Revrisond Baswir: Kenaikan BBM Cuma Alasan untuk Ciptakan Liberalisasi Sektor Migas

Revrisond Baswir: Kenaikan BBM Cuma Alasan untuk Ciptakan Liberalisasi Sektor Migas

Kenaikan harga BBM sebenarnya merupakan satu bagian kecil dari upaya liberalisasi sektor migas di negeri ini. Nantinya, Pertamina, perusahaan miyak yang selama ini menjadi pengelola tunggal itu akan bersaing dengan lebih dari 40 perusahaan migas asing yang sudah mengantongi izin untuk membuka 20.000 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia, dengan harga standar internasional.

Berikut ini perbincangan dengan Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada Drs. Revrisond Baswir, M.B.A, yang ditemui dalam Seminar Peringatan Hari Lahir Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta. Berikut petikannya:

Kenaikan BBM ini kedepannya akan berdampak seperti apa?

Untuk mengetahui dampak kenaikan harga BBM, kita harus tahu persis latar belakang dan motivasi. Kalau menurut pemerintah, latar belakangnya apakah untuk mengoreksi yang tidak tepat sasaran, untuk menghemat konsumsi BBM, termasuk untuk menghindari penyelundupan dan sebagainya. Saya kira itu alasan yang dicari-cari, bukan penjelasan namun justru mengaburkan dari motif sebenarnya. Alasan yang sebenarnya adalah sejak pemerintah menandatanganani LOI 1998 di mana kita tunduk pada IMF untuk melepas harga BBM ke harga internasional. Ini sebenarnya bukan soal kenaikan, tapi soal proses bertahap melepas harga BBM ke harga pasar sesuai garis IMF, dan itu sudah difollow up oleh pemerintah yang sejak 1999 sudah membuat draft UU Migas yang baru, tapi pada waktu itu bentrok dengan Pertamina.

Lalu pada tahun 2000, Amerika masuk lewat USAID menyediakan utang untuk memulai proses liberalisasi sektor migas itu. Salah satu yang dikerjakan USAID dalam rangka liberalisasi itu adalah menyiapkan draft UU yang baru, bekerjasama dengan IDB dan World Bank menyiapkan reformasi sektor energi secara keseluruhan. Dalam UU Migas jelas, pasal 28 ayat 2 UU migas mengatakan harga BBM dilepas ke mekanisme pasar, sudah jelas itu.

Yang jadi masalah kemudian, segera setelah UU Migas keluar, pemerintah segera membuka izin bagi perusahaan-perusahaan asing untuk masuk ke berbagai tahap dalam proses migas di tanah air, mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan bahkan mereka mengendalikan izin untuk perusahaan asing untuk membuka SPBU, sampai lebih dari 40 perusahaan yang sudah pegang izin untuk membuka SPBU itu. Masing-masing perusahaan diberi kesempatan membuka sekitar 20.000 SPBU di seluruh Indonesia. Target mereka sebenarnya pada 2005 harga BBM sudah bisa dilepas ke pasar, hanya saja di tengah jalan UU migas dibawa ke Mahmakah Konstitusi (MK) oleh serikat pekerja pertamina, disidangkan di MK. Dan pasal 28 tentang pelepasan harga ke pasar itu dibatalkan MK, karena bertentangan dengan konstitusi. Itu sebenarnya yang menggganjal.

Masalahnya mereka kan tidak mau menyerah, setelah dinyatakan UU itu bertentangan dengan konstitusi, mereka jalan terus dengan istilah baru, dari istilah harga pasar menjadi “harga keekonomian”, itu hanya untuk berkelit saja. Karena harga pasar dilarang MK, maka ganti yang lain, tetapi maksudnya sama.

Isu yang tepat dalam kasus ini adalah liberalisasi sektor migas dan pelepasan harga BBM ke harga pasar. Jadi kalau kita lihat, setelah rencana itu gagal tahun 2005, dan muncul istilah harga keekonomian. Maka kini target pemerintah sesuai dengan apa yang diakatakan oleh Pak Budiono (Menko Perekonomian, dulu), setelah naik pada 24 Mei kemarin, diperkirakan pada September 2008 akan naik lagi secara bertahap, sampai ditargetkan selambat-lambatnya 2009 sudah sesuai dengan harga pasar minyak dunia. Sama dengan patokan di New York, kalau dieceran mencapai Rp 12.000 per liter.

Keuntungan apa yang akan diambil dari kebijakan melepas harga BBM ke pasar?

Bukan itu isunya. Isunya hanya dengan melepas harga BBM ke pasar, hanya dengan cara itu SPBU-SPBU asing itu mau beroperasi di sini. Kalau harga bersubsidi bagaimana SPBU asing bisa beroperasi dan bersaing dengan Pertamina, ini masalahnya. Masalahnya soal menangkap peluang investasi. Ada perusahaan asing ingin membuka SPBU asing, berarti SPBU asing ini mau melakukan investasi, tetapi SPBU asing hanya bisa jualan BBM, kalau BBM-nya sesuai dengan harga pasar. Jadi masalah ini saja, soal pasar. Pengakhiran monopoli Pertamina, pembukaan peluang bagi asing untuk berbisnis eceran BBM, dan seterusnya.

Seperti sekarang ini Petronas dan Shell sudah membuka SPBU-nya?

Makanya akibat kenaikan BBM tahun 2005, Shell buka, Petronas juga buka. Tapi apakah masuk akal kalau orang membuka SPBU itu hanya Jabotabek saja, gak mungkinkan, izin yang mereka peroleh, mereka boleh buka 20.000 SPBU di seluruh Indonesia, nah ada 40 perusahaan lebih yang punya izin. Bisa dibayangkan, berapa banyak SPBU yang akan berdiri, dan bukan hanya Jabodetabek, tapi juga seluruh Indonesia.

Pertamina sendirisudah memperkirakan hanya akan mampu menjual maksimal 50 persen saja, 50 persennya akan diambil oleh SPBU-SPBU asing itu. Nah kalau 2009 dilepas ke pasar, rencana terakhir pemerintah adalah bahwa sektor swasta bisa masuk ke bisnis eceran migas dilakukan secara penuh baru pada tahun 2010. Jadi bukan masalah BBM naik, kemiskinan, BLT, bukan isu itu, tapi mereka menganggap ini hanya dampak saja. Lalu kemudian bagaimana dampak itu diperlunak. Tetap saja mereka akan jalan terus dengan agendanya, bagaimana membuat sektor migas hingga terpenuhi sesuai harga pasar.

Saya kira isu lifting tidak relevan, karena ini isunya bukan naiknya berapa persen, bukan itu. Isunya adalah soal melepas harga itu, jadi pemerintah ingin lepas tangan dari urusan harga BBM. Dia gak mau mengatur mau naik, mau gak naik, dia mau lepaskan, jadi isu lifting menjadi tidak penting. Apalagi kalau SPBU beroperasi di sini, gak penting lagi, sumber migasnya darimana, mau impor 100 persen, ya boleh. Itu dia, justru itu malah mengaburkan masalah dari pokok masalah kita.

Masalah ini sekarang sudah mulai masuk ke ranah politik, ada wacana mengimpeach Presiden. Bagaimana ini?

Soal pemakzulan Presiden, kalau kita bicara UU migas, kemudian UU Kelistrikan, kemudian UU APBN, yang terkait dengan subsidi dan lain-lain itu kan atas persetujuan DPR, jadi proses liberalisasi ini juga berlangsung atas persetujuan DPR. Kalau akan dimakzulkan bukan saja Presiden, tapi juga DPR-nya juga dimakzulkan.

Dan itu terbukti di MK, jadi yang melanggar konstitusi bukan hanya pemerintah, tapi juga DPR. Inilah yang menjadi problem sekarang, jadi secara politik masalah ini sangat kompleks, karena belum ada aturan, bagaimana apabila pelanggaran konstitusi dilakukan Presiden dan DPR. Nah ini tidak ada UU-nya, saya sudah menanyakan hal ini kepada hakim agung, celakanya pelanggaran konstitusi ini tidak hanya sekali. UU Listrik batal demi hukum, karena melanggar konstitusi, UU Migas pasal mengenai harga pasar batal karena melanggar konstitusi, UU Penanaman Modal pasal mengenai Hak Guna Usaha karena melanggar konstitusi, UU APBN tiga tahun berturut-turut melanggar konstitusi, ini masalah kita.

Akar permasalah dari kebijakan melepas BBM ke harga pasar?

Masalahnya adalah apa yang disebut dengan Neokolonialisme dan Neoliberalisme.

Solusinya bagaimana?

Solusinya, kita harus memperteguh kembali komitmen sebagai bangsa terhadap cita-cita proklamasi dan amanat konstitusi, ini harus ditegakan kembali. Setelah ini baru mengoreksi semua penyimpangan-penyimpangan, apakah itu kebijakan, peraturan pemerintah, UU, semua itu harus ditertibkan kembali. Karena menurut perkiraan Ketua Mahmakah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, 27 persen UU melanggar konstitusi, harus dibereskan dulu. Dari situ baru kita lihat dampak turunannya apakah kepada kontrak bagi hasil, harga BBM, harga listrik, dan lain-lain. (novel)
http://www.eramuslim.com/berita/bc2/8527161342-revrisond-baswir-kenaikan-bbm-cuma-alasan-ciptakan-liberalisasi-sektor-migas.htm

Menelusuri Jejak Liberalisme Islam di Indonesia

Menelusuri Jejak Liberalisme Islam di Indonesia

Tak syak lagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di Barat telah membuat sebagian kalangan umat Islam terkagum-kagum dan mengalami shock culture. Untuk mengapreasiasi kemajuan Barat itu, sejumlah tokoh Islam menganjurkan dan menyerukan adanya pembaharuan Islam dengan mencontoh Barat.

Pembaharuan pemikiran di dunia Islam dimulai ketika Khilafah ‘Utsmaniyah di Turki diambang kehancuran. Selanjutnya, Islam Turki di bawah komando Mustafa al-Tatruk didekontruksi sedemikian rupa seperti Barat. Setelah berhasil mendelegitimasi kewenangan khalifah dan Pengadilan Khusus Agama (Islam), al-Tatruk dengan penuh kepongahan merombak total tatanan prinsip-prinip Islam.

Tak hanya itu. Ia juga mengganti Hukum Syari’at tentang perkawinan Islam dengan diganti hukum Swiss, di mana perempuan punya hak cerai sama dengan laki-laki. Selanjutnya, sekolah-sekolah agama (madrasah) dan perguruan tinggi agama dibubarkan, dan diganti dengan sekolah ala Barat.

Yang lebih parah lagi adalah adzan bahasa Arab diganti dengan bahasa lokal (Turki), jilbab dilarang, dan penggunaan bahasa Arab pun diganti dengan bahasa Barat. Pendek kata, semua identitas, idiom-idiom keIslaman dan kearaban dihapuskan diganti dengan simbol, identitas dan tradisi Barat. Setelah itu semua, sempurnalah bekas khilafah ‘Utsmaniyah itu menjadi Republik Turki yang sekular. (Harun Nasution, Islam Rasional, , 1995)

Selain Turki, dunia Islam yang kecipratan dengan pembaharuan Islam adalah Mesir. Pembaharuan di negeri Kinanah ini mulai terjadi ketika utusan Perancis Napoleon Bonaparte dan sejumlah ilmuan yang ikut rombongannya datang ke negeri itu. Dari situ terjadilah kontak masyarakat Mesir dengan budaya Barat.

Seperti yang dialamiTurki, sebagian ulama Mesir mendukung program pembaharuan model Barat itu. Untuk kepentingan ini, maka diutuslah pelajar-pelajar Mesir untuk belajar di Paris dengan pengawasan imam. Adalah Rifa’ al-Thahthawi (1803-1873) dari imam-imam yang diutus untuk belajar ke sana. Sekembalinya dari pengembaraan dari negeri Barat, pemikiran al-Thahthawi cukup berpengaruh dalam masyarakat Mesir saat itu. Di antara pembaharuan yang digaungkan al-Thahthawi adalah penyesuaian penafsiran/interpretasi syari’at dengan kondisi zaman modern.

Setelah ia wafat, barulah Jamaluddin al-Afghani datang ke Mesir, dan menyuarakan hal yang serupa. Pembaharuan yang dibawa al-Afghani selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad ‘Abduh dan muridnya Rasyid Ridla.

Menurut Harun, pembaharuan yang digerakkan oleh mereka itu memakai pendekatan teologi atau pemikiran Mu’tazilah (rasionalisme). Dari sini pula muncul tokoh-tokoh sekular- liberal, sebut saja misalnya, Musthafa A. Raziq, Sa’ad Zaghlul, Ahmad Amin, Thaha Husein, ‘Ali Abdul Raziq, dan lain-lainnya yang senada.

Merambah ke Indonesia

Gaung dan gerakan pembaharuan di Mesir rupanya juga merambah ke Indonesia. Melalui KH. Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, pembaharuan Islam dimulai. Gagasan pembaharuan Kyai Dahlan sendiri merupakan pengaruh dari tokoh-tokoh Mesir. Ketika pendiri Muhammadiyah itu melakukan perjalanan ke Mekah untuk belajar di sana, di tengah perjalanan ia membaca karya ‘Abduh dan Ridla, Tafsir al-Manar.

Sepulangnya dari menimba ilmu itu, rupanya Tafsir al-Manar telah menginspirasi KH. Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan Islam di Indonesia. Selain karena pengaruh Mesir, penetrasi misi Katholik-Protestan dari penjajah (Spanyol, Portugis, dan Belanda) dan parktik takhayul, khurafat serta bid’ah di masyarakat Indonesia telah membuat KH. Ahmad Dahlan prihatin sekaligus protes keras. Faktor-faktor inilah yang mendorong pembaharuan Islam oleh Kyai. Dahlan bersama Muhammadiyahnya.

Kendati begitu, dalam pandangan Harun, pembaharuan yang disuarakan Muhammadiyah bukanlah pembaharuan yang prinsipil dan menyangkut hal-hal dasar (ushul), tapi pada masalah cabang (furu’). Misalnya, soal ru’yah al-Hilal, patung, gambar, musik, kenduri, tahlilan, dan lain-lainnya. Pembaharuan demikian berbeda dengan yang terjadi di Mesir dan Turki.

