mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi.

Selain melakukan diversifikasi pasar kita juga harus memanfaatkan pasar dalam negeri. Potensi pasar domestik sangat besar mengingat jumlah penduduk negeri ini mencapai 225 juta jiwa.

Oleh karena itu, pasar domestik harus segera diamankan dari membanjirnya produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Bersamaan dengan itu, diperlukan pula langkah pengurangan impor, terutama dari negara-negara yang terkena dampak krisis global tersebut.

Jangan sampai produk impor yang tidak terserap di pasar AS, Eropa, dan negara-negara yang terkena dampak krisis global justru berbelok masuk ke Asia Timur, termasuk Indonesia. Maka, pemerintah perlu memperketat kebijakan masuknya produk jadi yang� justru dapat mematikan industri dalam negeri.�

Sebaliknya, pemerintah harus melonggarkan impor bahan baku agar sektor riil dapat bergerak. Bahan baku pun harus bisa diperoleh dengan mudah dan harga yang terjangkau.

BEI Ditutup Mendadak Bukti Pemerintah Panik

BEI Ditutup Mendadak Bukti Pemerintah Panik dan Tak Tanggap Soal Bubble Economy
Thursday, 09 October 2008


antaraPenutupan mendadak Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (8/10) siang yang masih berlanjut hingga hari ini dinilai oleh pengamat sebagai bukti kepanikan pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan di AS yang berimbas ke seluruh dunia. Pengamat ekonomi Iman Sugema menyatakan hal ini merupakan pesan bahwa pemerintah sendiri sebenarnya sedang panik dan bingung.

Dalam menghadapi krisis finansial global saat ini, Iman Sugema melihat tidak ada langkah riil yang diambil pemerintah. Setali tiga uang dengan pemerintah, Bank Indonesia juga tak melakukan kebijakan yang tepat. BI malah menaikkan suku bunga yang tak mendorong perekonomian riil. “Jadi kebijakan pemerintah maupun BI sama-sama tidak jelas,” ucapnya.

Karena pemerintah dan BI tidak serius, ia menegaskan tidak ada seorang pun yang menjamin ekonomi negeri ini bisa selamat dari krisis, meski jilid penyebabnya berbeda dengan tahun 1998.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Econit Rizal Ramli mengatakan Econit sudah memperingatkan pemerintah jauh-jauh hari soal ancaman krisis dan bubble ekonomi di negeri ini."Saya ingat waktu itu Sri Mulyani membantah, termasuk Boediono dan lainnya,” ungkapnya.

Namun dengan jatuhnya bursa saham Indonesia belakangan ini, jelas bahwa prediksi Econit tersebut tepat dan benar. Rizal menyayangkan sikap apriori dari Menkeu dan Menko Perekonomian itu bahkan melenggang ke IMF dan Bank Dunia untuk minta uluran tangan.

Padahal lembaga internasional itu telah mencelakakan ekonomi Indonesia dengan ‘malpraktek ekonomi’ suatu istilah Prof Jeffrey Sach, pemenang nobel ekonomi. Akibat salah resep kemudian menimbulkan krisis moneter di Indonesia era 1997-1998.

Rizal berharap, pemerintah SBY-JK juga jangan terlalu percaya pada pandangan Menkeu Sri Mulyani yang tidak melakukan langkah apapun untuk mengurangi gelembung-gelembung (bubble) di sektor finansial.

Bahkan, Rizal memprediksikan, perekonomian Indonesia 2008 akan mengalami pecahnya gelembung (bubble) yang parah apabila tidak hati-hati dalam penanganannya dan dampaknya melebar kemana-mana termasuk ke sektor riil.

Peringatan dini juga pernah disampaikan oleh ekonom Ichsanuddin Noorsy. Ia mengingatkan jika ekonomi Indonesia masih tetap tergantung pada ekonomi global, maka harus siap menghadapi dampaknya. "Kita terlalu mengandalkan pasar global. Itu disebut pertumbuhan bubble sehingga kita harus bersiap-siap jika terjadi gejolak di pasar global," kata Ichsanuddin


Seperti diketahui, pihak otoritas BEI pada Rabu (8/10) menghentikan sementara (suspend) aktivitas bursa saham. Mereka kemudian menutup lebih cepat perdagangan saham sesi pertama, setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI terpangkas hingga 10,38, menyusul rontoknya bursa global akibat terseret krisis ekonomi di Amerika Serikat. [ihsan/dari berbagai sumber/www.suara-islam.com]

Tangkal Negara Islam, Ponpes Ngalah Terbitkan Buku

Salah satu contoh Phobia Syariat ISLAM


Berita Pesantren
Tangkal Negara Islam, Ponpes Ngalah Terbitkan Buku


Pasuruan, wahidinstitute.org
Didorong keprihatinan yang mendalam terhadap masalah bangsa saat ini, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ngalah Sengonagung Purwosari Pasuruan Jawa Timur, KH. M. Sholeh Bahruddin menggagas penerbitan dua buah buku; Buku Pedoman Santri Darut Taqwa dalam Berbangsa dan Bernegara dan Piagam Madinah; Rujukan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Keduanya diterbitkan secara swadaya oleh Ponpes Ngalah.

Dalam rilis yang dikirimkan oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Ngalah ke redaksi wahidinstitute.org, Kamis (17/07/2008), kedua buku ini digagas oleh KH. Soleh sebagai pedoman dan pegangan wajib bagi seluruh santri Ponpes Ngalah yang jumlahnya puluhan ribu.

"Ini karena kekhawatiran Romo Kyai (KH. Soleh, red.) atas maraknya gerakan yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Untuk itu, beliau berusaha menangkalnya dimulai dari ponpes yang beliau asuh," tulis rilis itu.

Dalam salah satu pengantarnya, KH. Soleh menulis, suatu ketika dirinya menyuruh para santrinya untuk menerjemahkan kitab Sirah Nabawiyyah Juz III halaman 31-35, yang berisi point-point Mitsaq Madinah (Piagam Madinah). Menurutnya, penerjemahan ini diniati untuk memantapkan keberadaan dasar negara Pancasila dan UUD 1945.

"Di masa Rasulullah, pemerintahan yang dipimpin beliau bukanlah Negara Islam. Ini terbukti melalui adanya Piagam Madinah," tulis Kiai Soleh.

Diharapkan, terbitnya buku ini kian memantapkan eksistensi keislaman a la Indonesia, keislaman yang tetap berpegang teguh pada dasar-dasar negara ini dan keislaman yang sesuai akar tradisi bangsa ini.[nhm]

===============
My comment :
Ponpes semacam itu tidak layak lagi menyandang nama Lembaga Pendidikan Islam. Karena nyata-nyata tidak mengarahkan murid-muridnya untuk berISLAM secara KAAFFAH.

===============

Republika kedepan dipimpin Milyader pro Yahudi

Republika kedepan dipimpin Milyader pro Yahudi

Harian Umum Republika pendirian awalnya dimotori sejumlah tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang notabene visi dan misinya menjadikan Republika sebagai media yang menyuarakan aspirasi umat Islam sebagai tuan rumah di negeri ini.

Dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT. Abdi Bangsa Tbk (ABBA) pada Juni 2008. Tampilnya wajah-wajah baru yang duduk dalam jajaran Dewan Komisaris ABBA, seperti KH. Abdullah Gymnastiar alias Aa Gym dan mantan Pemimpin Kantor Berita Antara, Asro Kamal Rokan. Masuknya orang-orang baru ini diharapkan Republika tetap konsisten menyuarakan suara umat Islam bahkan berjuang lebih gigih lagi.

Tapi yang mengejutkan adalah masuknya CEO The Independent News Media Group (INM) Gavin O'Reilly dalam jajaran Dewan Komisaris ABBA. Orang yang satu ini layak untuk dikritisi. Siapa sebenarnya Gavin O'Reilly?

Saham Republika di beli IndependentHarian terkenal The Independent dan Republika dalam waktu dekat akan 'terkait'. Demikian yang dikatakan beberapa portal berita di internet. Ini karena International News and Media Ltd (INM) yang merupakan penerbit The Independen akan membeli induk harian Republika, PT Abdi Bangsa Tbk (ABBA) senilai Rp 67,5 miliar, seperti yang dikatakan Presiden Direktur ABBA, Erick Thohir yang dilansir detikFinance, Sabtu (31/5).

Penjualan dari saham tersebut rencananya akan dialokasikan untuk akuisisi PT.Radionet Cipta Karya dan PT Praisindo Teknologi, penyertaan modal kerja di PT Avabanindo Perkasa dan PT Republika Media Mandiri.

"Di Mahaka Billboard (PT Avabanindo Perkasa) kami berencana menambah titik Billboard. Di harian Republika (PT Republika Media Mandiri) akan digunakan untuk menambah permodalan, mungkin untuk menambah mesin dan sebagainya," kata Erick Thohir, Presiden Direktur ABBA.

Milyader Pro Yahudi
Ketika berita ini muncul di Eramuslim dengan judul " Milyader Yahudi Jadi Komisaris HU Republika" pada 1 Juli 2008, sontak mendatangkan kritikan tajam bahkan ancaman untuk mensomasi Eramuslim jika tidak segera menurunkan tulisan tersebut. Yang kemudian oleh Eramuslim sebutan 'Milyader Yahudi Irlandia' di ralat menjadi 'Milyader Irlandia'.