Sebagai orang yang pernah belajar di Mesir dan di Barat, justru Harun sendirilah yang dikenal sebagai lokomotif liberalisme di Indonesia melalui lembaga pendidikan tinggi. Setelah pulang dari Mesir, ia kemudian bekerja di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), sekitar 1969. Ketika pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama (Menag) A.Mukti ‘Ali menunjuk dia sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, program liberalisasi pemikiran Islam segera ditabuh dan digulirkan. (Adian Husaini, Hegemoni Kristen-Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi, 2006)

Untuk merealisasikan liberalisme, Harun mempromosikan dan mensosialisasikan paham Mu’tazilah. IAIN Jakarta di bawah komandonya mewajibakan para mahasiswa membaca buku-buku karyanya, antara lain, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Teologi Islam, Filsafat Agama.

Belasan tahun kemudian, bukunya yang berjudul Islam Rasional juga menjadi bacaan dan referensi ”wajib” di kalangan dosen dan mahasiswa IAIN. Kewajiban memakai buku-buku karya Harun itu berlangsung sampai kini di semua jurusan atau program studi, kendati nama IAIN sudah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).

Maka di tangan Harun-lah UIN/IAIN/STAIN berhasil di-Mu’tazilah-kan. Tentunya keberhasilan Harun menggeser dan mengubah model pemikiran di lingkungan IAIN ketika itu tak lepas dari dukungan politik dari pemerintah Orde Baru.

Harun memang dikenal gigih dan serius berkiprah di pendidikan tinggi. Ia punya dedikasi tinggi untuk mengawal dan membesarkan IAIN sebagaimana yang ia harapkan seperti lahirnya para pemikir liberal sekular di Mesir.

Menurut mantan muridnya di program Pascasarjana IAIN, Dr. Ahmad Dardiri, Harun sangat perhatian dengan mahasiswanya dalam berbagai hal. “Bimbingan tesis ataupun disertasi betul-betul ia tangani dengan serius. Pak Harun betul-betul serius untuk berkiprah di dunia pendidikan. Ini berbeda dengan Cak Nur yang kadang kurang serius dengan bimbingan tesis atau disertasi mahasiswa. Waktunya tersita dengan kegiatan di luar IAIN, ” ujarnya.

Setelah berjalan selama hampir 40 tahun, usaha Harun menemukan hasilnya. Hampir seluruh UIN/ IAIN/ STAIN di seluruh Indonesia kini telah menjadi gerbong terbesar proyek liberalisasi pendidikan dan studi Islam. Bila di masa Harun, liberalisasi lebih ditekankan pada studi teologi/ilmu Kalam, maka saat ini fokusnya adalah pada studi Al-Qur’an.

Hal ini dianggap strategis karena studi Al-Qur’an merupakan mata kuliah umum wajib yang harus diambil seluruh mahasiswa. Tentunya juga, liberalisasi Islam akan mudah berjalan dan kena sasaran bila leberalisasi Studi Al-Qur’an diperkuat dan dikurikulumkan.

Proyek liberalisasi Studi Al-Qur’an ini semakin gencar dan serius dengan dimasukanya mata kuliah Hermeneutika dan Semiotika di Program Studi Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Demikian pula mata kuliah Kajian Orientalis terhadap Al-Qur’an dan Hadits.

Referensi dan sumber dua mata kuliah ini adalah para pengibar liberalisme Studi Al-Qur’an, baik dari kalangan Muslim maupun Kristen. Misalnya, Muhammad Arkoun, Norman Calder, Farid Essack, Hans G. Gadamer, dan lain-lain. Tujuan pengajaran mata kuliah Hermeneutika dan Semiotika adalah “Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan ilmu Hermeneutika dan Semiotika terhadap kajian al-Qur’an dan Hadis.” Sedangkan untuk Kajian Orientalis bertujuan, ” Mahasiswa dapat menjelaskan dan menerapkan kajian orientalis terhadap al-Qur’an dan Hadits.”

Atas pengajaran mata kuliah Hermeneutika ini, entah karena tak paham tentang bahaya penerapan hermeneutika dalam studi Al-Qur’an atau karena alasan lain, seorang dosen ilmu Hadis di Prodi Tafsir Hadis UIN Jakarta juga mengaku tak ada persoalan dengan hal itu. “Tidak apa-apa. Itu bagus-bagus saja, ” katanya.

Pengajaran Studi Al-Qur’an dengan metode Barat itu, kini telah melahirkan banyak mahasiswa/i dan sarjana UIN/IAIN/STAIN yang meragukan, menghujat, bahkan melecehkan Al-Qur’an. Laporan majalah pekanan GATRA edisi 7 Juni 2006, menyebutkan, seorang dosen IAIN Surabaya di depan para mahasiswanya membuat adegan menginjak-injak lafaz Allah dengan kakinya tanpa merasa berdosa. Ini adalah sebuah tindakan yang tak beradab dan tak terpuji. Padahal dia adalah pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam.

Kisah yang mirip dan serupa juga terjadi di UIN/IAIN/STAIN lainnya. Misalnya, dosen pembimbing tesis atau disertasi di UIN Jakarta sering mengolok-olok ketika ada mahasiswa/i dalam tesis/disertasinya mengutip ayat Al-Qur’an ataupun Hadis Nabi Saw. Inilah ironi Studi Al-Qur’an di perguruan tinggi (Islam) kita.

Kasus liberalisasi Studi Al-Qur’an di Indonesia memang sangat ironis dan memprihatinkan. Sebab, proyek ini tidak hanya dilakukan oleh sejumlah akademisi, tapi juga oleh beberapa aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), para petinggi ormas Islam, pengasuh pondok pesantren, lembaga penelitian, dan sebagainya. Mereka begitu ”gigih dan getol” mengkampanyekan liberalisme, selain ingin lepas dan bebas dari Syari’at Islam, juga karena mendapat kucuran dana berlimpah dari The Asian Foundation. Dengan dukungan dana yang relatif besar, untuk mempromosikan agendanya mereka menjalin kerjasama dengan beberapa media massa.

Kasus yang teranyar adalah tindakan tidak fair enam guru besar yang meluluskan disertasi Abd. Moqsith Ghazali. Padahal dalam disertasi ini banyak penafsiran al-Qur'an yang mengabaikan dan memisahkan antara keimanan kepada Allah Swt dengan keimanan terhadap nabi Muhammad Saw.

Dalam disertasi aktivis Jaringan Islam Liberal (JIL) ini, disebutkan, ”secara eksplisit Al-Quran menegaskan bahwa siapa saja – Yahudi, Nashrani, Sabi’in, dan lain-lain – yang menyatakan hanya beriman kepada Allah, percaya akan Hari Akhir, dan melakukan amal saleh, tak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal atas keimanan dan segala jerih payahnya.” (hal. 192). Jadi tanpa beriman kepada Rasulullah Muhammad, amal seorang Yahudi, Kristen dan Sabi'in sama kedudukannya dengan amal orang Muslim.

Yang lebih parah lagi adalah ketika penulis membahas tentang ”Pengakuan dan Keselamatan Umat non-Muslim”. Ia menyatakan, ”Agama yang satu tak membatalkan agama yang lain, karena setiap agama lahir dalam konteks historis dan tantangannya sendiri. Walau begitu, semua agama terutama yang berada dalam rumpun tradisi abrahamik mengarah pada tujuan yang sama, yakni kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan eksoterik agama-agama mestinya tak perlu dirisaukan.” (hal. 189).

Disertasi berjudul, Perspektif Al-Quran tentang Pluralitas Umat Beragama dibimbing oleh Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A (Dirjen Bimas Islam dan guru besar ilmu tafsir di UIN Jakarta) dan Prof. Dr. Komaruddin Hidayat (Rektor UIN Jakarta). Bertindak sebagai penguji adalah Prof. Dr. Azyumardi Azra (Ketua Sidang dan juga Direktur Pasca Sarjana UIN Jakarta), Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. Kautsar Azhari Noer, Prof. Dr. Suwito, Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Prof. Dr. Zainun Kamal dan Prof. Dr. Salman Harun.

Dari tujuh guru besar, hanya satu guru besar yang tidak meluluskan disertasi yang kontroversial ini, yakni Prof. Dr. Salman Harun. Bahkan mantan dekan Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta itu membuat kritik tertulis. Konon baru kali ini di UIN Jakarta ada penguji yang sampai membuat kritik tertulis ketika menguji.

Salman menilai Abd.Moqsith salah memahami penggalan buku Nawawi Al-Jawi (1813-1899) tentang bisa tidaknya non-muslim masuk surga. Moqsith dinilai tak utuh mengutip Ibnu Katsir (1300-1373).

Ia menambahkan, dua ulama itu berkesimpulan hanya Muslim yang masuk surga. Tapi Moqsith menyimpulkan, non muslim juga bisa. Salman khawatir disertasi ini akan memperkuat tuduhan sebagian kalangan bahwa UIN adalah tempat kristenisasi.

Orientalis modern William Montogomerry Watt, menjelaskan, mereka yang disebut liberal adalah orang-orang Islam yang banyak memahami Islam dengan sudut pandang Barat dan melakukan kritik-kritik terhadap Islam baik secara implicit atau eksplisit, tapi mereka masih mengaku sebagai Muslim (William Montogomerry Watt, Fundamentalisme dan Modernity in Islam). (dina)

http://www.eramuslim.com/berita/lpk/8207055743-menelusuri-jejak-liberalisme-islam-indonesia.htm

Prof. Mansur Suryanegara: Indonesia Merdeka Karena Perjuangan Ulama

Prof. Mansur Suryanegara: Indonesia Merdeka Karena Perjuangan Ulama

Tak banyak tahu bila kemerdekaan bangsa ini atas pengorbanan dan jerih payah para ulama kita. Mereka tidak hanya berjuang melawan penjajah secara fisik, tapi juga harta benda. Tak hanya itu mereka pula yang menyusun dan merancang konsep kemerdekaan Negara ini.

Untuk mengetahui lebih jauh, eramuslim menemui sejarawan Mansur Suyanegara. Inilah kutipannya:

Kolonialisme seolah tak pernah berhenti di negara-negara Islam, termasuk di Indonesia. Bagaiamana Anda melihat hal ini?

Perjuangan nasionalisme menentang penjajah itu tokohnya adalah ulama dan santri. Sehingga, Thomas S. Raffles, dalam bukunya The History of Java, di situ menjelaskan ulama itu tidak melakukan kerjasama dengan sultan. Bahkan tidak mungkin kaki tangan penjajah aman di Indonesia, kendati jumlah ulama dan santri hanya sepersembilan belas dari populasi penduduk di Jawa pada waktu itu. Jadi, adanya penjajahan itu dimulai 1494, dari Paus Alexander ke VI. Paus inilah yang memberikan kewenangan kepada kerajaan Katholik Portugis untuk menguasai belahan dunia timur, dan kerajaan Katholik Spanyol menguasai belahan Barat. Lalu sampailah ke Indonesia orang-orang Portugis itu pada tahun 1511 dengan menguasai Malaka.

Dari mana kaum penjajah menguasai wilayah Islam?

Sejak itulah ada serangan dari kesultanan Demak terhadap Malaka. Kenapa menyerang Malaka? Karena kuatnya Islam itu tergantung pada penguasaan pasar dan pengusaan maritim. Karena Nabi sendiri, sejak umur delapan tahun sebelum diangkat sampai menjadi Nabi seorang wirausahawan. Di dalam Al-Qur’an sendiri banyak ayat yang berbicara tentang perniagaan dan maritim. Di dalam Al-Qur’an ada 40 ayat yang berbicara tentang maritim. Inilah yang tidak dikuasai para ahli sejarah pada umumnya.

Mereka sering menggambarkan Rasulullah hanya dengan padang pasir dan onta. Tidak ada orientasi pada kelautan. Padahal, Islam itu kuat karena menguasai laut. Dan jazirah Arabia itu sendiri berarti wilayah yang dikelilingi laut. Karena kita dikuasai sejarah Barat, informasi kelautan itu hanya dimiliki Inggris.

Jadi mereka memakai metode Nabi Saw?

Inggris itu meniru Islam. Maka saya angkat kembali bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai laut terbesar di dunia, tidak ada negara yang punya laut seluas Indonesia, maka kalau perhatian pada lautnya kurang, kita tidak tahu informasi sejarah Rasulullah menguasai dunia.

Bukankah Indonesia dulu juga diperjuangkan para ulama kita?

Setelah Indonesia ini merdeka, ada dua kekuatan yang disepelekan masyarakat. Setelah perang selesai, ada dua kekuatan, yaitu ulama dan militer yang tidak dianggap berperan dalam menegakkan NKRI. Padahal ulama dan militer adalah satu kesatuan. Karena PETA, pasukan bentukan Jepang, sewaktu mengikuti Indonesia, yang terdiri atas 68 batalyonnya, semuanya ulama. Jadi pada masa Jepang ulama diberi kesempatan untuk memimpin organisasi kesenjataan (kemiliteran). Maka umat Islam mempunyai kekuatan yang dahsyat. Saya katakan dahsyat, karena di kalangan NU diberi kewenangan untuk membina 50 batalyon Hizbullah. Anda bisa bayangkan ketika Proklamsi kekuatan militer dari Islam itu luar biasa besarnya. Bung Karno sendiri ketika pidato Proklamasi tanggal 9 Ramadhan 1364 H/ 17 Agustus 1945, kalau tanpa dukungan ulama tidak akan berani.

Kenapa begitu?

Karena tanggal 6 dan 9 Agustus ada dua bom yang dijatuhkan AS di Hiroshima dan Nagasaki. Tidak ada bangsa yang bisa menghancurkan bangsa, yang sampai flora dan faunanya hancur mati, kecuali hanya AS. Itulah kenapa Yahudi dianggap kejam. Padahal tidak pernah flora dan fauna Yahudi yang dihancurkan. Tapi kalau AS, orang yang sedang sakit sampai rumah sakitnya dihancurkan. Dalam kondisi demikian Jepang, tanggal 14 Agustus, bertekuk lutut. Lha kenapa Indonesia berani memproklamirkan kemerdekaannya tanggal 17? Itu karena Bung Karno didukung oleh ulama.

Misalnya siapa dari ulama itu?

Umpanya Syekh Musa, itu ulama dari Sukanegara, Cianjur Selatan. Lalu dari Bandung ada Drs. Sosrokartono, kakaknya RA. Kartini. Lalu ada Abdul Mukti dari Muhammadiyah, dan dari NU KH. Hasyim Asy’ari. Mereka inilah yang memberi tahu bahwa Jepang tidak akan mengganggu Indonesia lagi. Dan Hasyim Asy’ari waktu juga bilang bahwa presiden pertamanya adalan Bung Karno, dan itu disetujui angkatan laut Jepang.

Bisa dijelaskan lebih lanjut?

Jadi ketika tanggal 10 Ramadhan tau 18 Agustus, Pancasila yang merumuskan itu tiga orang. Yakni, KH Wahid Hasyim dari NU, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, dan Kasman Singodimedjo, juga dari Muhammadiyah. Mereka itulah yang membuat kesimpulan Pancasila itu sebagai ideologi, UUD 45 sebagai konstitusi. Kalau tidak ada mereka, BPUPKI tidak akan mampu, walaupun diketuai oleh Bung Karno sendiri. Dari situ pula Bung Karno diangkat jadi presiden, dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Jadi negara ini yang memberi kesempatan proklamasi seperti itu adalah ulama.

Dan ketika ada gerakan separatis APRA (Angkatan Perang Ratu Adil), KNIL, RMS (Republik Maluku Selatan), lalu dibuat negara kesatuan. Itu atas perjuangan dan usaha M. Natsir dari Masyumi dan Persatuan Islam. Jadi kita bisa melihat sumbangan ulama itu sangat besar.

Sekarang ini ulama dilupakan?
Iya dilupakan. (dina)

http://www.eramuslim.com/berita/bc2/7914143834-prof.-mansur-suryanegara-indonesia-merdeka-karena-perjuangan-ulama.htm?prev

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin: Arah dan Strategi Gerakan Islam Harus Sama

Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin: Arah dan Strategi Gerakan Islam Harus Sama

Pascajatuhnya rezim Soeharto, banyak gerakan Islam di Indonesia bermunculan. Dengan beragam bidang yang ditekuni, mereka berharap gerakan mereka memberikan kontribusi untuk umat. Tapi, sayang sudah sepuluh tahun era reformasi ini berjalan, akhir-akhir ini gerakan-gerakan Islam itu justru menuju ke arah yang tidak jelas.

Kenyataan itu menyimpulkan, masing-masing gerakan itu bergerak untuk kepentingan kelompoknya. Sementara itu, di sisi lain invansi pemikiran dari Barat, yang merupakan kelanjutan dari proses werternisasi (pem-Barat-an) kurang direspon oleh gerakan-gerakan itu. Diakui atau tidak, pem-Barat-an telah mengganjal gerakan-gerakan Islam itu.

Untuk menghadapi itu semua, berikut nasehat cendiakawan Muslim, yang juga aktivis ekonomi kerakyatan, Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin kepada eramuslim. Berikut petikannya:

Fenomena arah gerakan-gerakan Islam akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan. Sebab, arah dan strategis mereka tidak menuju pada satu titik. Bagaimana ini terjadi?

Memang gerakan-gerakan Islam sekarang itu sangat semarak. Tapi, barang kali dengan tekanan-tekanan yang berbeda-beda, gerakan Islam itu mengarah kepada pembangunan sosial kemasyarakatan. NU dan Muhammadiyah sebagai contoh persis sebagai gerakan keummatan yang bergerak di bidang sosial keummatan, pendidikan, dan sedikit bidang ekonomi. Tapi sekarang ada juga yang bergerak di bidang politik, melalui partai-partai Islam dan bergerak di bidang politik praktis. Tentu saja kita men-support mereka dengan catatan nilai-nilai keIslaman tetap mereka junjung tinggi.

Tapi ada juga gerakan Islam yang sama sekali tidak mau terkait dengan politik. Mereka hanya menekankan pada pemikiran Islamiyah. Ini banyak sekali, baik yang berseberangan dengan yang lain, ataupun gerakan keummatan yang hanya bidang ekonomi, dakwah, dan pendidikan. Singkatnya banyak gerakan yang heterogenitas, punya variasai yang luar biasa dalam gerakan keumatan ini. Walaupun sekarang ada perbedaan-perbedaan, kita harapkan ke depan arahnya sama, dan langkah-langkah strategisnya juga sama.

Kelihatannya gerakan-gerakan Islam itu berjalan sendiri, dan tidak saling koordinasi. Betul demikian?
Iya. Itu betul. Saya melihat masih begitu. Masing-masing jalan dengan sendiri dengan konsepnya. Jalan sendiri dengan pemikirannya. Kadang-kadang juga statemen yang disampaikan juga kontraproduktif, tidak merupakan kesatuan yang utuh. Saya kira ke depan ada kelompok-kelompok yang menjadi perekat antarkelompok yang ada. Ini kita harapkan dari kalangan muda, saling berkomunikasi, berdialog dan bermusyawarah. Karena ini adalah bagian dari dakwah dan perekat, termasuk perekatan pemikiran. Kalau tidak pernah berdialog dan bersilaturahim, maka akan berjalan dengan sendiri-sendiri. Saya kira yang berkaitan dengan perekatan umat ini, perlu kita bangun bersama.

Selain minimnya silaturahmi antargerakan, ada semacam kesimpulan mereka hanya memikirkan kelompoknya sendiri?
Ya banyak faktorlah. Banyak yang sekadar memikirkan dirinya sendiri dan kelompok. Mereka belum merasa perlu terlibat membangun dan berkontribusi kepada gerakan lainnya. Saya kira hal ini perlu kita luruskan bersama. Dan kita tentu sangat tidak berharap antar satu gerakan dengan yang lain saling mencela. Seharusnya satu sama yang lain harus saling mengisi kekosongan. Misalnya, ada gerakan yang hanya bergerak di bidang pemikiran, mestinya ia harus disupport dengan sikap amaliyah. Dan sebaliknya.

Untuk menyatukan gerakan-gerakan ini, apakah ke depan perlu wadah atau forum tersendiri?
Saya kira forum sudah ada. Sebenarnya, bukan masalah forumnya. Tapi kesadaran individu atau pemimpinnya dengan hati yang jernih dan dengan mengakui kekuatan yang lain, untuk bersatu. Tapi kalau yang diakui hanya kekuatannya sendiri, dan tidak mengakui kelemahannya, saya kira tidak akan pernah terjadi silaturahim itu.

Satu hal yang krusial adalah masalah pemikiran. Bagaimana ke depan umat mampu merespon gerakan pemikiran secara cepat?
Ya memang salah satu kelemahan kita, jarang berfikir secara mendalam. Kita hanya berfikir hanya very perial, di sini-sini saja. Sementara yang lain mengikuti gerakan–gerakan keIslaman yang mendalam, katakanlah JIL(Iaringan Islam Liberal). Kita menolak gerakan-gerakan pemikiran mereka yang sistematis yang dikemas secara dengan baik. Dan buku-bukunya juga penampilan bukan isinya tapi penampilannya cukup kuat. Jadi gerakan yang di koordinasikan dengan dana yang cukup besar terus kita hadapi pula dengan gerakan-garakan pemikiran yang sama.

Saya kira kita tidak bisa mengahadapi pemikiran seperti itu secara emosional tetapi harus secara mendalam, pemikiran dilawan dengan pemikiran. Kita diperintahkan berjihad seperti itu. Jadi hadapilah dengan ghazul fikri-ghazulfikri, budaya dengan budaya, tulisan dengan tulisan. Lalu dengan gerakan-gerakan keIslaman bisa lebih menukik mereka menulis, membaca, menggali, khazanah-khazanah keilmuan yang telah di pelopori para ulama yang terdahulu karena mereka juga luar biasa jasanya.

Memulainya dari mana?
Dimulai dari pendidikan, kita harus menyiapkan kader-kader untuk mendalami masalah ini, dilatih menulis mendiskusikan dengan baik dengan mempertahankan etika dan akhlak yang baik. Berdiskui itu tidak dengan emosional tidak mengarah kepada pribadi, tetapi mengarah kepada pemikiran- pemikiran saya kira itu harus di bangun, system pendidikan inilah, salah satu kenapa Ibnu Khaldun dibangun program Pascasarjananya, yang juga ada bidang Pemikiran Islamnya.

Kita melihat konsep-konsep selama ini tidak hanya pemikiran Islamnya, tidak pada politik. Saya kira kita harus ada pembagian tugas. Politik perlu karena semua juga akan ada kekuatan politik, karena untuk undang-undang perbankan syari’ah perlu politik. Undang-undang pornoaksi saja belum selesai, itu juga karena itu kita perlu kekuatan politik, ekonomi juga perlu. Tapi, semua pembagian tugas dan koordinasi satu dengan yang lain.

Selama ini belum terkoordinasikan dengan baik?
Belum. Belum terkoordinasikan dengan baik. Karena kita asyik dengan kegiatan masing-masing kita sendiri.

Menghadapi gerakan pemikiran yang kencang dari Barat, kelihatannya umat ini tak siap. Bagaimana menurut Anda?
Saya kira kita harus mempersiapkan diri. Sebenarnya umat Islam telah mempersiapkan diri, hanya saja itu belum kelihatan, dan itu harus serius. Soal pemikiran itu harus serius. Masalahnya kita ini sering asal-asalan terhadap program yang kita lakukan.

Itu lazim di gerakan-gerakan Islam?
Iya. Kita terlalu banyak pekerjaan yang lirik, tapi jarang yang fokus. (dina)

http://www.eramuslim.com/berita/bc2/7c03150521-prof.-dr.-kh.-didin-hafidhuddin-arah-dan-strategi-gerakan-islam-harus-sama.htm?prev

M. Al-Khaththath: Ahmadiyah Itu Bagian dari Kolonialis Inggris

M. Al-Khaththath: Ahmadiyah Itu Bagian dari Kolonialis Inggris

Jemaat Ahmadiyah jelas bukan bagian dari umat Islam Indonesia alias non-Muslim. Jika mereka tetap ngotot minta dianggap Muslim, maka mereka harus membuang Mirza Ghulam Ahmad dan Kitab Tadzkirahnya. Ini harga mati.

Forum Umat Islam (FUI) merupakan salah satu ormas garda depan yang berupaya memberi pencerahan pada umat Islam Indonesia dalam hal ini. Sebab itu, guna mengelaborasi masalah Ahmadiyah ini maka eramuslim mewawancarai Sekjen FUI Muhammad Al-Khaththath. Berikut petikannya:

Bisa ustadz jelaskan di mana letak kesesatan Ahmadiyah?

Orang yang pertama membuat pengakuan adalah Mirza Ghulam Ahmad, ia membuat pengakuan bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dalam pandangan Islam jelas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, nah itu yang menimbulkan kekesalan di India, daerah asal Mirza Ghulam Ahmad. Pada waktu dalam penjajahan Inggris, Pakistan berusaha untuk memerdekakan negeri Islam di India. Sebenarnya di India itu negara Islam karena yang berkuasa kaum muslimin, meskipun penduduk aslinya beragama Hindu.

Inggris masuk ke India, kekuasaan diambil-alih Inggris. Kemudian dari ajaran Mirza, yang membuat kita menduga kuat bahwa ajaran Ahmadiyah itu buatan Inggris, karena para pengikutnya dilarang untuk berjihad melawan pemerintahan Inggris. Dari sini kita bisa melihat, bahwa mereka adalah bagian dari kolonialis.

Keberadaan Ahmadiyah di Pakistan ditentang rakyatnya sendiri sehingga mereka memindahkan markas besarnya ke London.

Penyimpangannya seperti apa?

Sudah tampak jelas sekali, tidak benar kalau ada yang mengatakan ini khilafiyah. Karena urusan nabi palsu ini adalah hal yang pokok, mendasar, dan sudah ada sejak dulu.

Dari segi ajaran Islam, mereka sudah melanggar sesuatu yang sudah ada dalam Al- Quran Surat Al-Ahzab ayat 40 yang artinya, 'tidaklah Muhammad itu bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tapi tiadalah dia merupakan rasulullah dan penutup para nabi'.

Ahmadiyah itu mengarang-karang bahwa khatamuun nabiyiin di situ bukan penutup para nabi, tapi sebagai stempel kenabian atau cap kenabian, ini karangan mereka. Padahal dalam hadis sudah jelas, hadis Imam Ahmad At-Tawuud, Imam Turmudzi, maupun Imam Bukhori, menyebutkan 'aku adalah penutup para nabi, dan tidak ada nabi sesudahku'. Jelas dalam hadis Bukhori, yang mengatakan, tidak ada nabi sesudahku, yang ada adalah para khalifah.

Pada zaman Rasul bagaimana cara mengatasi persoalan nabi palsu. supaya saat ini umat Islam mempunyai refensi yang benar?

Orang yang mengaku dirinya sebagai nabi adalah kesesatan, dan apabila dia menyampaikan kepada orang lain, statusnya menjadi penyesatan. Karena pada zaman Rasulullah itu sudah ada contohnya orang yang bernama Musailamah menulis surat kepada Rasulullah. Surat berbunyi, 'surat dari Musailamah rasulullah, kepada Muhammad rasulullah', kemudian Muhammad SAW membalas dengan 'Surat dari Rasulullah ditujukan kepada Musailamah sang pembohong'. Beberapa hadis lain menyatakan, 'kalau sekiranya Muhammad memberikan pangkat kenabian padaku sesudahnya, maka aku akan mengikuti dia'. Artinya apa kalau Muhammad SAW tidak memberikan pangkat kenabian itu kepadanya, dia tidak akan mengikuti Nabi Muhammad berarti dia murtad. Nabi SAW pun berkata,

'Andaikan kau meminta pelepah kurma ini aku tidak akan berikan'. Ya pelepah kurma saja tidak diberikan, apalagi pangkat kenabian, 'karena pangkat kenabian itu tidak bisa diberikan atau diwariskan, tapi itu adalah kehendak Allah SWT'. Kemudian ada dua pengikut Musailamah dari daerah yang letaknya sangat jauh Madinah menyampaikan surat kepada Rasul, lalu Rasul bertanya,

'Apakah kalian bersaksi aku adalah Rasulullah, lalu keduanya menjawab kami bersaksi Musailamahlah Rasulullah' jadi mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW.

Oleh karena itu, baik Musailamah dan pengikutnya yang berjumlah 41 ribu dari kalangan suku bani Hanifah, mereka murtad, padahal sebelumnya mereka muslim. Karena mereka murtad, maka Rasulullah mengatakan lagi kepada utusan itu 'kalau seandainya aku adalah kepala negera yang membunuh utusan, pasti kalian berdua akan aku bunuh', tapi ada kesepakatan saat yang mengatakan utusan tidak boleh dibunuh.