CEO The Independent News Media Group (INM) Gavin O'Reilly yang masuk dalam jajaran Dewan Komisaris ABBA, adalah anak Sir Anthony O'Reilly. Kiprah keluarga O'Reilly ini dalam salah satu yayasannya yang bernama O'Reilly Institute (Trinity College Dublin) ternyata memang menjadi salah satu donor bagi pengembangan Jewish Studies. Bisa kita baca di (en.wikipedia.org/wiki/Tony_O'Reilly dan juga di www.tcd.ie/trinityfoundation/foundationboard/tfboreilly.php).

Independensi Republika sebagai Media IslamMengutip kembali beberapa pemberitaan media yag mengatakan bahwa, Harian terkenal The Independent dan Republika dalam waktu dekat akan 'terkait'. Terkait dalam hal yang bagaimana? Lalu apakah Republika akan luntur warna keislamannya, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak? Kita akan lihat bagaimana respon masyarakat dan bagaimana usaha Republika untuk kembali meyakinkan pembacanya.
(Sally Sety)

Kubu Liberal Versus Islam, Pasca Monas

Kubu Liberal Versus Islam, Pasca Monas
Posted on 14 June 2008

Detik Islam.com — Tanggal 9 Juni 2008 Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung yang ditunggu sejak pertengahan April lalu akhirnya keluar. Namun, “Tidak ada pembubaran atau pembekuan (Ahmadiyah, red.). Bila melanggar SKB, baru dibekukan, ” ujar Jaksa Agung Suparman Supandji (10/6/08).

Hal senada disampaikan Menteri Agama Maftuh Basuni. Keputusan dalam SKB itu di antaranya berbunyi: Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad saw.

Tanggapan Terhadap SKB

Pertama: kelompok Ahmadiyah dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) memandang SKB tidak adil. Karenanya, mereka akan mengajukan judicial review (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi. Juru Bicara Ahmadiyah, Syamsir Ali, menyayangkan keluarnya SKB. Dalam wawancara di TV One dia menuduh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ‘tidak ahli’, ‘musuh kami’, dan ‘fatwa MUI merupakan biang dari kisruh terkait Ahmadiyah.’ (TV One, 10/6/2008).

Kedua: pihak yang menerima isi SKB dengan catatan harus dilaksanakan secara konsisten. Ketua MUI Amidhan (9/6/2008) menyatakan, “Saya mengimbau kepada umat untuk menerima SKB. Namun, pelaksanaannya harus konsisten.” Untuk itu, lanjutnya, negara harus: (1) Mengontrol jamaah Ahmadiyah, termasuk pengurusnya, supaya tidak menyebarkan ajaran sesat Ahmadiyah; (2) Menarik buku-buku yang dikeluarkan Ahmadiyah dari peredaran; minimal ada 46 buku yang telah diteliti MUI dan ternyata menyimpang dari Islam; (3) Menghentikan program relay TV Ahmadiyah yang merupakan sarana penyebaran ajarannya; (4) Menghentikan pengiriman dai yang dilakukan Ahmadiyah ke daerah-daerah untuk mendakwahkan ajaran Ahmadiyah.

Ketiga: pihak yang menghargai keluarnya SKB, namun tetap pada tuntutan pembubaran Ahmadiyah. Pihak ini merupakan mayoritas umat Islam yang sejak awal menuntut pembubaran Ahmadiyah. Pasalnya, SKB tersebut belum menyentuh substansi persoalan, yaitu penodaan/penistaan agama Islam oleh Ahmadiyah¡½yang menetapkan ada nabi setelah Nabi Muhammad saw. dan pengacak-acakan al-Quran. Keyakinan demikian tidak dapat dipisahkan dari Ahmadiyah. Karenanya, Ahmadiyah harus dibubarkan dan pengikutnya diminta bertobat dan kembali ke ajaran Islam yang benar.

Ahmadiyah Harus Dibubarkan

Apakah SKB tersebut akan menyelesaikan masalah? Semoga saja begitu. Namun, pihak Ahmadiyah dan AKKBB merasa tidak puas dengan SKB dan akan meneruskan jalur hukum. Bahkan ketika Juru Bicara Ahmadiyah Syamsir Ali ditanya, apakah akan menjalankan apa yang tercantum dalam SKB, dia menjawab, “Kita lihat nanti.” (TV One, 10/6/2008). Ahmadiyah Jawa Tengah menyatakan akan mematuhi sebagian isi SKB (RCTI, 10/6/2008). Tidak jelas bagian mana yang akan dipatuhi dan mana yang tidak.

Umat Islam sesungguhnya tetap pada tuntutannya semula, yakni menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, menyatakan, “SKB perintah penghentian (kegiatan) saja tidak memenuhi tuntutan umat Islam yang menganggap ajaran tersebut telah berada di luar akidah Islam, ” ujarnya (Republika, 10/6/2008).

Eggi Sudjana dari Aliansi Damai Anti Penistaan Islam (ADA API) mengatakan, “SKB merupakan bom waktu yang dibuat oleh Pemerintah.” (9/6/2008).

Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Ba’asyir menyatakan, “SKB 3 Menteri mengambang. Mestinya Ahmadiyah dibubarkan.” (RCTI, 10/6/2008).

Adapun Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia menegaskan, “Sebagai sebuah proses, SKB penting diapresiasi. Namun, SKB tidak menyentuh masalah subtansial, yakni pelarangan atas penistaan dan penodaan Islam.” (TV One, 9/6/2008).

Terkait masalah ini, penting direnungkan pernyataan Ketua MUI KH Ma’ruf Amin, “MUI dan ormas Islam akan mengevaluasi efektivitas SKB tersebut. Kalau SKB itu tidak efektif menghentikan kegiatan keagamaan yang menyimpang, Ahmadiyah harus dilarang dan dibubarkan.” (Republika, 10/6/2008).

Pertarungan Islam vs Sekularisme Sekuler

Insiden Monas sesungguhnya adalah percikan dari benturan antara arus sekuler dan Islam. Isu Ahmadiyah hanyalah case (kasus) yang mendorong kelompok sekular liberal untuk bergerak memberikan reaksi. Sebelumnya sudah ada beberapa kejadian terkait hal ini.

Pertama: pertentangan dalam isu Rancangan Undang-Undang Pornografi Pornoaksi (RUU APP). Ketika umat Islam mendukung disahkannya RUU APP menjadi undang-undang, kaum liberal justru menentangnya. Hingga kini tidak jelas bagaimana nasib RUU APP tersebut.

Kedua: terkait liberalisasi dalam ekonomi. Pada tahun 2005 beberapa tokoh utama AKKBB masuk dalam daftar nama-nama yang mendukung kenaikan bahan bakar minyak (BBM) lebih dari 100 persen itu. Di tengah rakyat bersama organisasi-organisasi Islam menentang kenaikan BBM dan liberalisasi Minyak dan gas, mereka justru mendukungnya.

Ketiga: ketika MUI dalam Musyawarah Nasional-nya mengharamkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme, ormas-ormas Islam mendukung fatwa tersebut. Sebaliknya, kaum sekular menentangnya.

Keempat: Pada saat mayoritas umat Islam menuntut pembubaran Ahmadiyah karena menyimpang dari Islam, kaum sekular, dengan menggerakkan AKKBB, justru mendukung keberadaannya. Sekalipun telah jelas bahwa masalah Ahmadiyah adalah masalah penodaan dan penistaan agama Islam, tetap saja isu yang diusung adalah kebebasan beragama.

Setelah terjadinya Insiden Monas, dengan memanfaatkan media massa cetak dan elektronik, mereka melakukan penyesatan opini bahwa telah terjadi penyerangan terhadap massa AKKBB oleh massa FPI dan telah timbul korban di antaranya anak-anak, perempuan, orang cacat dan kyai. Padahal faktanya tidak terjadi sama sekali penyerangan terhadap anak-anak, perempuan dan orang cacat itu.

Bahkan isu beralih seakan menjadi pertentangan antara FPI dengan kaum Nahdliyin (NU). Untungnya, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi segera menyatakan bahwa NU tidak terlibat dalam Insiden Monas itu sehingga pertentangan tidak berlanjut.

Anehnya, Insiden Monas telah mengundang reaksi internasional. PBB sampai harus mengirim surat khusus untuk mempertanyakan insiden tersebut. Kedutaan AS juga memberikan reaksi khusus dengan mengunjungi korban dan membuat konferensi pers khusus. Hal semacam ini tampaknya memang dikehendaki oleh kelompok liberal. Bahkan boleh jadi, sebagaimana disinyalir beberapa kalangan, Insiden Monas memang direkayasa pihak asing dengan memanfaat kelompok tersebut.

Jadi, apa yang tengah terjadi adalah pertarungan antara Islam dengan sekularisme. Waspadai Arus Sekularisasi dan Liberalisasi! Terbitnya SKB sendiri terkesan merupakan ‘kompromi’ akibat pertarungan kaum sekular-liberal dengan umat Islam.

Di satu sisi, umat Islam dengan serangkaian demontrasinya begitu lantang menyerukan pembubaran Ahmadiyah. Di sisi lain, kaum sekular-liberal¡½dengan dukungan media sekular dan asing¡½terus-menerus memprovokasi umat Islam dan menekan Pemerintah untuk tidak membubarkan Ahmadiyah.

Kerasnya kelompok sekular-liberal dan semakin beraninya mereka menyuarakan liberalisasinya di Indonesia seharusnya semakin menyadarkan umat Islam betapa semakin lama mereka bisa semakin kuat jika dibiarkan. Pasalnya, mereka didukung penuh Barat. Bahkan mereka sesungguhnya hanyalah alat Barat. Sebabnya, setelah Perang Dingin berakhir, Barat memiliki pandangan dan kebijakan khusus terhadap Islam. Islam dipandang musuh Barat berikutnya setelah runtuhnya Komunisme.

Karena itulah, berbagai upaya dilakukan Barat untuk ‘menjinakkan’ dan melemahkan Islam. Salah satu adalah dengan melakukan liberalisasi Islam besar-besaran di Indonesia dan Dunia Islam lainnya. David E. Kaplan menulis, AS telah menggelontorkan dana puluhan juta dolar dalam rangka kampanye untuk mengubah masyarakat Muslim sekaligus mengubah Islam itu sendiri.

Menurut Kaplan, Gedung Putih telah menyetujui strategi rahasia, yang untuk pertama kalinya AS memiliki kepentingan nasional untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dalam Islam. Sekurangnya di 24 negara Muslim, AS secara diam-diam telah mendanai radio Islam, acara-acara TV, kursus-kursus di sekolah Islam, pusat-pusat kajian, workshop politik, dan program-program lain yang mempromosikan Islam moderat (versi AS). (Terjemahan dari David E. Kaplan, Hearts, Minds, and Dollars, www.usnews.com, 4-25-2005).

Sejumlah LSM juga dijadikan alat Barat untuk menikam Islam dan kaum Muslim. Salah satu lembaga asing yang sangat aktif dalam menyebarkan paham liberalisme dan pluralisme agama di Indonesia adalah The Asia Foundation (TAF). The Asia Foundation saat ini mendukung sekaligus mendanani lebih dari 30 LSM yang mempromosikan nilai-nilai Islam ‘liberal’, di antaranya:

1. Yayasan Desantara,

2. Fahmina Institute,

3. International Center for Islam Pluralism (ICIP),

4. Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP),

5. Institut Arus Informasi (ISAI),

6. Jaringan Islam Liberal (JIL),

7. Paramadina,

8. Pusat Studi Wanita-UIN,

9. Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), dan

10. Wahid Institute. (Husaini, 2007)

Lebih dari itu, kebijakan untuk mengubah kurikulum dan pemikiran Islam juga pernah diungkapkan oleh Menhan AS, Donald Rumsfeld. “AS perlu menciptakan lembaga donor untuk mengubah kurikulum pendidikan Islam yang radikal menjadi moderat (Republika, 3/12/2005).

Umat Harus Bersatu

Menghadapi menguatnya arus liberalisasi di Indonesia akhir-akhir ini, yang puncaknya adalah pembelaan mati-matian kelompok sekular-liberal terhadap Ahmadiyah hingga kemudian memicu Insiden Monas, dalam sebuah wawancaranya, Juru Bicara Hizbut Tahrir.

Indonesia Ustadz Ismail Yusanto mengingatkan adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha memecah-belah umat Islam dengan memanfaatkan Insiden Monas ini. “Nah, umat Islam, ormas Islam dan tokoh-tokohnya harus bersatu-padu, dan tidak boleh bercerai-berai, ” ujar Ustadz Ismail. (Hizbut-tahrir.or.id, 9/6/2008).

Persatuan umat Islam, selain jelas diperlukan, juga diwajibkan oleh syariah. Allah SWT berfirman: “Berpegang teguhlah kalian pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai-berai” (QS Ali Imran: 103).

Umat Islam tidak hanya dituntut bersatu memegang teguh agama Allah, tetapi juga bersatu dalam menghadapi musuh-musuh Islam dan kaum Muslim. Mereka adalah orang-orang kafir yang saat ini gencar melakukan liberalisasi di tengah-tengah kaum Muslim di segala bidang: agama, ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kebudayaan dll. Karena itu, umat Islam harus selalu waspada, karena Allah SWT telah memperingatkan: “Kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu (Muhammad) hingga kamu mengikuti agama/jalan hidup mereka” (QS al-Baqarah: 120).

(Syahrizal Musa/rz) (www.detikislam.com)

Sumber : www.eramuslim.com

Membongkar Jaringan AKKBB

Nama Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menjadi buah bibir setelah peristiwa rusuh di silang Monas pada hari ahad siang, 1 Juni 2008. Sebelumnya, aliansi ini sering kali diidentikan dengan gerakan pembelaan terhadap kelompok sesat Ahmadiyah, sebuah kelompok yang mengaku bagian dari Islam namun memiliki kitab suci Tadzkirah—bukan al-Qur’an—dan Rasul Mirza Ghulam Ahmad, bukan Rasulullah Muhammad SAW.

Jika menilik perjalanan historis dan ideologi kelompok sesat Ahmadiyah dengan AKKBB, maka akan bisa ditemukan benang merahnya, yakni permusuhan terhadap syariat Islam, pertemanan dengan kalangan Zionis, mengedepankan berbaik sangka terhadap non-Muslim dan mendahulukan kecurigaan terhadap kaum Muslimin.

Ketika Ahmadiyah lahir di India, Mirza Ghulam Ahmad mengeluarkan seruan agar umat Islam India taat dan tsiqah kepada penjajah Inggris, dan mengharamkan jihad melawan Inggris. Padahal saat itu, banyak sekali perwira-perwira tentara Inggris, para penentu kebijakannya, terdiri dari orang-orang Yahudi Inggris seperti Jenderal Allenby dan sebagainya. Dengan kata lain, seruan Ghulam Ahmad dini sesungguhnya mengusung kepentingan kaum Yahudi Inggris.

Bagaimana dengan AKKBB? Aliansi cair ini terdiri dari banyak organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga kelompok-kelompok “keagamaan”, termasuk kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka yang tergabung dalam AKKBB adalah:

Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)
National Integration Movement (IIM)
The Wahid Institute
Kontras
LBH Jakarta
Jaingan Islam Kampus (JIK)
Jaringan Islam Liberal (JIL)
Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF)
Generasi Muda Antar Iman (GMAI)
Institut Dian/Interfidei
Masyarakat Dialog Antar Agama
Komunitas Jatimulya
eLSAM
Lakpesdam NU
YLBHI
Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika
Lembaga Kajian Agama dan Jender
Pusaka Padang
Yayasan Tunas Muda Indonesia
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)
Crisis Center GKI
Persekutuan Gereja-gereeja Indonesia (PGI)
Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci)
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)
Gerakan Ahmadiyah Indonesia
Tim Pembela Kebebasan Beragama
El Ai Em Ambon
Fatayat NU
Yayasan Ahimsa (YA) Jakarta
Gedong Gandhi Ashram (GGA) Bali
Koalisi Perempuan Indonesia
Dinamika Edukasi Dasar (DED) Yogya
Forum Persaudaraan antar Umat Beriman Yogyakarta
Forum Suara Hati Kebersamaan Bangsa (FSHKB) Solo
SHEEP Yogyakarta Indonesia
Forum Lintas Agama Jawa Timur Surabaya
Lembaga Kajian Agama dan Sosial Surabaya
LSM Adriani Poso
PRKP Poso
Komunitas Gereja Damai
Komunitas Gereja Sukapura
GAKTANA
Wahana Kebangsaan
Yayasan Tifa
Komunitas Penghayat
Forum Mahasiswa Syariahse-Indonesia NTB
Relawan untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (REDHAM) Lombok
Forum Komunikasi Lintas Agama Gorontalo
Crisis Center SAG Manado
LK3 Banjarmasin
Forum Dialog Antar Kita (FORLOG-Antar Kita) Sulsel Makassar
Jaringan Antar Iman se-Sulawesi
Forum Dialog Kalimantan Selatan (FORLOG Kalsel) Banjarmasin
PERCIK Salatiga
Sumatera Cultural Institut Medan
Muslim Institut Medan
PUSHAM UII Yogyakarta
Swabine Yasmine Flores-Ende
Komunitas Peradaban Aceh
Yayasan Jurnal Perempuan
AJI Damai Yogyakarta
Ashram Gandhi Puri Bali
Gerakan Nurani Ibu
Rumah Indonesia
Menurut data yang ada, AKKBB merupakan aliansi cair dari 64 organisasi, kelompok, dan lembaga swadaya masyarakat. Banyak, memang. Tapi kebanyakan merupakan organisasi ‘ladang tadah hujan’ yang bersifat insidental dan aktivitasnya tergantung ada ‘curah hujan’ atau tidak. Maksudnya, kelompok atau organisasi yang hanya dimaksudkan untuk menampung donasi dari sponsor asing, dan hanya bergerak jika ada dana keras yang tersedia.

Namun ada beberapa yang memang memiliki ideologi yang jelas dan bergerak di akar rumput. Walau demikian, yang terkenal hanya ada beberapa dan inilah yang menjadi motor penggerak utama dari aliansi besar ini.

Keseluruhan organisasi dan kelompok ini sebenarnya bisa disatukan dalam satu kata, yakni: Amerika. Kita tentu paham, Amerika adalah gudang dari isme-isme yang “aneh-aneh” seperti gerakan liberal, gerakan feminisme, HAM, Demokrasi, dan sebagainya. Ini tentu dalam tataran ide atau Das Sollen kata orang Jerman.

Namun dalam tataran faktual, yang terjadi di lapangan ternyata sebaliknya. Kalangan intelektual dunia paham bahwa negara yang paling anti demokrasi di dunia adalah Amerika, negara yang paling banyak melanggar HAM adalah Amerika, negara yang merestui pasangan gay dan lesbian menikah (di gereja pula!) atas nama liberalisme adalah Amerika, dan sebagainya. Dan kita tentu juga paham, ada satu istilah yang bisa menghimpun semua kebobrokkan Amerika sekarang ini: ZIONISME.