Hadist ini dipahami oleh para oleh sahabat bahwa hukuman untuk para pengikut Musailamah dan termasuk dua utusan tidak pada posisi sebagai utusan adalah mereka dihukum mati. Ketika khalifah Abu Bakar, ketika kelompok Musailamah Al-Khalzab bersatu dengan kelompok murtadin, lalu kelompok murtadin ini bahu membahu untuk membangkang pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, kemudian Abu Bakar mengangkat panglima untuk menyampaikan ultimatum dari khalifah kepada mereka, agar segera kembali kepada Islam.

Kemudian keluar ayat terjemahan berbunyi "Tidaklah Muhammad itu melainkan hanya sekedar seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau, kalau sekiranya Muhammad itu wafat, maka kalian berpaling ke belakang (murtad)." Ayat ini yang dipakai khalifah Abu Bakar untuk mengembalikan kaum murtadin ke pangkuan Islam dan menjalankan syariat Islam yang diyakini sebelumnya, apabila mereka menolak bertobat tidak mau kembali kepada Islam maka hukumannya adalah hukuman mati, tanpa pandang bulu. Tapi bagi mereka bertobat, dan diterima kembali sebagai pemeluk Islam.

Apakah pemerintah harus melakukan seperti contoh para sahabat zaman Rasulullah?

Meskinya pemerintah muslim menangani dengan cara-cara seperti itu, contoh di atas memberikan gambaran bahwa nabi palsu bukan baru kemarin, bukan baru Mirza Ghulam Ahmad, di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada, di zaman khulafaurasyiddin sudah ada.

Jangan dibiarkan ada, sebab kalau dibiarkan ada, mereka sangat membahayakan bagi umat Islam, karena mereka melakukan pemurtadan. Jadi contoh di atas, merupakan landasan syari'i yang harus diambil terhadap orang Ahmadiyah. Itu sudah jelas, itu sudah nyata jangan diplintir-plintir ke sana kemari.


Kalau penyelesaian melalui jalan pengadilan seperti yang disarankan oleh Mahkamah Konstitusi?

Kalau mau pengadilan ya pengadilan yang merujuk pada syariat, tapi yang mau diadili apanya. Kalau yang mau diadili sesat atau tidak sesat, mereka jelas sudah sesat, menurut syariat Islam, orang yang sesat harus diminta bertobat, mereka sudah murtad.

Mereka diajak kembali kepada Islam, gampangnya itu saja. Kalau diadili, tapi tetap dalam kemurtadanya buat apa diadili,

Apanya yang diadili. Jadi mereka diajak kembali masuk kepada Islam, kalau diajak tidak mau, ya menurut syariat Islam hukumnya dihukum mati. Kalau mau diadili harus ada Mahkamah Syariah seperti ini, baru bisa. Kalau pengadilannya tidak bisa menilai benar dan tidak sesuai syariah Islam ya susah. Janganlah merusak ajaran Islam dengan ketidakjelasan. Kita sudah pengalaman dalam kasus Playboy, dibawa ke pengadilan tapi keputusannya tidak jelas. Yang mengatakan tuntutan tidak bisa diterima karena KUHP tidak berlaku, harus mengikuti UU Pers, ya bagaimana kalau terulang seperti tidak akan ada penyelesaiannya. (novel)

http://www.eramuslim.com/berita/bc2/8422181031-m.-al-khaththath-ahmadiyah-bagian-kolonialis-inggris.htm

Apakah Menteri Kesehatan akan Dicopot (3)

TANGGAPAN IKHWANABD
ikhwanabd Berkata:

5 Mei, 2008 pukul 8:23 pm

salam pak robert,
bapak pernah dengar tentang isu pemusnahan etnis di papua?
disana kerap ditemui orang yang meninggal tiba2 karena AIDS.padahal lingkungannya baik-baik. Sang suami tidak pernah “jajan sembarangan”,tidak memakai narkoba.tetapi tiba-tiba sang istri meninggal dan dideteksi mengidap AIDS. Isu ini diangkat karena hal serupa pernah terjadi di zimbabwe. ditenggarai ini adalah konspirasi neokolonialisme dan neoimperialisme untuk memberangus etnis asal sehingga SDA setempat dapat dikuasai. Dan hal ini terjadi di kawasan dimana banyak terdapat industri pertambangan asing.

pak jose rizal juga pernah mengatakan bahwa pola penyebaran virus H5N1 pun cukup aneh. didukung pernah terekamnya peluru yang ditembakkan ke awan. menurut beliau ini adalah “chemtrial” untuk melepaskan virus ke suatu wilayah.wallahua’lam

mungkin juga dengan berdirinya NAMRU di papua tanpa izin dan disertai kekebalan diplomatik, sudah tentu ini mengindikasikan prasangka yang mengarah pada suatu hipotesis publik.

sudah saatnya memang kita seimbang,prasangka baik dan buruk. kenapa harus ada prasangka buruk juga?karena api dalam sekam tetap menyala. dan prasangka buruk membuat kita mampu lebih waspada dengan panasnya api tersebut yang mampu menggerogoti bangsa ini dari dalam.

itu saja pak komentar dari mahasiswamu.salam

-pengaju topik kacang hijau-

Apakah Menteri Kesehatan Bakal Dicopot (2)

TANGGAPAN ROBERT MANURUNG
Robert Manurung Berkata:

1 Mei, 2008 pukul 4:52 pm

Mengenai NAMRU 2 singkatnya begini :

1. The US Naval Medical Research Unit Two, disingkat NAMRU 2. Institusi riset ini ada di bawah Angkatan Laut Amerika Serikat (AS)

2. Hadir tahun 1968 atas permintaan Indonesia, karena adanya wabah penyakit pes (sampar) di Jawa Tengah.

3.Tahun 1970 dibuat perjanjian kerja sama, sehingga Namru 2 sah beroperasi di wilayah Indonesia.

Memorandum of Understanding (MOU) ini mengandung banyak kelemahan. Antara lain, para penelitinya mendapat fasilitas kekebalan diplomatik, sehingga bebas keluar masuk Indonesia tanpa pemeriksaan imigrasi.

Umumnya di seluruh dunia, lembaga riset asing harus itu minta izin khusus setiap mau meneliti; dan harus diawasi,

4. Secara resmi yang dikerjakan Namru 2 adalah penelitian penyakit tropis yang menular, seperti malaria. Lembaga ini bebas mendapatkan sampel (contoh) virus dari sejumlah rumah sakit di Indonesia.

5. Namru 2 berkantor di kompleks Lembaga Penelitian Departemen Kesehatan RI. Tapi pihak AS mengklaim Namru 2 bagian dari US Embassy, jadi termasuk wilayah hukum AS. Petugas Indonesia tidak bebas masuk.

6. Tahun 1990-an Indonesia ingin mengubah MOU untuk membatasi ruang gerak Namru 2; tapi pihak AS malah membangun laboratorium di Irian Jaya (Papua); tanpa izin Indonesia.

Tahun 90-an itu juga, Namtu 2 dijadikan Pusat Penelitian WHO untuk wilayan Asia Tenggara.

7. Tahun 2000-2005 Namru 2 tetap beroperasi, padahal MOU sudah habis.

8. Akhir 2007 Indonesia menyerahkan draft MOU ke pihak AS. Isinya antara lain menghapuskan fasilitas kekebalan diplomatik, harus bersedia bekerjasama dengan peneliti dari lembaga militer Indonesia; dan harus membuat laporan ke Departemen Kesehatan Indonesia.

9. Sampai sekarang AS belum memberikan jawaban, tapi malah melakukan kampanye lewat media : Indonesia mempersulit lembaga yang melakukan penelitian demi kemanusiaan.

Menkes Siti Fadilah adalah ahli bedah, jadi dia mengerti masalah penelitian medis. Dia sempat menyatakan kecurigaan : Namru 2 membuat senjata biologis.

Mudah-mudahan penjesan ini cukup. Salam buat kawan-kawan blogger di Malayasia. Terima kasih.

Apakah Menteri Kesehatan Bakal Dicopot, Mundur atau Kompromi ?

Apakah Menteri Kesehatan Bakal Dicopot, Mundur atau Kompromi ?
Mustahil AS mundur begitu saja, kemudian memboyong pulang semua peneliti dan peralatan riset Namru 2. Itu bukan watak negara super power. Dan tidak mungkin pula SBY-JK mengorban kepentingan ekonomi dan keamanan Indonesia–yang tergantung pada AS dan sekutu-sekutunya; hanya untuk membela Siti Fadilah Supari.


Oleh : Robert Manurung

TIDAK banyak masyarakat Indonesia yang menyadari, dalam dua pekan ini, sebenarnya atmosfir di puncak kekuasaan negara kita amat teramat panas. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diduga sedang didera kebimbangan, karena harus mengambil keputusan atas dua masalah besar sekaligus–yang sama-sama dilematis, yaitu Namru 2 dan Ahmadiyah.

Mungkin dalam pandangan masyarakat umum masalah Ahmadiyahlah yang lebih mendesak ketimbang Namru 2. Tapi di lingkaran dalam elit kekuasaan, mereka tahu betul, Namru 2 lebih krusial, mendesak dan beresiko tinggi.

Semua proses tersebut berlangsung di ruang-ruang tertutup dan luput dari pantauan media massa kita. Sebenarnya kalangan media sudah mendapat gambaran sepotong-sepotong, mengenai ketegangan yang sedang berlangsung. Tinggal menggabungkan saja potongan-potongan gambar itu, maka media massa akan melihat big picture api dalam sekam itu.

Cobalah jejerkan berita koran-koran terkemuka mengenai Namru 2 dan Ahmadiyah, dalam dua sepekan ini. Pasti, Anda akan menemukan benang merah, antara dua kasus yang tampakya tidak berkaitan sama sekali. Dan mungkin Anda akan terusik oleh satu pertanyaan besar yang sangat menggoda : apakah masalah Namru 2 dan Ahmadiyah, entah bagaimana caranya, akhirnya jadi “satu paket” dalam proses tawar-menawar politik tingkat tinggi ?

Kalau benar begitu, ada kemungkinan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari akan segera dicopot, demi memuluskan keluarnya izin Namru 2–tanpa menimbulkan kesan AS mendikte Indonesia. Dan di sisi lain, Ahmadiyah akan dicarikan jalan kompromi, alias tidak jadi dibubarkan melalui SKB. Ini hanya “prediksi gelap”, karena sejujurnya aku tidak bisa menjelaskan bagaimana kemungkinan itu bakal terjadi.

Masalah Ahmadiyah

Setelah terbitnya rekomendasi Bakor Pakem, agar semua kegiatan Ahmadiyah dihentikan dan kalau perlu dibubarkan; bola panas bergeser ke tangan Presiden SBY. Menurut informasi kalangan dekat Istana Negara, SBY sangat tidak menyukai keadaan ini. Membuatnya terjepit dalam posisi dilematis. Kalau melihat kuatnya tekanan kalangan muslim agar Ahmadiyah dibubarkan, pilihan populer adalah meluluskan tuntutan itu.


Konon, SBY lebih condong pada jalan kompromi yang mengokmodasi tuntutan kalangan muslim, namun. tanpa harus membubarkan Ahmadiyah. Belum jelas seperti apa bentuk kompromi itu; dan semakin menimbulkan pertanyaan kenapa belum ada keputusan Presiden ?

Masalah Namru 2

Dalam dua pekan ini, masalah Namru 2 bisa dikatakan sangat bergolak. Tapi, anehnya, semuanya itu tidak diekspos media-media besar seperti Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Metro TV dan lain.-lain. Media-media itu hanya memberitakan statemen-statemen, tanpa ada indikasi untuk menggali informasi . Apakah kalangan media sudah tahu skenario kasus yang tampak adem ayem namun sebenarnya eksplosif ini ?

Manuver-manuver pihak AS :

22 Maret 2008 – Dubes AS Cameron R Hume menegaskan dalam jumpa pers, kehadiran Namru 2 sangat penting buat Indonesia. Laboratorium riset di bawah Angkatan Laut AS itu mengabdi demi kemanusiaan, dan bukan kedok intelijen militer.

Dalam kesempaatan itu AS juga menegaskan bahwa Laboratorium Namru 2 adalah bagian dari Kedubes AS; dengan demikian termasuk dalam wilayah kedaulatan AS.

23 Maret 2008 – Seorang pria bule dari staf Namru 2 disertai seorang pria negro dan dua perempuan Indonesia; nyelonong ke acara jumpa pers Medical Energy Rescue Committee (Mer-C). Tanpa seizing tuan rumah, orang-orang itu membagikan press release mengenai Namru 2 kepada para wartawan yang hadir. Munarman, mantan Ketua YLBHI yang juga Ketua Annashar Institute mengusir mereka sambil memaki-maki,”Kalian bangsat dan penghianat.”

25 Maret 2008 – Pengelola Namru 2 (pimpinanya seorang militer berpangkat kapten) mengundang para wartawan Indonesia “inspeksi” ke Laboratorium Namru 2 di Jl.Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Pengelola mengkonter tunduhan-tunduhan bahwa laboratorium itu tertutup dan merupakan kedok kegiatan intelijen militer. Ini tandanya AS mulai tak sabar dan mulai menekan Indonesia.

27 April 2008 : Setelah mengunjungi Indonesia dua pekan lalu, Menteri Kesehatan AS Michael Okerlund Leavitt mengeluarkan pernyataan di Washington bahwa ribut-ribut soal Namru 2 adalah karena Menkes Siti Fasdilah mata duitan. Dia menuding Indonesia bersikap komersil terhadap lembaga riset yang didedikasikan bagi kemanusiaan; dan tidak mendukung program WHO.

Manuver-manuver pihak Indonesia

Setelah insiden tanggal 16 April, di mana Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari harus menunggui 10 menit sebelum diizinkan masuk laboratorium Namru 2; sikap Menkes mengeras dan bahkan terkesan menantang.

23 Maret 2008 siang hari – Menkes memberikan konfirmasi kepada pers, dia memang telah mengeluarkan instruksi melarang rumah sakit di seluruh Indonesia memberikan sample virus kepada Namru 2 dan WHO.

Menkes menegaskan, dia tidak anti-AS atau WHO, melainkan anti penindasan dan kazaliman.