Bukan kebetulan jika banyak tokoh-tokoh AKKBB merupakan orang-orang yang merelakan dirinya menjadi pelayan kepentingan Zionisme Internasional. Sebut saja Abdurrahman Wahid, ikon Ghoyim Zionis Indonesia. Lalu ada Ulil Abshar Abdala dan kawan-kawannya di JIL, lalu Goenawan Muhammad yang pada tahun 2006 menerima penghargaan Dan David Prize dan uang kontan senilai US$ 250, 000 di Tel Aviv (source: indolink.com), dan sejenisnya. Tidak terhitung berapa banyak anggota AKKBB yang telah mengunjungi Israel sambil menghujat gerakan Islam Indonesia di depan orang-orang Ziuonis Yahudi di sana.

Mereka ini memang bergerak dengan mengusung wacana demokrasi, HAM, anti kekerasan, pluralitas, keberagaman, dan sebagainya. Sesuatu yang absurd sesungguhnya karena donatur utama mereka, Amerika, terang-terangan menginjak-injak prinsip-prinsip ini di berbagai belahan dunia seperti di Palestina, Irak, Afghanistan, dan sebagainya.

Jelas, bukan sesuatu yang aneh jika kelompok seperti ini membela Ahmadiyah. Karena Ahmadiyah memang bagian dari mereka, bagian dari upaya pengrusakkan dan penghancuran agama Allah di muka bumi ini.

Bagi yang ingin mengetahui ideologi aliansi ini maka silakan mengklik situs-situs kelompok mereka seperti libforall.com, Islamlib.com. dan lainnya.

Walau demikian, tidak semua simpatisan maupun anggota AKKBB yang sebenarnya menyadari 'The Hidden Agenda' di balik AKKBB, karena agenda besar ini hanya diketahui oleh pucuk-pucuk pimpinan aliansi ini, sedangkan simpatisan maupun anggota di tingkat akar rumput kebanyakan hanya terikat secara emosionil kepada pimpinannya dan tidak berdasarkan pemahaman dan ilmu yang cukup.(bersambung/rz)








Bulan Mei lalu, ada dua isu panas di tengah masyarakat kita. Pertama soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Yang kedua, soal kelompok sesat Ahmadiyah yang hendak dibubarkan namun mendapat dukungan dari koalisi liberal dan kelompok non-Muslim.

Di saat itulah, Abdurrahman Wahid terbang ke Amerika Serikat memenuhi undangan Shimon Wiesenthal Center (SWC) untuk menerima Medal of Valor, Medali Keberanian. Selain untuk menerima medali tersebut, Durahman juga menyatakan ikut merayakan hari kemerdekaan Israel, sebuah hari di mana bangsa Palestina dibantai besar-besaran dan diusir dari tanah airnya.

Medali ini dianugerahkan kepada mantan presiden RI ini dikarenakan Durahman dianggap sebagai sahabat paling setia dan paling berani terang-terangan menjadi pelindung kaum Zionis-Yahudi dunia di sebuah negeri mayoritas Muslim terbesar seperti Indonesia.

Acara penganugerahan medali tersebut dilakukan dalam sebuah acara makan malam istimewa yang dihadiri banyak tokoh Zionis Amerika dan Israel, termasuk aktor pro-Zionis Will Smith (The Bad Boys Movie), di Beverly Wilshire Hotel, 9500 Wilshire Blvd., Beverly Hills, Selasa (6 Mei), dimulai pukul 19.00 waktu Los Angeles.

Lazimnya acara penganugerahan penghargaan, maka dalam acara ini pun selain medali, ada juga sejumlah dollar yang dihadiahkan Shimon Wiesenthal Center kepada sang penerima. Hanya saja, berapa besar jumlah hadiah berupa uang ini tidak disebutkan dalam situs resmi Wiesenthal Center tersebut (www.wiesenthal.com).

Dalam acara dinner yang dihadiri tokoh-tokoh Zionis Amerika dan Israel, di antaranya C. Holland Taylor (CEO LibForAll), Rabbi Marvin Hier (Pendiri SWC, dinobatkan oleh Newsweek Magazines sebagai Rabbi paling berpengaruh nomor satu di AS tahun 2007-2008), Rabbi Abraham Cooper (menempati urutan ke-25 Rabbi paling berpengaruh di AS tahun 2008), CEO Sony Corporation, dan lainnya, antara penerima penghargaan dengan tuan rumah—para Zionis Amerika dan Israel tersebut—berlangsung obrolan santai namun serius.

Selain isu Ahmadiyah, topik kontroversi kenaikan harga BBM yang tengah hangat di dalam negeri (Indonesia) diduga kuat menjadi salah satu bahan pembicaraan mereka mengingat kebijakan pemerintahan SBY tersebut sesungguhnya mengikuti Grandesign Washington agar harga minyak di Indonesia bisa sama dengan harga minyak di New York, sesuai Letter of Intent (LOI) dengan IMF pada tahun 1999. DI tahun 2000, USAID pun telah mengucurkan dollar dalam jumlah besar kepada pemerintah RI untuk memuluskan liberalisasi sektor Migas (silakan baca wawancara eramuslim dengan Revrisond Baswir dalam rubrik bincang-bincang).

Target IMF untuk menyamakan harga BBM di New York dengan di Indonesia sebenarnya sudah harus tercapai pada tahun 2005, namun tersendat-sendat karena penolakan dari rakyat Indonesia sangat kuat. Sebab itu, di tahun 2008 ini Amerika agaknya tidak mau hal tersebut tersendat lagi. “Penyesuaian” harga BBM harus terus jalan. Zionis-Amerika sangat berkepentingan dengan hal ini, sebab itu mereka mendesak pemerintahan SBY yang memang sangat takut dan tunduk tanpa reserve pada AS agar segera menaikkan harga BBM. Bagaimana takutnya SBY terhadap AS bisa kita lihat sendiri saat Presiden Bush datang ke Bogor, 20 November 2006, di mana persiapan yang dilakukan pemerintah ini sangat keterlaluan berlebihan dan cenderung paranoid.

Pada tanggal 24 Mei 2008, pemerintah menaikkan harga BBM. Abdurrahman Wahid sudah tiba di tanah air. Untuk menekan penolakan, pemerintah SBY (lagi-lagi) memberi ‘permen’ kepada sebagian rakyat miskin bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun Social bumper ini malah menjadi bulan-bulanan kecaman ke pemerintah. Gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa dan elemen-elemen rakyat. Tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais dan Wiranto pun sudah terbuka menyatakan ‘perang’ terhadap sikap pemerintah menaikkan harga BBM. Banyak kalangan berfikir, demo-demo ini akan meningkat eskalasinya hingga jadi besar, bahkan bukan mustahil rusuh Mei 1998 terulang kembali. Teriakkan “Turunkan SBY-JK!” sudah terdengar di mana-mana. Pihak kepolisian menerapkan status Siaga Satu saat itu.

Sejak itu tiada hari tanpa demo. Istana merupakan tempat paling favorit para pendemo. Hari ahad, 1 Juni 2008, sejumlah elemen masyarakat termasuk massa dan anggota PDIP dan elemen umat Islam seperti FUI, HTI, dan FPI, sudah mengantungi izin untuk melakukan aksi unjuk rasa di Monas, Jakarta. Sedangkan AKKBB menurut laporan ke pihak kepolisian hanya melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, sekitar tiga kilometer dari kawasan Silang Monas.

Jalur Demo dan Polisi Yang Aneh

Dari Bundaran HI, tiba-tiba massa AKKBB bergerak long-march ke kawasan silang Monas yang sudah dipenuhi massa umat Islam yang tengah berdemo. Padahal pemberitahuannya hanya ke Bundaran HI. Aparat kepolisian berusaha mencegah massa AKKBB yang sebagiannya merupakan pendemo bayaran yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa menuju silang Monas di mana massa elemen umat Islam tengah melakukan demo, agar tidak terjadi bentrok.

Namun massa AKKBB membandel dan polisi (anehnya) tidak mampu menghalangi massa AKKBB mendekati massa umat Islam. Setelah berdekatan, orator dari massa AKKBB memprovokasi massa umat Islam yang banyak terdiri dari para laskar meneriakkan, “Laskar setan!” dan sebagainya. Terang, mendapat provokasi seperti ini anak-anak muda dari massa Islam marah. Apalagi di antara massa AKKBB yang berada di dekat massa Islam ada yang membawa-bawa spanduk besar berisi penolakan SKB Ahmadiyah. Ini jelas provokasi. Anak-anak Laskar Islam pun menyerbu massa AKKBB. Dan terjadilah rusuh Monas.

Dalam tulisan ketiga, akan dipaparkan keanehan lainnya ba’da peristiwa Monas yaitu sikap SBY yang tiba-tiba cepat tanggap (biasanya peragu dan lamban), respon Kedubes AS dan pejabat Kedubes AS yang menjenguk korban, plintiran media massa baik itu cetak maupun teve, dan sebagainya.

Apa pun itu, semua ini telah berhasil membelokkan isu utama negeri ini dari yang tadinya menyoroti kenaikan BBM dan penolakan Ahmadiyah, menjadi isu sentral pembubaran FPI. Baik SBY maupun para liberalis dan non-Muslim yang tergabung dalam AKKBB (termasuk kelompok sesat Ahamdiyah) diuntungkan. (bersambung/rizki)

Kejadian rusuh yang diakibatkan provokasi massa AKKBB terhadap para laskar Islam siang itu (1/6) di Monas berlangsung cepat. Para korlap dari umat Islam berusaha menenangkan massanya yang marah. Untunglah korban luka hanya beberapa orang dan tidak ada yang parah. Namun oleh media massa cetak maupun teve yang dikuasai jaringan liberal Islam dan juga non-Muslim, peristiwa yang sebenarnya biasa saja ini diblow-up sedemikian rupa bagaikan sebuah peristiwa genosida yang memakan korban ratusan ribu nyawa. Penguasaan media massa, di sinilah titik lemah umat Islam Indonesia.

Sehari setelah peristiwa, Kuasa Usaha Kedubes Amerika Serikat John A Heffern menjenguk empat anggota AKKBB di RSPAD, Jakarta. Dalam kunjungannnya, John menyalami dan berbincang dengan mereka. Keempatnya adalah Manager Program Jurnal Perempuan Guntur Romli (salah satu pentolan JIL), Direktur ICIP Syafii Anwar, dan dua anggota kelompok sesat Ahmadiyah yakni Dedi C Ahmad dan Taher.

Pada hari yang sama, dan ini yang mengejutkan, Presiden SBY dengan amat cepat merespon peristiwa tersebut. Padahal presiden yang satu ini dikenal sebagai seseorang yang lamban dan peragu dalam mengambil sikap. Hanya sehari setelah kejadian, SBY menggelar jumpa pers mendadak di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, adik dari tokoh JIL Rizal Mallarangeng mengingatkan para jurnalis untuk tidak memotong pernyataan presiden dalam medianya. “Karena ini menyangkut isu yang sensitif, ” demikian Andi.

Secara lengkap, ini adalah pernyataan SBY soal bentrokkan di Monas: “Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siang. Saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita luka-luka.

Negara kita adalah negara hukum yang punya UUD, UU dan peraturan yang berlaku, bukan negara kekerasan. Oleh karena itu terkait insiden kekerasan kemarin, saya minta hukum ditegakkan. Pelaku-pelakunya diproses secara hukum diberikan sanksi hukum yang tepat.

Ini menunjukkan negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.


Saya meminta masyarakat luas mengingat akhir-akhir ini banyak kegiatan fisik di lapangan, sebagian adalah unjuk rasa sebagian lagi bukan. Tapi di satu kota bersamaan sering terjadi berbagai kegiatan fisik dengan tujuan, motif dan tema berbeda. Saya harap semua pihak tetap tertib mengendalikan diri. Apa yang disampaikan kepada kepolisian, itu dijalankan. Karena itu janjinya kepada kepolisian sehingga pengamanan bisa dilakukan.


Kalau ada masalah di antara komponen masyarakat, solusinya bukan dengan kekerasan, tapi solusi damai. Sesuai dengan semangat kita, UUD, UU dan peraturan yang berlaku.

Kepada kepolisian, saya meminta agar meningkatkan kinerjanya. Tantangannya tidak ringan, permasalahannya kompleks. Oleh karena itu kepolisian di seluruh tanah air khususnya Jakarta dan kota besar lain, lebih cepat dan profesional agar semua bisa ditangani dengan baik.


Memang ada dinamika, ada kegiatan yang tiba-tiba datang seperti kekerasan yang terjadi kemarin. Tapi kepolisian tetap melakukan pencegahan.

Tegas! Jangan memberikan ruang untuk keluar dari apa yang kita kehendaki. Kepada seluruh rakyat mari kita jaga baik-baik negeri ini, kita jaga kehormatan bangsa di negeri sendiri dan dunia internasional.


Tindakan kekerasan kemarin yang dilakukan oleh organisasi tertentu, orang-orang tertentu mencoreng nama baik negara kita di negeri sendiri maupun dunia.

Jangan mencederai seluruh rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan seperti itu. Demikian pernyataan saya, terima kasih.”


Sehari setelah SBY mengeluarkan Lalu (3/6/2008), Kedubes AS mengeluarkan rilis yang disampaikan kepada berbagai media massa Indonesia. Kedubes AS menyatakan jika tindak kekerasan seperti yang terjadi di Monas menimpa massa AKKBB akan memiliki dampak yang serius bagi kebebasan beragama dan berkumpul di Indonesia dan akan menimbulkan masalah keamanan. Kedubes AS juga prihatin terhadap para korban yang terluka dan pihaknya pun menyambut baik sikap SBY agar para pelaku tindak kejahatan segera ditindak secara hukum. Tidak sampai di sini, Kedubes AS pun mendesak pemerintah SBY untuk terus menjunjung kebebasan beragama bagi para warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.


Di sebagian besar media massa, cetak maupun teve, peristiwa ini mendapat porsi pemberitaan yang sangat besar dengan pemihakan yang sangat kentara. Yang sangat kasar dalam hal ini adalah Metro TV. Dalam aneka acara, Metro TV menyebut Habib Rizieq hanya dengan “Rizieq Shihab”, sedangkan Abdurrahman Wahid dengan sebutan Gus Dur atau KH. Abdurrahman Wahid. Angle pemberitaan pun terasa sekali, bahkan kasar, mencitra-burukkan FPI sebagai organisasi massa yang haus darah, beringas bagaikan preman, dan wajib dibubarkan.

Apa yang dilakukan Metro TV sebenarnya tidaklah aneh karena stasiun teve ini memang sejak lama telah mengakomodir orang-orang dari kelompok liberal dan bukan rahasia umum lagi jika banyak siarannya sangat Americanized. Bagi sebagian kalangan, stasiun teve ini adalah CNN-nya Indonesia.

Lantas, di manakah letak hubungannya dengan kepentingan Zionis-Yahudi, apakah itu bernama Zionis Amerika atau Zionis Israel?


Jika kita jeli, maka AKKBB ini merupakan sebuah aliansi cair dari dua kubu yakni kaum Liberal seperti JIL dan juga kubu non-Muslim seperti KWI dan PGI. Bukan rahasia umum lagi jika JIL merupakan perpanjangan tangan kepentingan Zionis di Indonesia untuk menghancurkan Islam dari dalam. Keterangan tentang hal ini tidak perlu dibahas lagi. Salah satunya silakan lihat situs www.libforall.com dan juga tulisan di eramuslim.com, rubrik Nasional dengan judul “Di mana Habib Rizieq dan Abdurrahjan Wahid Sebelum Kasus Monas” (Ahad, 8/6) tentang Abdurrahman Wahid.

Arah dan strategi pemberitaan sebagian besar media massa kita—cetak maupun teve—secara kasar memang terlihat tidak profesional dan memihak kubu pro-Ahmadiyah. Hal ini sebenarnya berangkat dari strategi Rand Corporation, sebuah lembaga think-tank Amerika yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia.

Dalam tulisan keempat akan dipaparkan isi dari strategi Rand Corporation yang ditulis oleh Cheryl Bernard. (bersambung/rizki)

Strategi yang dilakukan kelompok liberal dan juga para sekutunya di Indonesia untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam—termasuk Front Pembela Islam (FPI), adalah dengan dua cara utama: Strategi Izharul Islam, yakni berpura-pura sebagai bagian dari kelompok umat Islam Indonesia namun dari “dalam” menghancurkan Islam itu sendiri.

Dalam sejarah negeri ini, strategi Izharul Islam telah diperkenalkan oleh seorang orientalis Yahudi Belanda bernama Snouck Hurgronje yang berpura-pura menjadi seorang Muslim namun dikemudian hari terbukti bahwa Hurgronje merupakan musuh dalam selimut. Demikianlah yang dikerjakan kaum liberal di Indonesia.

Strategi kedua adalah dengan memecah-belah umat Islam Indonesia (devide et Impera). Mereka memecah umatan tauhid ini dengan istilah-istilah kaum pembaharu dan kaum tradisional, kaum radikal dan kaum moderat, Islam liberal dan Islam Literal, bahkan Jaringan Rahmatan Alamin (maksudnya “Islam” yang berbaik-baik dengan Zionis-Yahudi seperti halnya Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan) berhadapan dengan Jaringan Terorisme. Suatu istilah yang keji yang dipakai secara terang-terangan di situs libforall.com.

Guna meracuni opini publik maka senjata utama mereka adalah media massa, baik cetak (majalah, koran, tabloid, dan aneka penerbitaan buku), radio, situs dan aneka milis, maupun teve. Serangan media massa jaringan liberal ini secara kasar terlihat sekali dalam memberitakan apa yang terjadi setelah peristiwa benrokkan di Monas, 1 Juni 2008.

Mereka beramai-ramai berusaha keras membentuk opini publik bahwa FPI harus dibubarkan karena meresahkan masyarakat, radikal, bahkan disebut sebagai ‘barisan preman berjubah’. Di sisi lain mereka menayangkan aneka liputan tentang bagaimana tertindasnya kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka sama sekali tidak memuat sejumlah fakta bahwa AKKBB sebenarnya menyalahi rute aksi di hari tersebut, memprovokasi dan menantang FPI terlebih dahulu, bahkan ada peserta demonya yang membawa-bawa senjata api.