23 Maret 2008 siang hari di tempat terpisah – Munarman memaki-maki staf Namru 2 karena bertindak “songong”. Dalam kesempatan itu Munarman juga menuduh juru bicara Deplu Dino Pati Jalal mata-ata AS.

23 Maret 2008 malam- Menkes secara mendadak menemui Mensesneg Hatta Rajasa di Sekneg. Salah satu yang dibicarakan adalah isu yang beredar bahwa Menkes menuduh Dino Pati Jalal mata-mata AS.

23 Maret 2008 malam setelah pulang dari Sekneg – Menkes bicara kepada

beberapa wartawan di rumahnya. Dia ingatkan, Indonesia adalah negara berdaulat. Kemudian dia mengecam keras negara-negara maju dan WHO.

“Kita bangsa yang bermartabat, tidak seperti itu, kita bangsa yang berdaulat. Nggak bisa seperti itu. Tidak segampang itu,” tegas ahli jantung yang baru saja meluncurkan buku ‘Saatnya Dunia Berubah’, yang isinya menggugat ketidakadilan mengenai sharing hasil riset virus.

23 April 2008 : Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, Namru 2 boleh saja berlanjut asalkan jangan minta kekebalan diplomatik. Pada hari yang sama Menlu Hasan Wirajuda menegaskan, proposal MOU dari Indonesia untuk perpanjangan kerjasama itu sudah diserahkan akhir tahun lalu, tapi belum ada tanggapan dari pihak AS. Dia tegaskan, pihak AS tetap harus bekerjasama dengan Depkes.

25 April 2008 , seusai salat Jum,at : Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa Namru 2 masih mungkin diperpanjang, asalkan professional dan saling menguntungkan. Pernyataan ini bermaksud meredakan ketegangan, tapi sekaligus mengindikasikan bahwa bargaining power Indonesia memang lemah dalam masalah Namru 2 ini.

28 April 2008 : sejumlah anggota DPR, antara lain Ketua Komisi Kesehatan DPR Ripka Ciptaning, mendesak pemerintah menutup Namru 2, alias tidak memberika izin dan dinyuruh lembaga riset di bawah Angkatan Laut AS itu meninggalkan Indonesia.

Konklusi sementara

Dari pernyataan Wapres tersirat jelas bahwa Indonesia tidak punya nyali untuk menegakkan kedaulatannya; jika harus melawan AS. Izin untuk Namru 2 pasti akan dikeluarkan, dan dalam prosesnya Indonesia akan sangat akomodatif terhadap kepentingan AS.

Lalu bagaimana dengan Menkes yang sudah kadung tegas dan menunjukkan harga diri sebagai anak bangsa ? Dia tingal pilih : menjilat ludah sendiri., mengundurkan diri, atau dicopot. Mustahil AS mundur begitu saja lalu memboyong ulang semua peneliti dan peralatan riset Namru 2. Dan tidak mungkin pula SBY-JK mengorbankan kepentingan ekonomi Indonesia yang tergantung pada AS dan sekutu-sekutunya, hanya untuk membela Siti Fadilah Supari.


www.ayomerdeka.wordpress.com


http://ayomerdeka.wordpress.com/2008/04/30/apakah-menteri-kesehatan-bakal-dicopot-mundur-kompromi/#comment-1760

Indonesia SUDAH DIJAJAH !

Jose Rizal (Relawan Medis)
Tentang Namru-2
Sebelum kejadian Monas 1 Juni, Jose Rizal sempat berbincang dengan Munarman, komandan laskar Islam. Ditengarai ada skenarioasing yang ingin menguasai bangsa ini. Namru-2 adalah laboraturium militer AS sejak 1968. Keberadaannya yang sudah 40 tahun di Indonesia belum juga dikenal orang banyak. Kalau sebuah riset medis, kenapa yang melakukan militer, dan bukan peneliti dari kalangan medis? Mereka bekerja diam-diam, rahasia, dan memperkejarkan orang-orang Indonesia yang dibayar (Namru-2 adalah The US Naval Medical Research Unit Two)
Konon, riset yang mereka lakukan adalah tentang penyakit-penyakit seperti malaria, flu burung, kaki gajah, demam berdarah, dan lain-lain. Anehnya, penyakit-penyakit tersebut bukannya menurun, tetapi justru makin bertambah parah dan mewabah, tanpa diketahui polanya. Contoh pada flu burung, penyebaran penyakit tersebut di Indonesia terbilang aneh. Bukan lagi antarhewan, tetapi bisa antarmanusia. Bayangkan, ketika penyakit itu mewabah, Jakarta harus tertutup untuk semua unggas. Berapa kerugian yang harus diderita oleh para peternak unggas? Bukankah itu salah satu cara untuk menghancurkan rakyat Indonesia ? Belum lagi misalnya penyakit diare yang makin bervariasi penyebaran dan penyebabnya.
Namru-2 juga meneliti sistem cuaca Indonesia . Mereka mempelajari gerakan angin, hujan, musim, dan sebagainya. Pernahkah Anda melihat awan tegak lurus di Indonesia ? Ditengarai, saat awan seperti itu sedang ada penyebaran bibit-bibit atau virus penyakit lewat udara. Bayangkan, mereka (Namru-2) seperti sedang menyebarkan senjata biologis lewat penyebaran penyakit!
Namru-2 milik AS yang notabene adalah salah satu negara Barat. Mereka melarang Islam melakukan kekerasan. Padahal, mereka diam-diam membangun kekerasan lewat penyebaran penyakit (senjata biologis), nuklir, namru-2 (khusus artikel Namru-2 telah dimuat di majalah Sabili edisi 22/th XV, 25 Mei 2008). Dengan kata lain, mereka melarang kita untuk berjihad (pengertian mereka terhadap jihad juga sempit sekali), tetapi mereka sesuka hati berbuat kekerasan dalam bentuk lain. Kenapa pula ijin yang semestinya sudah berakhir tahun 2005 lalu tetapi sampai kini masih bercokol di Indonesia ?


Sechan Shahab
“Jenderal AH Nasution pernah mengatakan, di Indonesia ada dua kekuatan, yakni TNI dan Islam. Sekarang ini TNI ibaratnya sedang berada di barak karena tak ada perang. Dan Islam sedang dipecahbelah oleh beberapa kepentingan. Kalau begitu, siapa sekarang ini yang memiliki kekuatan di Indonesia ? Pemerintah? Cobalah tengok jika pemerintah punya kekuatan. Pemerintah mengatasi masalah kedelai saja tak bisa. Pemerintah juga tak bisa apa-apa dalam masalah minyak goreng. Pemerintah juga tak tegas terhadap Ahmadiyah (jika memiliki kekuatan, harusnya bisa tegas) Sepertinya ada invisible hand yang memiliki kekuatan di negeri kita dan mengendalikan semuanya, yakni pihak asing."
Di Abad 20 ini ada penjajahan yang tidak terasa secara langsung, yaitu penjajahan Barat. Mereka menjajah lewat budaya, hiburan, dan kebiasan-kebiasan mereka yang tidak Islami, yang menyerang bangsa-bangsa yang lemah. Makanan pun mereka ekspor ke sini dalam bentuk fast food yang tidak sehat untuk kesehatan tubuh. Pedulikah Anda dampak penyakit-penyakit akibat menu Barat yang tak seimbang? Kanker, kolesterol, jantung koroner, dan lain sebagainya. Bila penyakit-penyakit tersebut menyerang, obat-obatnya didatangkan dari Barat (pihak asing). Jadi setelah mereka ‘mengirim’ makanan yang tak sehat, obat-obatnya pun harus beli dari mereka. Ironis.
Namun dari semua kekuatan yang ada, hanya ada satu kekuatan yang mutlak : La illa ha illallah, yang Rahman dan Rahiim. Kekuasaan dan kekuatan Allah memang mutlak seperti diktator, tetapi Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

http://www.kocakholieks.com/vDetailArticle.php?key=111

Di Penjara, Munarman Dibungkam

Di Penjara, Munarman Dibungkam

Suara Islam Wednesday, 25 June 2008

Suara-Islam Online--Kuasa Hukum Munarman Syamsul Bahri Radjam dan 7 pengacara lainnya mengadukan kliennya kepada Komnas HAM, Selasa (24/6) kemarin. Pengaduan ini terkait dengan perlakuan pihak kepolisian yang tidak memberikan kesempatan kepada Munarman berbicara kepada publik. Munarman dilarang untuk menjelaskan yang terjadi sebenarnya mengenai kasus yang menimpa dirinya kepada wartawan.

Syamsul menambahkan ada indikasi pelanggaran hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin Munarman dibungkam. Seperti diketahui, selama ini Munarman termasuk vokal mengkritik beberapa kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM, keberadaan lab NAMRU-2, kasus BLBI dan lainnya.
Ada pula tidakan berlebihan yang dilakukan polisi dalam upaya pencarian Munarman beberapa waktu yang lalu. Misalnya, pada saat penggeledahan di rumahnya, Munarman dikenakan pasal 6 dan 17 UU Terorisme. Sehingga polisi bebas menggeledah isi rumah dan mengambil beberapa barang pribadi milik Munarman.

Syamsul sangat menyayangkan sikap polisi tersebut. ”Munarman bukan teroris, juga bukan koruptor. Dia hanya membela akidah kok,” ujarnya.

Syamsul juga berpendapat pengusutan insiden Monas sangat diskriminatif. Kepada kliennya, polisi menetapkan status DPO (daftar pencarian orang) tanpa didahului dengan pemanggilan sebagaimana prosedur proses pidana dalam KUHAP. Polisi pun mengerahkan tim polisi yang sangat banyak dan mengaktifkan seluruh jajaran Polda dalam pencarian Munarman. Hal ini mengesankan seolah-olah Munarman adalah penjahat dan musuh nomer satu di negara ini.

Sementara itu, pada pihak AKKBB, polisi tidak bertindak seperti yang dilakukan kepada Munarman. Padahal semestinya polisi menghormati prinsip equality before the law dalam mengusut insiden Monas tersebut. Apalagi Kapolri sudah menyatakan bahwa insiden Monas tidak lepas dari kesalahan AKKBB dan AKKBB sendiri yang mencari masalah.[im/www.suara-islam.com]

Menkes Jadi ‘Singa Galak’ untuk NAMRU

Menkes Jadi ‘Singa Galak’ untuk NAMRU
Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari sudah tidak akan kompromi lagi terhadap keberadaan laboratorium medis milik Angkatan Laut Amerika Serikat (Naval Medical Research Unit-2/NAMRU-2), laboratorium yang berada di jantung Ibukota itu selama puluhan tahundisinyalir menjalankan kegiatan intelijen dengan kedok penelitian medis.

“Saya sudah merasa jadi singa dan galak mengenai Namru 2. Dengan terungkapnya kasus sejak tahun 1979, saya rasa sudah cukup tugas saya sebagai singa ada keterbatasannya, karena itu masyarakat diminta dukungannya. Apakah kita mau terus membiarkan orang lain berada di dalam rumah kita? Kalau dia pembantu kita jelas kita tahu, tapi ini sudah gak jelas, ” ujarnya dalam diskusi bertajuk “NAMRU-2 Lab Tentara AS Di Jantung Jakarta”, di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (23/6).

Ia menilai, keberadaan laboratorium itu tidak ada gunanya, karena Indonesia sudah mempunyai lab yang lebih canggih dan lebih bagus seperti di Surabaya dan di Jakarta.

Siti Fadillah mengaku, khawatir dengan riset-riset Namru yang dinilai membahayakan, karena NAMRU-2 adalah lab yang meneliti virus-virus infeksi yang ganas yang bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk wilayah Asia.

“Ini membahayakan, banyak virus dari Vietnam, Filipina, yang kira-kira berbahaya dibawa ke Lab Namru 2 di Indonesia itu. Saya ngeri kalau nanti virus-virus bisa bocor di jalan-jalan protokol seperti di Sudirman, Thamrin dan jalan-jalan lainnya. Sebagai Menkes, saya mengkhawatirkan hal-hal itu, ” papar Menkes.

Mengenai adanya sinyal dari kalangan DPR yang menginginkan kerjasama NAMRU dilanjutkan, Menkes menyatakan, pemerintah sejauh ini tetap mempertimbangkan manfaat yang dari keberadaannya laboratorium ini bagi kepentingan masyarakat, dan sejauh ini masyarakat atau peneliti Indonesia tidak diuntungkan oleh NAMRU, lebih baik tidak dilanjutkan.

“Mudah-mudahan Allah membukakan hati nurani DPR, desicion maker, karena kalau tidak kita akan terus terjajah. Kalau memang tidak ada gunanya ya hentikan saja, suruh mereka pulang, ” pungkasnya.

Pendapat tegas Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari ini juga akan dibawanya dalam rapat gabungan antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri pada Rabu (25/6) mendatang.(novel)

Sumber : www.eramuslim.com

“Kita dikadalin!”

dr Jose Rizal Jurnalis: “Kita dikadalin!”
EDISI 43, Tanggal 2 - 15 Mei 2008 M/25 Rabiul Akhir - 9 Jumadil Awal 1429 H
Wednesday, 25 June 2008


Tiga puluh tahun lebih NAMRU bekerja di Indonesia. Sepanjang waktu itu tak ada yang mempersoalkannya. Padahal telah banyak 'kekayaan' Indonesia yang disedot lembaga penelitian militer Amerika Serikat itu. Tentu banyak pula rahasia Indonesia yang terbongkar melalui kajian dan penelitiannya.

Sayangnya tidak banyak orang yang tahu bahwa NAMRU sangat berbahaya bagi keamanan Indonesia. Selama ini orang-orang Amerika dengan cover diplomatik yang disandangnya bisa dengan leluasa membawa keluar masuk berbagai spesimen virus, bakteri, protozoa dan sejenisnya dari dan ke Indonesia. Mereka mengambil banyak manfaat. Sementara Indonesia, hanya jadi ajang keculasan mereka.