Padahal bisa dibayangkan, andaikata yang membawa senjata api itu salah seorang anggota FPI, maka dalam waktu sekejap pasti dunia internasional sudah mengetahuinya, bahkan tidak mustahil Kedubes AS akan segera menekan SBY untuk menangkap si pelaku.Dan SBY segera memerintahkan Kapolri untuk menurunkan Pasukan Elit Polri Densus 88 untuk memburunya.

Apa yang dilakukan media massa pro-liberal ini sesungguhnya mengikuti arahan yang sudah ditulis oleh Cheryl Bernard dari think-tank Zionis Amerika (kelompk Neo-Con di mana salah satu pentolannya adalah Paul Wolfowitz, si Zionis-Yahudi Gedung Putih, teman dekat Abdurrhaman Wahid) bernama Rand Corporation dalam artikelnya yang berjudul “CIVIL DEMOCRATIC ISLAM, PARTNERS, RESOURCES, AND STRATEGIES”. Inilah artikelnya:

STRATEGI: PECAH BELAH KELOMPOK ISLAM

Langkah pertama melakukan klasifikasi terhadap umat Islam berdasarkan kecenderungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai Demokrasi.

Pertama : Kelompok Fundamentalis: menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer. Mereka menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan Hukum Islam yang ekstrem dan moralitas. Mereka bersedia memakai penemuan dan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka.

Kedua : Kelompok Tradisionalis: ingin suatu masyarakat yang konservatif. Mereka mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan.


Ketiga: Kelompok Modernis: ingin Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam dan menyesuaikannya dengan zaman.

Keempat : Kelompok Sekularis: ingin Dunia Islam untuk dapat menerima pemisahan antara agama dan negaradengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri Barat, dengan agama dibatasi pada lingkup pribadi.

STRATEGI BELAH BAMBU DAN ADU DOMBA

Setelah membagi-bagi umat Islam atas empat kelompok itu, langkah berikutnya yang penting yang direkomendasi Rand Corporation adalah politik belah bambu. Mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, berikutnya membentrokkan antar kelompok tersebut. Upaya itu tampak jelas dari upaya membentrokkan antara NU yang dikenal tradisionalis dengan ormas Islam yang Barat sering disebut Fundamentalis seperti FPI, HTI, atau MMI.

Hal ini dirancang sangat detil. Berikut langkah-langkahnya:

Pertama, Support the modernists first (mendukung kelompok Modernis) dengan,

Menerbitkan dan mengedarkan karya-karya mereka dengan biaya yang disubsidi,
Mendorong mereka untuk menulis bagi audiens massa dan bagi kaum muda,
Memperkenalkan pandangan-pandangan mereka dalam kurikulum pendidikan Islam,
Memberikan mereka suatu platform publik
Menyediakan bagi mereka opini dan penilaian pada pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dari interpretasi agama bagi audiensi massa dalam persaingan mereka dengan kaum fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki Web sites, dengan menerbitkan dan menyebarkan pandangan-pandangan mereka dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, dan sarana yang lainnya.
Memposisikan sekularisme dan modernisme sebagai sebuah pilihan “counterculture” bagi kaum muda Islam yang tidak puas.
Memfasilitasi dan mendorong kesadaran akan sejarah pra-Islam dan non-Islam dan budayannya, di media dan di kurikulum dari negara-negara yang relevan.
Membantu dalam membangun organisasi-organisasi sipil yang independent, untuk
Mempromosikan kebudayaan sipil (civic culture) dan memberikan ruang bagi rakyat biasa untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai proses politik dan mengutarakan pandangan-pandangan mereka.
Kedua, Support the traditionalists against the fundamentalists : Mendukung kaum tradisionalis dalam menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain,

Menerbitkan kritik-kritik kaum tradisionalis atas kekerasan dan ekstrimisme yang dilakukan kaum fundamentalis; mendorong perbedaan antara kaum tradisionalis dan fundamentalis.
Mencegah aliansi antara kaum tradisionalis dan kaum fundamentalis.
Mendorong kerja sama antara kaum modernis dan kaum tradisionalis yang lebih dekat dengan Kaum modernis.
Jika memungkinkan, didik kaum tradisionalis untuk mempersiapkan diri mereka untuk mampu melakukan debat dengan kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis secara retorika seringkali lebih superior, sementara kaum tradisionalis melakukan praktek politik „Islam pinggiran” yang kabur. Di tempat-tempat seperti di Asia Tengah, mereka mungkin perlu untuk dididik dan dilatih dalam Islam ortodoks untuk mampu mempertahankan pandangan mereka.
Menambah kehadiran dan profil kaum modernis pada lembaga-lembaga tradisionalis.
Melakukan diskriminasi antara sektor-sektor tradisionalisme yang berbeda. Mendorong orang-orang dengan ketertarikan yang lebih besar atas modernisme, seperti pada Mazhab Hanafi, lawan yang lainnya. Mendorong mereka untuk membuat isu opini-opini agama dan mempopulerkan hal itu untuk memperlemah otoritas dari penguasa yang terinspirasi oleh paham Wahhabi yang terbelakang. Hal ini berkaitan dengan pendanaan. Uang dari Wahhabi diberikan untuk mendukung Mazhab Hambali yang konservatif. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan. Bagian dari Dunia Islam yang lebih terbelakang tidak sadar akan kemajuan penerapan dan tafsir dari Hukum Islam.
Mendorong popularitas dan penerimaan atas Sufisme.
Ketiga, Confront and oppose the fundamentalists: Mengkonfrontir dan menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkahnya antara lain:

Menentang tafsir mereka atas Islam dan menunjukkan ketidak akuratannya.
Mengungkap keterkaitan mereka dengan kelompok-kelompok dan aktivitas-aktiviats illegal.
Mengumumkan konsekuensi dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan.
Menunjukkan ketidak mampuan mereka untuk memerintah, untuk mendapatkan perkembangan positif atas negara-negara mereka dan komunitas-komunitas mereka.
Mengamanatkan pesan-pesan ini kepada kaum muda, masyarakat tradisionalis yang alim, kepada minoritas kaum muslimin di Barat, dan kepada wanita.
Mencegah menunjukkan rasa hormat dan pujian akan perbuatan kekerasan dari kaum Fundamentalis, ekstrimis dan teroris. Kucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan.
Mendorong para wartawan untuk memeriksa isu-isu korupsi, kemunafikan, dan tidak bermoralnya lingkaran kaum fundamentalis dan kaum teroris.
Mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis.
Keempat, Secara selektif mendukung kaum sekuler:

Mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai suatu musuh bersama, mematahkan aliansi dengan kekuatan-kekuatan anti Amerika berdasarkan hal-hal seperti nasionalisme dan ideology kiri.
Mendorong ide bahwa agama dan Negara juga dapat dipisahkan dalam Islam dan bahwa Hal ini tidak membahayakan keimanan tapi malah akan memperkuatnya. Pendekatan manapun atau kombinasi pendekatan manapun yang diambil, kami sarankan bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dan secara hati-hati, dengan mengetahui beban simbolis dari isu-isu yang pasti; konsekuensi dari penyesuaian ini bagi pelaku-pelaku Islam lain, termasuk resiko mengancam atau mencemari kelompok-kelompok atau orang-orang yang sedang kita berusahah bantu; dan kesempatan biaya-biaya dan konsekuensi afiliasi yang tidak diinginkan dan pengawasan yang tampaknya pas buat mereka dalam jangka pendek.
KELEMAHAN UMAT ISLAM INDONESIA

Umat Islam Indonesia sebenarnya kuat, kompak, dan berjuang menegakkan Islam dengan ikhlas, bahkan jika perlu nyawa pun jadi taruhannya. Hanya saja, kelemahan yang paling mendasar adalah umatan tauhid ini tidak memiliki media massa yang kuat, apakah itu koran atau stasiun teve.

Dan amat disayangkan pula, sebagian pemimpin umat ini sekarang sudah banyak yang dijangkiti penyakit wahn, yakni cinta dunia melebihi kecintaannya pada akherat, sehingga membeli mobil mewah seperti Bentley yang satu unitnya miliaran rupiah mampu, tapi membuat satu harian untuk kemashlahatan umat, mengaku tidak mampu. Padahal Bentley tidak akan bisa dibawa ke liang kubur.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan umatan tauhid ini seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menegakkan dan menghidup Islam, bukan malah hidup dengan menunggangi umat Islam. Amien Ya Allah! (Tamat/Rizki)

Penjajahan Korporasi Asing Atas Migas Indonesia

Penjajahan Korporasi Asing Atas Migas Indonesia
Minggu, 2 Mar 08 07:24 WIB


Pada saat kami menuliskan release ini, Christopher Lingle di harian Jakarta Post (20/02/08), dalam artikel yang berjudul "Restoring Indonesia's economy to a higher growth path" mencatat bahwa pengangguran di Indonesia mencapai 40% dari total angkatan kerja. Selain itu, Bank Dunia menyebutkan sekitar 49, 5% Rakyat Indonesia berpendapatan di bawah 2US$/hari. Di sektor pendidikan, yang menjadi pilar utama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), justru menggambarkan situasi yang lebih miris. Menurut data Susenas 2004, dari penduduk usia sekolah 7–24 tahun yang berjumlah 76, 0 juta orang, yang tertampung pada jenjang SD sampai dengan PT tercatat baru mencapai 41, 5 juta orang atau sebesar 55 persen.

Sementara itu, menurut data Balitbang Depdiknas 2004, angka putus sekolah atau drop-out di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 685.967 anak, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 759.054 orang. Situasi ini sangat kontras dengan nilai profit kandungan kekayaan alam yang dimiliki oleh tanah air kita, yang justru memberikan kemakmuran melimpah kepada korporasi-korporasi asing.