Sejauh mana bahaya aktivitas NAMRU bagi Indonesia, wartawan Suara Islam, Mujiyanto, mewawancarai Joserizal Jurnalis, seorang dokter sekaligus aktivis yang aktif bergerak di medan pertempuran. Berikut petikannya.
Apa sih itu NAMRU?
NAMRU itu kepanjangan Naval Medical Research Unit. Itu adalah sebuah lembaga riset di bawah Departemen Pertahanan, Amerika Serikat. Pengelolanya adalah Angkatan Laut AS. Mereka melakukan penelitian tentang penyakit-penyakit menular. Jadi agak aneh fokusnya. Angkatan laut, militer, tapi interest terhadap penyakit-penyakit menular. Kalau kita lihat sepertinya mereka itu membajak WHO. Mereka juga meminta spesimen-spesimen yang ada di WHO. Lucunya lagi, mereka minta kekebalan diplomatik. Nah, apa urusannya dengan peneliti? Berarti kan ini suatu fasilitas yang mereka inginkan untuk membawa masuk dan keluar segala sesuatu ke negara ini. Yang namanya bag (tas dan bagasi. red.) diplomatik kan tidak boleh diutak-atik.

Apa kepentingan Indonesia sehingga NAMRU ada di sini?
Jadi memang tidak dipungkiri, mereka membantu itu ada. Tidak mungkin suatu lembaga tidak memberikan suatu kontribusi positif. Tapi persoalannya, apakah kontribusi positif ini hanya sebagai cover dari kegiatan yang sebenarnya. Ini yang jadi masalah. Kalau saya baca Dino Pati Djalal di koran bilang NAMRU bermanfaat bagi rakyat Indonesia, manfaat pasti ada. Tentu masalahnya, kita harus bertanya. Lembaga riset militer di bawah Dephan, lalu bisa mengakses WHO, lalu minta kekebalan diplomatik, ini apa-apaan? Jadi ada sesuatu yang mereka kerjakan, yang orang lain tidak boleh tahu. Maka semuanya harus di-cover dalam bag-bag diplomatic. Jadi mereka menghalangi orang untuk mengakses kepada diri mereka. Dino sebagai seorang diplomat tentu mengerti dengan persoalan ini. Tidak mungkin ini lembaga riset murni.
Dan yang menarik lagi, field (bidang) yang mereka kerjakan selalu penyakit-penyakit menular. Kenapa tidak penyakit degeneratif misalnya, jantung, kanker, dan sebagainya? Karena untuk senjata biologi, yang menarik itu penyakit menular. Bukan penyakit degeneratif.

Sepengetahuan Anda, apa yang didapat Indo-nesia selama 30 tahun keberadaan NAMRU?
Katanya banyak membantu program pemberantasan penyakit malaria, kemudian pemberantasan penyakit TBC. Jadi mereka itu bekerja di Direktorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2M), Depkes. P2M ini, waktu saya di Puskesmas, fokusnya adalah TBC, Jadi memang ada manfaatnya. Cuma persoalannya, kuman-kuman (bakteri, virus, dan protozoa) itu diteliti oleh mereka, apakah dibawa keluar dan disimpan oleh mereka kemudian diapakan? Kita tidak tahu. Dan persoalan yang paling penting, tidak semua orang punya akses.

Apa kerugian Indonesia?
Kerugiannya jelas, kita dikadalin. Ini ilmu kadal namanya. Kita diberi sedikit bantuan, yang bantuan program itu tidak esensial sifatnya. Lipstick aid, sifatnya kosmetik. Tapi dia mendapat untung luar biasa belajar mengenai penyakit menular ini. Lalu pertanyaannya begini, penyakit menular ini kan tidak ada di negara mereka? Lalu buat apa mereka pelajari? Kalau kita mau bicara soal geololitik, banyak riset dilakukan di negara-negara yang memiliki deposit kekayaan alam yang luar biasa, dan pasar yang besar seperti Cina. Buat apa mereka pelajari? Kalau gampang-gampangnya, pasti mereka bikin vaksin lalu dijual. Itu dari segi ekonomi. Covernya seperti itu. Itu saja sudah tidak etis. Mereka tidak kena penyakit ini, tapi mereka ambil bahan orang. Mereka bikin vaksin, kemudian jual sama orang. Tidak etis, bahkan tidak manusiawi, jual vaksin dari penderitaan orang banyak.

Apakah unit seperti NAMRU ini ada di negara lain?
Ada kan. Pernah di Taiwan, Mesir, Filipina. Tapi sudah ditutup. Indonesia saja yang sudah kelamaan 30 tahun. Eh mau diperpanjang lagi.

Dari sisi militer, sejauh mana pentingnya penelitian/riset tersebut?
Dari segi militer. Contoh malaria. Kalau mereka bisa merekayasa, plasmodium makin lama makin ganas. Tentu ini tidak bisa di-handling dengan obat biasa. Dan mereka bisa bikin vaksin anti malaria. Nah, kalau mereka menghadapi perang gerilya dengan negara yang tidak suka dengan dominasinya, mereka nggak perlu turun ke hutan. Cukup sebarkan saja nyamuk dengan plasmodium falcivarum yang lebih ganas. Lalu gerilyawan mati karena kena malaria tropikana.

Banyak yang menganggap laboratorium NAMRU sederhana sehingga tidak mungkin melakukan riset militer yang canggih. Padahal sebenarnya masalahnya pada keluar masuknya spesimen?
That's right. Yang paling penting itu keluar masuknya spesimen. Karena bagi mereka yang penting mengambil spesimen, kemudian memeliharanya sebentar, kemudian mentransfernya ke laboratorium definitif mereka.

Itu ada di Indonesia?
Itu pasti tidak di Indonesia. Itu yang paling krusial di sana, bagaimana mereka itu memperoleh sesuatu. Makanya mereka minta kekebalan diplomatik supaya barang-barang yang dikirim oleh mereka itu tidak dicek (di bandara).

Artinya secara militer vaksin itu penting?
Penting, untuk strategi perang. Karena kalau mereka bisa meng-create senjata biologi yang negara lain tidak bisa meng-handling, maka tentaranya bisa dikasih kekebalan dengan vaksin yang mereka punya. Dan mereka bisa masuk ke daerah yang sudah mereka tebarkan virus atau bakteri tersebut.

Apa kecurigaan Anda terhadap keberadaan NAMRU di Indonesia?
Sudah jelas, mereka memiliki kepentingan untuk mempelajari penyakit-penyakit menular yang ganas. Mempelajari itu bagaimana? Mengambil spesimen. Lalu mereka proses, biakkan, seed (dibenihkan), multiply (perbanyakan) dan sebagainya untuk dibuat vaksin-vaksin. Mungkin laboratorium di sini itu tidak ada teknologi yang canggih. Mungkin hanya teknologi penyimpanan saja. Nah teknologi yang canggih untuk membuat senjata biologi bukan di sini (Indonesia) tempatnya, tapi di suatu tempat. Lalu mereka memfokuskan lagi untuk teknologi pengiriman bahan, spesimen. Makanya mereka minta kekebalan diplomatik. Kalau militer yang melakukan ini pasti itu untuk kepentingan militer.

NAMRU bisa bertahan sedemikian lama. Tentu ada pihak-pihak yang diuntungkan di Indonesia. Menurut Anda?
Sebenarnya kalau orang itu merasa dia orang Indonesia, tentu dia akan memahami ini sebagai suatu yang berbahaya, buat dia sendiri maupun buat keluarganya yang ada di Indonesia. Tapi karena mentalnya mental antek, dia mendukung ini. Dia tidak tahu betapa berbahayanya senjata biologi atau laboratorium biologi yang berbahaya. Ini lebih berbahaya dari nuklir. Kalau misalnya jelas kerja sama pembuatan senjata biologi antar militer, jelas harus diproteksi. Tidak ada di tengah-tengah permukiman penduduk. Dan itu harus diawasi PBB.

Pihak-pihak yang ambil untung itu kaki tangan mereka di Indonesia?
Antek.

Apakah senjata biologi ini pernah diterapkan dalam sebuah peperangan?
Kalau saya membaca sejarah, pernah diterapkan Belanda di Aceh. Belanda pernah memasukkan kuman kolera ke air minum masyarakat Aceh. Akhirnya jadi wabah, mencret, apalagi saat itu belum ada tetracycline. Kalau sekarang amanlah.

Departemen pertahanan kita tidak tahu?
Di situlah persoalannya, dia itu bukan tidak tahu. Dia tahu, ini ada persoalan. Tapi biasalah orang Indonesia, dia belum melihat ada sesuatu yang membahayakan kalau belum ada kejadian. Kan aman-aman saja. Karier gue juga naik. Nanti kalau laboratorium itu bocor, atau seperti sekarang ada flu burung yang penyebarannya juga aneh, dan kemudian keluarga presiden kena, baru mikir. Oh iya, betul.

Apakah dalam kasus flu burung, model seperti ini bisa berlaku?
Oh bisa. Ada yang dipertanyakan Menkes kita, kenapa spesimen virus H5N1 kita, dikirim ke WHO di Hongkong, lalu nasibnya tidak jelas. Lalu tiba-tiba ada perusahaan yang mempunyai vaksinnya. Juga bisa dipastikan spesimen ada di laboratorium militer Los Alamos Amerika. Setelah Los Alamos tutup lalu dipindah lagi ke laboratorium di Washington DC. Contoh lagi, kenapa variola yang berkembang tahun 1972, lalu WHO meminta tahun 1974 semua negara memusnahkan semua virus variola. Eh tahun 2005 ada negara yang mempunyai vaksin variola. Berarti dia kan membuat vaksin dari virus. Berarti dia memelihara virus. Ini melanggar ketentuan internasional. Ini yang disebut dominasi ketidakadilan dunia, paradoks dunia. Di satu sisi, mereka berjuang untuk nilai-nilai peradaban yang baik, di sisi lain mereka membuat sesuatu yang membayakan peradaban itu sendiri.

Persoalan NAMRU berarti sangat krusial?
Sangat penting dan krusial bagi negara ini. Banyak orang yang tidak menyadari. Kalangan ilmuwan pun tidak menyadari. Kadang-kadang di antara mereka merasa happy dimasukkan dalam society mereka sebagai peneliti tingkat internasional. Inilah repotnya bangsa kita. Lalu orang-orang yang punya otoritas untuk menghentikan ini lihat-lihat kiri kanan. Kalau yang lain semangat, baru mereka ikutan semangat. Dia tahu bahayanya. Tapi untuk maju ke depan sebagai pelopor dia gak punya keberanian.

Ada yang menuding ada intelijen dalam NAMRU. Pendapat Anda?
Intelijen itu artinya mematai-matai, tujuannya mempelajari penyakit menular itu, lalu mereka ambil sample dan kemudian mereka kirim ke laboratorium mereka. Tindakan mereka penelitian juga bisa sambil mengamati daerah-daerah yang cocok untuk perang kuman. Kan untuk ini harus dipelajari virusnya, geografinya, anginnya, cuacanya karena bersangkut paut dengan penyebaran dan cara menghentikan penyebaran.

Mereka berdalih sebagian pekerja NAMRU adalah orang Indonesia?
Ah itu teknis banget. Mereka ngumpulin virus, terus disimpan. Itu kan pekerjaan teknis banget. Bukan pekerjaan teknologi tingkat tinggi. Pekerjaan tingkat tingginya dilakukan di laboratoritum mereka yang mungkin tidak ada di Indonesia.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia?
Untuk jangka pendek, tutup dulu. Ke depannya, kalau tatanan dunia itu tidak bisa berubah ke arah yang lebih baik, kita juga harus belajar mengenai senjata biologi. Ini sebagai bentuk persiapan. Kan dalam Islam ada i'da'. Kalau tidak bisa dikendalikan, negara besar culas, Indonesia harus bersiap-siap karena ini menyangkut dominasi suatu negara terhadap negara lain. Ini berimplikasi kepada masalah ekonomi, politik, budaya. Intinya power.

Bisa gak sih kita seperti mereka?
Bisa. Bisa.

Nyatanya kita sekarang kok tidak bisa, kendalanya?
Kemauan. Kemauan politik dari seorang leader. Ahli-ahli Indonesia itu cakap kok. Kita butuh seorang leader yang mempunyai visi yang jelas dalam memanage negara ini. Kalau leadernya hanya sekadar mengejar 5 tahun berikutnya, mengejar 5 tahun berikutnya, ya susah.

Bagaimana senjata biologi dalam konstelasi perang ke depan?
Yang jelas, negara-negara besar itu mempunyai laboratorium senjata-senjata biologi. Satu lagi yang tidak boleh dilupakan adalah senjata kimia, ada nuklir. Itu semuanya mereka punya. Kenapa? Karena mereka ingin bargaining kekuatan. Implikasinya mereka melakukan dominasi terhadap dunia baik di bidang politik, ekonomi, keamanan, kebudayaan dan sebagainya. Menekan suatu negara untuk dieksplorasi. k. Celakanya negara dunia ketiga tidak boleh melakukan empowering (penguatan) itu kan. Supaya tetap terjajah. Meskipun secara de jure merdeka.

Pandangan Anda terhadap sikap pemerintah kita?
Lemah.

Apa alasannya?
Mereka nggak punya nyali jika berhadapan dengan kekuatan besar.

Tidak punya nyali atau sudah dikuasai?
Jadi begini, elit-elit ini eksis secara society maupun secara kekuasaan, dan kekayaan. Untuk bisa eksis dalam tiga hal ini mereka butuh jaringan. Mereka tidak percaya dengan bangsa sendiri maupun dengan negara-negara yang tidak superpower. Mereka mau membangun jaringan dengan negara superpower dan mau menjadi goyim-nya (dombanya). Itu intinya.

Apakah aparat keamanan kita juga begitu lemahnya sehingga tak mampu menolak?
Doktrin pertahanan kita persoalannya. Yang diajarkan di Lemhanas itu dari dulu hingga sekarang yaitu musuh kita adalah ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Dan itu diperkuat oleh mentor-mentor mereka yang notabene dari luar negeri. Intelijen dan tentara kita dicekoki terus dengan doktrin ini. Jadi tentara kita belum ada visi bahwa virus ini bakal mengancam, spekulan ekonomi bisa mengancam dan meruntuhkan negara.

Jadi sulit dong menghadapi hegemoni yang demikian besar?
Karena kendalanya ada di bangsa kita. Bukan rakyat tapi elit. Rakyat kita ini punya daya tahan yang luar biasa. Tahun 1999, negara kita ini sudah dianggap tidak ada secara ekonomi, tapi rakyat kita itu bertahan. Yang ngeri hidup susah itu elit.

Bagaimana caranya meningkatkan nyali?
Kita harus yakin akan pertolongan Allah SWT. Kalau tidak yakin itu, nggak mungkin nyali itu muncul. Sudah jelas (negara adidaya) itu senjatanya lebih maju, teknologinya lebih maju. Dalam sejarah Rasulullah, yang dihadapi itu juga begitu, Kerajaan Persia dan Romawi yang secara militer jauh lebih maju. Tapi Rasulullah dan para sahabat yakin dengan kemenangan karena ada pertolongan Allah. Tanpa itu frustasi kita. Senjata sudah kepret-kepret. Alutsista sudah tua. Para komandan sudah hidup senang, nggak mau lagi diajak masuk hutan untuk survival. Jadi ini persoalan mentalitas, yaitu bagaimana kita itu pede. Nah pede sorang muslim itu akan timbul kalau kita yakin akan pertolongan Allah.

Artinya kita harus bangkit dan menjadi pengimbang negara adidaya itu?
Jelas. Allah akan membantu kita. Bagaimana Allah membantu kita? Dengan keridlaan-Nya. Bagaimana supaya Dia ridla? Ya kita harus menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau ada yang bilang, nggak ada tuh Islam mengatur soal politik. Wah itu sudah kacau. Nggak ada itu Islam mengatur soal hukum. Itu sudah kacau.

Jangan-jangan cara berpikir seperti ini merupakan hasil penjajahan negara adidaya itu?
Betul sekali. Karena dia (negara adidaya) tahu Islam itu suatu ajaran yang komprehensif. Kalau dipraktekkan secara komprehensif, mereka tak berdaya melawan. Karena mereka tahu itu, mereka rusak pemikiran umat ini terlebih dahulu.

Kalau kita yakin dengan janji Allah, sebenarnya kita bisa mengalahkan mereka?
Bisa. Bisa banget. Saya alhamdulillah punya pengalaman berkali-kali terkepung dalam jumlah sedikit oleh musuh yang jumlahnya lebih banyak, tapi kemenangan ada di pihak yang lebih sedikit. Kenapa? Karena pertolongan Allah SWT. Bukan karena kehebatan kita dalam berperang. Itu saya alami di Maluku, Afganistan, hingga Lebanon. Kalau Allah ridla, nggak sulit bagi Allah memberikan kemenangan. Masalahnya, bagaimana agar Allah ridla? Ini perosalannya.

Jadi harus ada upaya menerapkan Islam secara kaffah?
Jelas. Islam yang komprehensif. []
sumber www.suara-islam.com

Survey Roy Morgan Research : 52 Persen Rakyat Indonesia Menuntut Penerapan Syariah Islam

Survey Roy Morgan Research : 52 Persen Rakyat Indonesia Menuntut Penerapan Syariah Islam
“Uneasy support seen for sharia“. Demikian headline The Jakarta Post 24 Juni 2008. Judul yang provokatif ini lebih kurang maknanya : Dukungan terhadap syariah yang mengkawatirkan. Pasalnya, sebuah survey menunjukkan bahwa mayoritas kaum Muslim Indonesia mendukung diterapkannya syariah untuk negara ini, walaupun ada kekhawatiran mengenai akibat penerapannya itu. Survey yang dilakukan oleh Roy Morgan Research itu, melibatkan 8,000 responden dari seluruh negeri, dan menemukan bahwa 52 persen orang Indonesia mengatakan bahwa Syariah Islam harus diterapkan di wilayah mereka

Belakangan memang posisi gerakan Islam yang ingin mengembalikan syariah dan Khilafah kembali disorot. Gerakan Islam seperti ini dituding akan menghancurkan Indonesia, memecah belah dan menimbulkan penderitaan pada rakyat. Tudingan ini tentu saja salah alamat. Seharusnya, diarahkan kepada sistem Kapitalisme-Sekuler yang diterapkan di Indonesia sekarang. Mengingat sistem kapitalisme inilah yang menjadi penyebab berbagai persoalan bangsa yang tak kunjung selesai seperti kemiskinan, kebodohan, kejahatan, korupsi, dan problem lainnya.

Sistem kapitalisme pun telah menjadi jalan bagi negara-negara imperialis untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia atas nama investasi asing, pasar bebas, dan privatisasi. Hutang luar negeri yang di’paksa’kan untuk Indonesia telah menjerat negara ini menjadi negara lemah.

Indonesia pun mengalami apa yang disebut curse of resource (kutukan sumber daya alam). Indonesia kaya tapi penduduknya miskin. Mengalami Curse of oil (kutukan minyak), Indonesia kaya minyak tapi rakyat tidak memperoleh keuntungan dari minyak yang luar biasa. Alih-alih mendapat berkah, BBM untuk rakyat malah dinaikkan.

Sistem Kapitalisme yang menuhankan HAM dan demokrasi, justru menjadi alat penjajahan Barat di Indonesia yang mengancam kesatuan Indonesia. Atas nama HAM, Timor Timur lepas dari Indonesia. Hal yang sama mengancam Aceh, Papua, dan Maluku. Demokrasi juga tak pelak di beberapa tempat telah menjadi pemicu konflik horizontal antar rakyat.

Jadi seharusnya, sistem Kapitalisme inilah yang harus menjadi musuh bersama umat Islam dan bangsa ini, bukan syariah Islam. Adapun tawaran syariah Islam justru akan membebaskan Indonesia dari penderitaan. Syariah Islam menjamin kesejahteraan rakyat, melindungi kekayaan alam dari penjajahan, menjaga kesatuan Indonesia.

Karena itu, saat ini tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menolak syariah dan Khilafah ini. Khilafah yang akan menerapkan syariah Islam akan memberikan kebaikan bagi Indonesia.

Pertama, Penerapan syariah Islam adalah tuntutan aqidah.

Kaum Muslim wajib menerapkan semua aturan Allah Swt. sebagai konsekuensi keislaman mereka. Syariah Islam yang bersumber dari Allah SWT dengan sifatnya Ar Rahman ar Rohim pastilah akan memberikan kebaikan bagi manusia. Sebaliknya berpalingnya manusia dari aturan Allah SWT akan menghancurkan manusia. Masalah kewajiban ini dijelaskan Imam an Nawawi dalam Syarh Shohih Muslim : “Mereka (para Imam Madzhab) sepakat wajib mengangkat Kholifah”.

Kedua, Syariah akan mensejahterakan rakyat.

Sistem kapitalistik yang menaungi masyarakat saat ini hanya mensejahterakan sebagian kecil orang, sementara mayoritas umat hidup dalam kemiskinan, padahal negeri-negeri Islam rata-rata memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Sebaliknya, kebijakan ekonomi berdasarkan syariah adalah menjamin kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) setiap individu rakyat. Pendidikan, kesehatan, keamanan, dan transportasi yang merupakan kebutuhan vital rakyat pun diperoleh dengan biaya murah, bahkan bisa gratis. Sebab, kekayaan alam seperti emas, minyak, gas, hutan adalah milik umum (al milkiyah al ‘amah) yang hasilnya diberikan kepada rakyat.

Ketiga,Syariah akan melindungi kekayaan alam Indonesia.

Berdasarka syariah Islam kekayaan alam seperti emas, minyak, gas, batubara, adalah milik rakyat (milkiyah ‘amah). Kekayaan itu itu tidak boleh diberikan kepada asing dengan alasan apapun. Negara dalam hal ini harus mengelolanya secara baik dan transparan. Individu apalagi swasta asing, tidak dibolehkan sama sekali memiliki kekayaan alam ini. Hasil kekayaan alam ini nantinya diberikan untuk rakyat.

Keempat, Syariah menjamin keamanan rakyat dan negara.

Sistem sanksi yang sangat tegas dalam Islam akan menjamin keaman rakyat. Bagi yang membunuh dihukum mati, yang mencuri di potong tangannya, kecuali dia mencuri karena lapar. Negara juga akan membangun fasilitas umum yang menjamin keamanan rakyat seperti jalan yang baik. Umar bin al-Khaththab sangat khawatir kalau di perjalanan ada unta yang terperosok karena jalan yang rusak.

Kelima, Syariah Islam menjaga pertahanan serta keutuhan dan persatuan negeri-negeri Islam.

Berdasarkan syariah Islam upaya memisahkan diri (bughot) seperti disintegrasi diharamkan. Syariah Islam juga mencegah segala hal yang bisa menyebabkan kekuatan asing mencengkram Indonesia. Seperti kerjasama militer atau keberadaan Namru-2. Syariat Islam melarang keberadaan LSM-LSM asing yang menjadi kaki tangan negara asing menghancurkan negara.

Disamping itu, ketiadaan Khilafah yang menerapkan syariah Islam membuat kaum Muslim bagaikan kehilangan penjaga rumah mereka. Akibatnya, orang-orang jahat dengan gampang masuk dan membuat kerusakan di negeri-negeri Islam. Ironisnya, orang-orang jahat ini diundang oleh para penguasa Muslim sendiri atas nama demokrasi, rekontruksi, pembangunan, investasi, dan lain-lain. Padahal penjajah tersebut mempunyai satu tujuan: mengeksploitasi negeri-negeri Islam.

Negeri-negeri Islam yang tadinya satu di bawah naungan Khilafah pun dipecah-pecah atas nama demokrasi dan penyelesaian konflik. Khalifahlah yang akan kembali menyatukan umat Islam. Itu pernah terbukti, bukan omong kosong. Khilafah Islam berhasil menyatukan umat manusia dari berbagai ras, suku, bangsa, warna kulit, dan latar belakang agama yang sebelumnya berbeda. Semuanya dilebur dengan prinsip ukhuwah islamiyah.

Keenam, Syariah Islam memuliakan dan menjaga kehormatan wanita.

Kapitalisme telah merendahkan wanita dengan serendah-rendahnya. Mereka menganggap wanita tidak lebih dari komoditi ekonomi yang bisa diperjualbelikan. Para kapitalis yang rakus juga memperkerjakan wanita di pabrik-pabrik dengan upah yang sangat murah. Sangat berbeda dengan Islam, yang demikian memuliakan wanita. Islam menjaga kehormatan wanita dengan kewajiban menutup aurat dan mengatur pergaulan wanita. Wanita diposisikan oleh Islam pada tempat yang sangat mulia di keluarga sebagai ummu wa rabbatul bait (pengatur rumah tangga). Tidak hanya itu, wanita pun diberikan peran politik yang agung dalam masyarakat. Dengan demikan, para ibu menjadi ujung tombak terciptanya generasi Islam yang berkualitas dan bertakwa.

Ketujuh , Syariah Islam melindungi orang-orang yang lemah dan warga non-Muslim.

Kapitalisme telah mendiskriminasi manusia berdasarkan kekuatan modalnya. Anda dapat makan layak, pelayanan kesehatan prima, pendidikan unggul, dan rumah yang asri dan nyaman kalau Anda bermodal besar. Berbeda dengan Islam, yang akan menjamin orang-orang lemah dan miskin; termasuk juga melindungi warga non-Muslim ahlul dzimmah. Kebutuhan pokok mereka dijamin sebagai bagian dari hak mereka menjadi warga negara Daulah Islam.

Kedelapan, Penerapan syariah Islam akan menyebarluaskan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin.

Penyebaran nilai-nilai Kapitalisme seperti sekularisme, demokrasi, HAM, pluralisme, dan pasar bebas telah menjadi bencana besar bagi umat manusia. Siapa yang bisa menyelamatkan ini semua? Tidak lain kecuali Islam. Nilai-nilai Islam yang bersumber dari Allah Swt. akan memberikan rahmat bagi seluruh dunia saat syariat Islam ditegakkan. Inilah yang pernah terjadi sepanjang sejarah Kekhilafahan Islam. Bagaimana peradaban Islam telah memberikan sumbangan yang luar biasa bagi dunia, baik dari segi nilai-nilai ideologis yang mengatur hidup manusia maupun kemajuan material seperti sains dan teknologi.

Hal ini secara jujur diakui sejarawan Will Duran dalam Will Durant – The Story of Civilization:” Para Kholifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Kholifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setalah masa mereka ”

Gerakan Islam yang ingin menegakkan syariah Islam merupakan bagian dari respon untuk Islam terhadap Kapitalisme Global. Kapitalisme global yang sifatnya mendunia harus dilawan dengan gerakan yang sifatnya mendunia juga. Disinilah relevansi perjuangan penerapan syariah dan Khilafah untuk menghentikan penjajahan kapitalisme global dunia. Walhasil, umat Islam seharusnya mendukung perjuangan ini bukan sebaliknya. Kapitalisme global harus menjadi musuh bersama umat Islam. Kapitalisme global hanya bisa dihentikan dengan penerapan syariah Islam oleh Khilafah Islam. Allahu Akbar.

http://hizbut-tahrir.or.id/2008/06/26/survey-roy-morgan-research-52-persen-rakyat-indonesia-menuntut-penerapan-syariah-islam/

AS Rekayasa Kenaikan Minyak Dunia

Pengantar

Harga minyak mentah dunia pernah menembus angka kritis, yakni US$100. Anehnya, harga minyak mentah dunia seolah-olah tanpa kendali sedikitpun. Padahal secara ilmu ekonomi, antara supply dan demand tidaklah mengalami perubahan yang signifikan. Lantas mengapa harga minyak mentah dunia begitu fluktuatif dan cenderung naik terus? Adakah rekayasa? Siapakah pemain sebenarnya? Benarkah AS merekayasa penentuan harga minyak dunia? Lalu apa motif di balik itu semua? Untuk menjawab pertanyaan di atas, Gus Uwik dari Redaksi al-Wa’ie secara khusus mewawancarai Bapak Ichsanuddin Noorsy dari Tim Indonesia Bangkit. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang sebenarnya terjadi dengan fluktuasi harga minyak dunia?

Jika dilihat secara mendalam, berfluktuasinya harga minyak dunia dan bahkan cenderung naik tanpa kontrol sama sekali sebenarnya tidak lepas dari keberadaan AS. Harga minyak dunia memang tidak bisa dilepaskan dari campur tangan AS. Dengan kata lain, gonjang-ganjing harga minyak mentah dunia sebenarnya tidak lebih dari ‘permainan’ AS dalam upayanya untuk ‘mengeruk’ keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingannya. Mengapa? Karena AS menguasai minyak dari hulu sampai hilir; bukan hanya perdagangannya saja, namun juga teknologi eksplorasi, produk derivatifnya, bahkan modal. Walhasil, kenaikan harga minyak dunia tanpa kontrol ini memang semuanya by design. Jawabannya bisa disederhanakan seperti ini.