Dalam laporan pendapatannya untuk tahun 2007, pihak ExxonMobil memperoleh keuntungan sebesar $40.6 Billion atau setara dengan Rp3.723.020.000.000.000 (dengan kurs rupiah 9.170). Nilai penjualan ExxonMobil mencapai $404 billion, melebihi Gross Domestic Product (GDP) dari 120 negara di dunia. Setiap detiknya, ExxonMobil berpendapatan Rp 11.801.790, sedangkan perusahaan minyak AS lainnya, Chevron, melaporkan keuntungan yang diperolehnya selama tahun 2007 mencapai $18, 7 billion atau Rp171.479.000.000.000. Royal Ducth Shell menyebutkan nilai profit yang mereka dapatkan selama setahun mencapai $31 milyar atau setara dengan Rp 284.270.000.000.000.

Keuntungan yang diperoleh korporasi-korporasi Negara imperialis ini tidaklah setara dengan Produk Domestic Bruto (PDB) beberapa Negara dunia ketiga, tempat korporasi tersebut menghisap. Hingga akhir tahun 2007, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia belum sanggup menembus Rp4.000 Trilyun, untuk triwulan ke III tahun 2007 saja hanya mencapai Rp 2.901. trilyun. Untuk Negara penghasil minyak lainnya, Libya hanya 50.320 juta US$, Angola (44, 033 juta US$), Qatar (42, 463US$), Bolivia (11.163 juta US$), dan lain-lain.

Konfigurasi ini memperlihatkan pengalihan keuntungan eksplorasi tambang, baik migas maupun non-migas, di Negara-negara penghasil justru dinikmati oleh grup-grup korporasi dan Negara induknya. Di Indonesia, menurut laporan Energy information Administration (EIA) dalam laporannya (jan/08) mengatakan bahwa total produksi minyak Indonesia rata-rata 1, 1 juta barel per-hari, dengan 81% (atau 894.000 barel) adalah minyak mentah (crude oil). Untuk produksi gas alam, Indonesia sanggup memproduksi 97.8 juta kubik. Indonesia masuk dalam daftar ke 9 penghasil gas alam di dunia, dan merupakan urutan pertama di kawasan Asia Pasifik.

Sayangnya, hampir 90% dari total produksi tersebut berasal dari 6 MNC, yakni; Total (diperkirakan market share-nya di tahun 2004, 30%), ExxonMobil (17%), Vico (BP-Eni joint venture, 11%), ConocoPhillips (11%), BP (6%), and Chevron (4%). Sedang, stok gas bumi mencapai 187 triliun kaki kubik atau akan habis dalam waktu 68 tahun dengan tingkat produksi per tahun sebesar 2, 77 triliun kaki kubik. Cadangan batu bara ada sekitar 18, 7 miliar ton lagi atau dengan tingkat produksi 170 juta ton per tahun berarti cukup buat memenuhi kebutuhan selama 110 tahun. (Sumber: Kementerian ESDM).

Bandingkan dengan kebutuhan untuk pendidikan! Berdasarkan kajian Balai Penelitian dan Pengembangan Depdiknas, biaya ideal seorang siswa SD per tahun adalah Rp 1, 68 juta. Data Depdiknas menunjukkan, siswa setingkat SD se-Indonesia sekitar 25, 5 juta. Jadi untuk menggratiskan pendidikan di SD (minus infrastruktur) adalah 42.8 trilyun. Berdasarkan data Balitbang 2003 mengenai kondisi bangunan SD seluruh Indonesia, 32, 2 persen rusak ringan, rusak berat ada 25 persen. SLTP yang rusak ringan 19, 9 persen, rusak berat 7, 4 persen. Padahal, untuk memperbaiki sebuah gedung sekolah hanya membutuhkan dana paling banyak Rp100 juta, nilai ini sangat kecil jika dibandingkan dengan share profit di sector pertambangan yang menguap keluar.

Kenapa hal ini bisa terjadi?

Cadangan minyak Indonesia pada tahun 1974 sebesar 15.000 metrik barel dan terus mengalami penurunan. Pada tahun 2000 cadangan minyak Indonesia sekitar 5123 metrik barel (MB) dan tahun 2004 menjadi sekitar 4301 MB. Penyebab dari turunnya cadangan minyak Indonesia adalah; pertama Ladang-ladang pengeboran minyak di Indonesia (milik Pertamina) sudah sangat tua, sebagian besar masih peninggalan penjajah Belanda. Kebanyakan sumur-sumur yang ada sudah tua, teknologi yang digunakan pun sudah ketinggalan zaman.

Tidak ada revitalisasi technologi, tidak ada pembenahan struktur dalam perusahaan Migas, dan tidak ada upaya pemerintah untuk memberikan perlakukan khusus bagi perusahaan tambang dalam negeri. Ini semua menyebabkan kemampuan dan kapasitas produksi untuk penerimaaan pemerintah semakin mengecil. PT Pertamina (Persero) menargetkan: laba bersih tahun ini hanya Rp17, 8 triliun atau turun 27, 3 persen dibandingkan laba bersih 2007 sebesar Rp24, 5 triliun. Jadi, merupakan sebuah ironi, korporasi-korporasi asing yang bereksplorasi di wilayah yang sama, memperoleh keuntungan maksimum, sedangkan Pertamina mengalami penurunan laba (keuntungan).

Penyebab kedua, turunnya cadangan minyak Indonesia adalah sebagian besar ladang-ladang minyak Indonesia dikuasai oleh korporasi asing (MNC), seperti BP, Chevron, CNOOC, ConocoPhillips, ExxonMobil, Inpex, KG, Mitsubishi, Nippon Oil, PetroChina, Petronas, Total, Vico. Dengan pembangunan pipeline (jalur onshore dan jalur offshore) yang bisa mengalirkan minyak hasil eksplorasi dari berbagai blok minyak di Indonesia ke Singapore power, menyebabkan potensi hilangnya minyak Indonesia semakin besar. Ini masih ditambah dengan ketidaksanggupan pemerintah mengontrol secara tegas produksi murni dari korporasi (MNC).

Berpatokan kepada UU Migas Nomor 22/2001, pembagian keuntungan pihak Indonesia (Cq. Pemerintah) dan korporasi dilakukan dalam skema Production Sharing Contract (PSC), di mana pertamina telah menjadi bagian dari Kontraktor kontrak Kerja Sama (KKKS). Dalam skema PSC yang ada sekarang, Cost Recovery (CR) sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Indonesia. Cost recovery minyak mentah Indonesia mencapai US$9, 03 per barel, sedangkan rata-rata cost recovery minyak mentah dunia sekitar US$4-US$6 per barel. Jadi, cost recovery Indonesia lebih tinggi sekitar 75 persen -125 persen per barel, dibandingkan rata-rata negara produsen minyak mentah di dunia.

Apakah ada masalah dengan biaya cost recovery ini? Iya, audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada penggunaan cost recovery periode 2000-2006 terhadap 152 kontraktor senilai Rp122, 68 triliun, ditemukan indikasi penyimpangan pada 43 kontraktor senilai Rp18, 07 triliun. Perhitungan cost recovery sebenarnya hanya beban atas kegiatan eksplorasi migas, yang meliputi biaya produksi pengangkatan minyak (lifting) dan biaya investasi. Tapi kenyataannya, dalam kontrak yang dibuat kontraktor dengan pemerintah, tak ada batasan yang tegas. Akibatnya, banyak komponen biaya lain seperti renovasi rumah dinas, biaya berobat, hiburan bahkan kegiatan tanggung jawab sosial (CSR). Ini mungkin yang membuat biaya tersebut membengkak. (sumber: jurnal nasional)

Skema bagi hasil Pemerintah Indonesia dan pihak korporasi memang sangat tidak adil, sangat merugikan pihak Indonesia, namun, beberapa elit politik justru memanfaatkan isu ini demi kepentingan politiknya, bukan untuk kepentingan rakyat. Seandainya, Indonesia mau melakukan peninjauan ulang kontrak karya dengan semua KKS, alasan legal formalnya sangat dibenarkan, mengingat ada bukti-bukti penyimpangan yang disimpulkan BPK. Peraih Nobel Ekonomi 2001 Joseph E. Stiglitz waktu datang ke Indonesia, menyatakan eksploitasi yang dilakukan perusahaan multinasional di negara berkembang sering kali dianggap sepenuhnya sah. Sebagian besar negara berkembang dinilainya tidak mampu terlibat dalam negosiasi canggih yang melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional. Dia menduga negara-negara itu tidak mengerti implikasi penuh dari setiap klausul di dalam kontrak. Untuk Indonesia pun, Stiglitz menyarankan agar berani melakukan negosiasi ulang.

Karena proses perampokan kekayaan alam Indonesia ini sepenuhnya dilegitimasi oleh perundang-undangan pemerintah Indonesia, maka tidak ada jalan lain, rakyat Indonesia harus melakukan nasionalisasi (pengambil-alihan) terhadap seluruh perusahaan tambang asing tersebut. Langkah ini merupakan jalan yang tepat dan sanggup menyelamatkan kekayaan alam yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyat Indonesia. Pada Hari Buruh Internasional, Morales resmi mengumumkan nasionalisasi 20 perusahaan minyak dan gas asing. Pengumuman langsung didukung tindakan dengan mengirim tentara Bolivia ke ladang minyak dan gas alam. Penempatan pasukan militer itu merupakan simbol bahwa instalasi minyak dan gas itu telah menjadi milik negara Bolivia. Gara-gara dekrit itu, penerimaan Bolivia disektor migas melonjak menjadi US$780 juta (sekitar Rp7 triliun) pada tahun 2007. Jumlah itu enam kali lipat disbanding penerimaan pada 2002. Bagaimana jika perusahaan asing menolak? "Mereka boleh pergi, " ujar Menteri Energi Andres Soliz.

Di Indonesia, di bawah Bung Karno, pemerintahan Soekarno mengeluarkan kebijakan UU No. 86/1958 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, termasuk sektor pertambangan. Selain itu, Bung Karno memberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1960 yang mempertegas pengelolaan minyak dalam kontrol Negara. Setelah itu, Bung Karno menyerahkan skema profit-sharing agreement (PSA) yakni 60:40, ditambah kebijakan lain seperti MNC wajib menyerahkan 25 persen area eksplorasi setelah 5 tahun dan 25 persen lainnya setelah 10 tahun. Selain itu, MNC wajib menyediakan kebutuhan untuk pasar domestik dengan harga tetap dan menjual aset distribusi-pemasaran setelah jangka waktu tertentu. Skema Bung Karno langsung disetujui oleh presiden AS saat itu, John F Kennedy, dan tiga raksasa minyak dunia (Stanvac, Caltex, dan Shell). Cerita sukses Bung Karno itu bisa dilihat dalam prestasi sektor pendidikan, yakni Tingkat melék huruf naik dari 10 ke 50 persen (1960). Biaya pendidikan pada masa itu juga sangat murah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami dari Eksekutif Nasional- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND), menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Nasionalisasi perusahaan pertambangan asing untuk kepentingan pendidikan gratis dan berkualitas.

2. Tinjau-ulang kontrak karya dengan seluruh KKS karena telah merugikan pihak Indonesia.

3. Cabut semua paket perundang-undangan (regulasi) yang mensahkan korporasi asing menjarah kekayaan alam bangsa kita.

4. Industrialisasi Nasional; Pemerintah harus memfasilitasi pembangunan dan penguatan Industri pertambangan Negara yang tangguh dan modern, baik di sektor hulu sampai ke hilir.

Demikian release ini kami buat. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

(Pers Rilis, Jakarta, 22 februari 2007, EksNas-LMND)

BBM Dinaikkan Agar Pemain Asing Masuk

BBM Dinaikkan Agar Pemain Asing Masuk
Rabu, 21 Mei 08 18:30 WIB


Kenapa pemerintah SBY-JK ngotot menaikkan harga BBM? Ternyata, hal itu dilakukan agar segera mencapai tingkat harga yang diinginkan oleh pemain asing. Jadi kenaikan BBM itu tidak untuk rakyat dan tidak juga untuk menyelamatkan APBN.

Demikian disampaikan Ismail Yusanto, Jubir Hizbut Tahrir Indonesia, saat berbicara di depan ratusan peserta acara diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke 38, bertema BBM Naik, SBY-JK Turun?, di Jakarta, Senin (19/5).


Menurut Ismail, kesimpulan itu berdasarkan pernyataan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro yang ditulis di Kompas, 14 Mei 2003. Purnomo mengatakan, “Liberalisasi sektor hilir migas membuka kesempatan bagi pemain asing untuk berpartisipasi dalam bisnis eceran migas…. Namun, liberalisasi ini berdampak mendongkrak harga BBM yang disubsidi pemerintah. Sebab kalau harga BBM masih rendah karena disubsidi, pemain asing enggan masuk.”


Meski pernyataan itu sudah lama, tapi menurut Ismail kita baru menemukan faktanya sekarang. “Ini ironi, kita membeli minyak milik kita sendiri di halaman rumah kita, dengan harga yang ditentukan oleh asing, ” ujar Yusanto.

Saat ini saja, tambahnya, mengutip pernyataan Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan, di Majalah Trust (edisi 11/2004), terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapat izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisian BBM untuk umum (SPBU). Perusahaan migas raksasa itu antara lain British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Serikat Pekerja Pertamina, Abdullah Sodik. Menurutnya, problem kelangkaan BBM itu sebenarnya diakibatkan oleh rusaknya sistem yang diberlakukan pemerintah, yang membuka peluang privatisasi pengelolaan gas. “Serta memberikan kewenangan kepada perusahaan asing dan domistik untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi minyak. Bahkan dibiarkan juga untuk menetapkan harga, ” ujarnya.

Wajar bila kemudian, tambah Sodik, minyak dan gas yang ada di Indonesia ini sebagian besar dikuasai asing. Tercatat dari 60 kontraktor, 5 di antaranya dalam kategori super major, yakni ExxonMobil, ShellPenzoil, TotalFinaEIf, BPAmocoArco, dan ChevronTexaco, yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Selebihnya masuk kategori Major, seperti Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex, Japex, yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. “Sedangkan perusahaan independent menguasi cadangan minyak 12 persen, dan gas 5 persen, ” terang Sodik.

Melihat fakta itu logis bila kemudian kita mengalami masalah dengan BBM. Logis pula bila rakyat banyak yang menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi itu. Sebab rakyat lah akan menjadi korban akibat kebijakan yang tidak populis ini.

”Saya juga tidak setuju kenaikan BBM, ” ujar Abdullah Sodik. “Kita harus menyadari minyak bumi itu bukan dibuat oleh pemerintah. Tapi minyak bumi itu dibuat oleh Allah. Karena itu rakyat berhak mendapatkan subsidi. Kenapa ketika pemerintah menyubsidi rakyat sendiri pemerintah kalang kabut, ” tambahnya.

Ekonom Tim Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, juga tidak sepakat bila harga BBM dinaikkan. Pertimbangannya adalah ekonomi. Ketika pemerintah mengatakan kita akan kolaps kalau tidak segera menaikkan harga BBM, maka publik harus tahu bahwa yang dimaksud kolaps menurut pemerintah itu adalah APBN. Sementara APBN itu terhadap kue ekonomi besarnya hanya 20 persen. “Jadi kalau harga BBM dinaikan, maka yang kena dampaknya 80 persen adalah rumah tangga dan industri, ” ujarnya.

Hendri mengatakan, kalau ada kenaikan harga minyak dunia, jika memang pemerintah itu akan menyelamatkan APBN maka semestinya pos yang boleh dikotak katik tidak hanya subsidi BBM. Karena kita punya pos-pos lain yang dalam kondisi darurat mestinya bisa direvisi. “Kenapa yang halal hanya subsidi BBM, kenapa pembayaran utang luar negeri menjadi tidak halal, ” ujar Hendri heran.

Ismail menegaskan ini semua terjadi karena adanya liberalisasi di sektor migas, yang merupakan bagian dari liberalisasi ekonomi, liberalisasi politik, liberalisasi sosial, budaya, pendidikan. Inilah yang harus dilawan. Sebab Indonesia makin hari makin menuju kepada negara liberal. “Dan siapa yang menjadi korban, kita semua, ” terangnya.

Solusi

Seperti dikatakan Hendri Saparini, pemerintah seharusnya tidak menaikan harga BBM, sebab masih banyak cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN, terkait meningkatnya harga minyak dunia itu. Peserta Diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan ke 38 mengusulkan solusi jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah:

Pertama, pemotongan bunga rekap di APBN sebesar 40-60 triliun.

Kedua, pemotongan bunga utang 95 triliun,

Ketiga, Winfall profit dari hasil minyak bumi tidak perlu dibagi ke daerah, tetapi digunakan untuk menutupi subsidi BBM.

Keempat, membatalkan kontrak/nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan minyak asing.

Dan kelima, mengubah sistem pengelolaan BBM, gas, batu bara dan energi lainnya dari swasta ke pengelolaan negara.

Terkait dengan wacana nasionalisasi perusahaan asing, Hendri Saparini mengatakan, “Kita memang selalu sering dicekoki bahwa nasionalisasi itu tidak boleh. Padahal banyak fakta, ketika negara lain melakukan nasionalisasi tidak ada masalah...Fakta terbaru, Inggris barus saja melakukan nasionalisasi bank –nya. Jadi jangan kita kemudian ditakut-takuti oleh sesuatu yang sebenarnya itu bisa terjadi di negara-negara maju, ” ujar Hendri.

Bukan hanya nasionalisasi, kata Hendri, kita juga selalu ditakut-takuti siapa pun yang menjadi presidennya dia pasti menaikan harga BBM. Padahal jawabannya tidak. “Pertama untuk beban subsidi misalnya, sekarang ini PLN masih menggunakan BBM. Kalau kemudian kita mengganti dengan gas maka tidak perlu ada tambahan subsidi. Masih juga ada hal lain. Jadi tidak sama. Bukan siapa pun presidennya akan menaikkan BBM, tapi kalau kebijakannya sama maka akan menaikkan BBM juga, ” ujar Hendri.

Ismail Yusanto mengatakan, kesalahan utama pengelolaan migas dan SDA kita adalah terjadinya transpormasi atau perpindahan dari State Business Management ke Coorporate Business Management. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengembalikan bagaimana agar entitas negara itu kembali menjadi pilar utama pengelolaan SDA, termasuk migas. Untuk itulah, katanya perlu dilakukan perubahan total atas UU migas dan PMA yang ada. Juga perubahan atas mind set ideologi yang ada. [LI/Abu Ziad]