Apa motif AS di balik ini semua?

Menurut saya, motif AS melakukan ini semua adalah agar: Pertama, memukul pesaing ekonomi dan politiknya. Sebagaimana yang dirilis oleh NewsWeek bulan Desember 2007: (1) Situasi politik ekonomi AS sejak 2001-2007 hanya memberi keuntungan kepada UE, Jepang, RRC dan justru menjadi pemicu bagi bangkitnya perlawanan dari negara-negara musuh potensial AS seperti Venezuela, Brazil, Bolivia, Argentina, Rusia dan Iran. Negara tersebut bukan saja secara politik senantiasa ‘berseberangan’ dengan AS, tetapi juga merupakan produsen minyak besar di dunia. Jika negara-negara tersebut tumbuh ekonominya maka mereka menjadi permasalahan tersendiri bagi AS. Belum lagi Cina yang saat ini dalam pemakaian konsumsi BBM menempati nomor ke-2 terbesar. Jelas, Cina saat ini terus berkembang menjadi ‘negara adikuasa’. Kondisi ini tentu sangat tidak diinginkan oleh AS. Karena itu, dalam upayanya untuk ‘menghadang Cina’ AS merkasyasa kenaikan harga minyak dunia. (2) Adanya upaya Rusia menggeser Unipolar, yakni dunia yang senantiasa berporos pada AS semata menjadi multipolar, yakni tidak semata-mata ikut pada kepentingan AS saja. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam kasus atau rekayasa yang dilakukan oleh Rusia, di antaranya dalam kasus penempatan rudal di Polandia, pertemuan Kawasan Kaspia dan lainnya. Jelas ini mengancam eksistensi AS sebagai negara adikuasa satu-satunya setelah ‘tumbangnya’ Uni Soviet. AS tidak mau kehilangan ‘pengaruhnya’ di mata negara-negara kecil di dunia. (3) Biaya Perang Irak yang begitu besar yang harus ditanggung oleh APBN AS. Hingga saat ini Perang Irak bukannya menunjukkan tanda-tanda selesainya ‘misi’, namun justru muncul ‘frustasi’ akibat semakin berlarut-larutnya permasalahan yang ada. Jelas ini membutuhkan back up dana yang cukup besar. Belum lagi adanya bencana alam yang menerjang dalam negeri AS, seperti Badai Katrina. Tanggungan biaya akibat bencana alam mini hanya tersedia US$ 116 miliar dari total kebutuhan US$ 150 miliar. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya defisit perdagangan dengan RRC hingga mencapai (US$ 298 miliar).

Kedua, upaya perbaikan kampanye politik perang Bush. Sebagaimana yang dilansir oleh The Economist, 30 June 2007, hingga tahun 2007 belanja AS untuk kebutuhan militer tetap menduduki peringkat pertama dibandingkan dengan sektor lainnya, bahkan kecenderungannya semakin naik; yakni 45,7% dari total belanja pertahanan, setelah pengelolaan minyak dan industri IT (knowledge base economy). Anggaran belanja militer yang membengkak ini merupakan akibat kampanye Bush ‘perang melawan terorisme’. Ini menyebabkan anggaran belanja negara mengalami kondisi yang timpang dan tidak sehat. Anggaran tersedot habis untuk membiayai ‘proyek perang’ Bush. Dari sinilah diperlukan fresh money yang bisa digunakan untuk memperkuat pondasi ekonomi. Tegasnya, harus ada upaya perbaikan (baca: timbal balik keuntungan) akibat ‘kampanye politik’ ini.

Ketiga, upaya perbaikan kondisi dalam negeri AS terutama dalam pelayanan publik. Adanya pernyataan Alan Green Span pada tanggal 21 Juli 2001 yang mengungkapkan masalah internal ekonomi AS, dimana sejatinya ekonomi AS berada dalam kondisi yang begitu ‘kepayahan’. Beberapa sektor pelayanan publik mengalami tingkat kelesuan yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Di antaranya dibidang asuransi sosial (social insurance), perumahan rakyat (public housing), gaji dan upah yang menurun (minimum wage and salary), asuransi kesehatan (health insurance) dan pemotongan pajak (tax cuts).

Belum lagi kegalauan dari para pengamat dan pejabat publik terhadap perekonomian AS yang akhir-akhir ini berada dalam fase yang ‘mengkhawatirkan’. Sebut saja pernyataan Joseph E Stiglitz (6 Oktober 2004) yang menyatakan bahwa dalam empat tahun pemerintahan AS, Bush telah gagal mengatasi masalah ekonomi yang senantiasa ‘merundung’ AS. Fakta menunjukkan bahwa angka pengangguran mencapai 5%, inflasi 1%, pertumbuhan di bawah 2,5% dan diperparah lagi dengan adanya perdagangan dengan RRC yang kian lama kian mengalami defisit.

Walhasil, ekonomi AS terancam resesi. Kondisi ini kian lama kian berkembang. Akibatnya, Januari 2006, ekonomi dunia melemah mengalami kelesuan. Inilah yang kemudian sering disebut sebagai tonggak dekade keserakahan.

Nah…inilah kondisi sebenarnya yang terjadi di AS. Jadi, AS sebenarnya berada dalam kondisi krisis. Selain pondasi ekonominya mengalami keguncangan, AS juga mendapat ‘ancaman’ dari negara-negara penghasil minyak besar dunia. Jika dibiarkan maka kehancuran AS adalah sebuah keniscayaan. Ini tentu tidak boleh terjadi berlarut-larut. Karena itu, AS berupaya mengatasinya. Salah satunya dengan ‘mempermainkan’ harga minyak dunia.

Lalu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia?

Dalam dunia kapitalis, atau dalam ekonomi global dalam bahasa netralnya, Indonesia ini sebagai ‘ekor’. Ketika kepalanya terlibas maka ekornya pun akan ‘terlibas’. Bahkan lebih panjang lagi dampaknya. Kita bisa melihat, sekarang hampir semua sektor industri Indonesia terpuruk, kan? Sekarang sektor perumahan sudah terkena, kedelai sudah kena imbasnya, harga mie instan sudah naik 30% di pasar, belum yang lain. Ya…habis-habisan. Jadi, tidak bisa dikatakan apakah kena dampak atau tidak? Semuanya sudah kena dampaknya.

Tegasnya semua sektor terimbas?

Pasti. Jadi, imbas yang paling buruk adalah imported inflation itu, yakni sarana Amerika meningkatkan biaya produksi minyak di satu sisi, tetapi di sisi lain memukul harga jualnya. Dengan kata lain, AS berusaha memperbaiki posisi harga jualnya. Dalam konteks Indonesia, AS dan sekutunya mendesakkan agar Indonesia memberlakukan secara bebas ‘pasar bebas’ migas. Artinya, produk migas asing dengan berbagai macam derivative-nya bisa keluar-masuk dengan bebas ke pasar Indonesia; bukan hanya bidang tataniaga perdagangan migas saja namun juga termasuk eksplorasi, eksplotasi hingga pemasarannya. Kita bisa mengerti jika kemudian asing berusaha mendesakkan (dan berhasil) mengajukan penghapusan subsidi terhadap migas sebagaimana tertuang dalam Perpres 7/05 RPJMN. Dengan kondisi ini, tidak aneh jika akhirnya terjadi liberalisasi seluruh sektor migas.



Berapa sebetulnya jumlah produksi real minyak Indonesia?

Sebenarnya tingkat kebutuhan minyak Indonesia adalah 1.450 barel perhari. Namun, kondisi lifting (tren produksi) baru mencapai 910 barel perhari. Jelas ada kekurangan antara 500–540 barel perhari. Ini di dapat dari mana? Ya dari impor. Inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara net imported migas.

Apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Tatkala harga minyak dunia naik, kok kita tidak mendapatkan keuntungan? Yang digembar-gemborkan justru kerugian?

Inilah kondisi ironisnya. Hampir sebagian besar perusahaan yang mengeksplorasi minyak Indonesia pemainnya adalah asing. Akibatnya, seluruh keuntungan lari keluar negeri. Ditambah lagi Pemerintah Indonesia mempunyai posisi tawar yang sangat rendah dalam negosiasi bagi hasil kontrak karya. Walau kelihatan tidak dirugikan, yakni dengan nisbah bagi hasil 55:45 atau 60:40, Pemerintah Indonesia sejatinya sangat dirugikan. Kita bisa melihat, dalam setiap kontrak karya, Pemerintah Indonesia harus menanggung cost recovery. Intinya, segala macam biaya yang tercakup dalam produksi minyak menjadi tanggungan Pemerintah Indonesia. Inilah celah yang bisa dimainkan oleh asing. Seluruh biaya produksi yang seharusnya menjadi tanggung jawab operator akhirnya terbebankan kepada Pemerintah Indonesia. Walhasil, hasil akhir bagi hasil keuntungan sangatlah kecil daripada apa yang diharapkan.

Belum lagi dalam pengukuran dan penjualan CO sering terjadi kecurangan dalam alat ukur yang dilakukan oleh para operator asing. Ditambah dengan perilaku mereka yang memang rakus, bernafsu untuk mengeksploitasi sebanyak-banyaknya tanpa memandang dampak lingkungan, dan lain sebagainya. Penyimpangan dalam eksplorasi dan pendistribusian hasil produk juga menjadi permasalahan tersendiri. Kondisi ini juga turut andil dalam mengurangi ‘margin keuntungan’ yang seharusnya didapat oleh Pemerintah Indonesia.

Inilah ‘bodohnya’ Pemerintah. Kok mau dicengkeram seperti itu…

Solusinya?

Menurut saya, solusi bagi Indonesia agar bisa ‘menangguk keuntungan’ atas permainan AS ini tidak lain dan tidak bukan harus dilakukan secara sistemik. Menurut saya, hal-hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah: (1) merenegosiasi kontrak. Jika memang diputus, ya diputus saja kemudian diserahkan pada BUMN kita sendiri. Namun, jika tidak bisa maka direnegosiasi lagi dalam bagi hasil serta tanggung jawab cost recovery-nya; didudukkan pada beban tanggung jawab dan bagi hasil keuntungan secara proporsional. Seharusnya Pemerintah Indonesia harus lebih untung dari operator asing. (2) Sekuritas kontrak. (3) Insentif produksi. (4) Revitalisasi kilang. (5) Investasi baru pada penemuan sumur-sumur, kilang-kilang pengolah minyak mentah serta gudang penyimpanan. (6) Konversi energi dari powerplant dan transportasi publik. (7) Mencegah dan menghentikan secara total eMining (pencurian migas). (8) batasi kepemilikan mobil. (9) Relokasi dan redistribusi APBN. (10) Sebarkan pembangunan hingga kepelosok negeri, (11) Berhenti berutang dan jadwal ulang kembali utang-utang luar negeri yang sudah terlanjur terjadi. (12) Ubah haluan ekonomi dari mekanisme pasar ke ekonomi konstitusi.

Namru, Trojan Imperialisme

Rabu, 07 Mei 2008
Fahmi AP Pane
Staf Ahli Fraksi PPP DPR RI

Kontroversi Namru-2 (United States' Naval Medical Research Unit 2) tampaknya tidak terselesaikan dalam bingkai kepentingan terbaik bangsa Indonesia. Perkembangan mutakhir menunjukkan adanya pergeseran fokus persoalan secara sistematis dan upaya mengembangkan konflik antarpejabat Indonesia, bahkan terkesan menyudutkan Menkes Siti Fadilah Supari.

Analisis konteks strategis menunjukkan fokus persoalan digeser walaupun ini bukan kekeliruan sepenuhnya AS dan para pembelanya. Sejak awal kontroversi Namru berada dalam framing (area pembahasan, konteks, dan struktur) yang sekalipun mengandung kebenaran, tidak sepenuhnya tepat.

Wacana yang diangkat adalah Namru tidak membawa manfaat apa-apa bagi tujuan pembangunan kesehatan Indonesia, terutama pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Namru juga dituding menjalankan operasi intelijen. Apalagi, kegiatannya cenderung tertutup, termasuk bagi pejabat Dephan dan Depkes RI.

Namru juga dipersoalkan karena tenaga penelitinya memiliki kekebalan diplomatik sehingga bisa memasuki areal mana pun di Indonesia tanpa hambatan. Namru pun tidak menerima draf MoU baru dari Indonesia, dan tetap beroperasi meski sejak era reformasi direkomendasikan Pemerintah RI untuk dihentikan.

Belakangan muncul ide membentuk pansus Namru. Namun, sebagian latar belakang pengusul adalah tudingan kemungkinan persaingan bisnis antara Depkes dan Namru. Menkes pun dituduh mengalihkan persoalan rendahnya kinerja pembangunan sektor kesehatan dengan mengangkat isu Namru.

Terlepas dari motifnya, ini dapat dimanfaatkan untuk memecah belah antarpejabat RI. Dari semua framing tersebut, tudingan Namru menjalankan operasi intelijen yang paling ramai disorot. Barangkali, karena sinyalemen itu disampaikan oleh aktivis Muslim yang memiliki rekam jejak dalam advokasi hukum dan umat Islam serta tidak dibantah oleh Kepala Badan Intelijen Negara Syamsir Siregar.

Pembingkaian Namru sebagai intelijen bahkan memunculkan polemik bahwa seorang pejabat di sekitar presiden adalah agen intelijen AS. Namun, sekalipun substansinya mungkin benar, bagaimana pun menggugat Namru karena menjalankan operasi intelijen adalah suatu kekeliruan.

AS menjadi terlalu mudah membantahnya. AS menolaknya dengan menyatakan riset mereka diketahui Pemerintah RI dan disampaikan kepada WHO. Bahkan, AS merespons permintaan Menhan RI agar dokter TNI AL ikut dalam Namru.

Pertanyaannya, jika Namru beroperasi terbuka dan mengikutsertakan personel TNI AL, apakah itu berarti Namru boleh berada di sini? Begitu pula jika Namru membagi hasil risetnya kepada Depkes RI.

Menyorot Namru karena penelitinya yang berpaspor diplomatik bisa melakukan apa pun di luar misi diplomatik bukanlah strategi terbaik. Tudingan tersebut dan upaya mengaitkannya dengan agen-agen AS memang bisa membangun kesadaran politik dan ketahanan sebagai bangsa.

Namun, itu juga menggeser kita dan perhatian publik dari penyebab utama. Namru harus dideterminasi berikut segala perakadan dengannya. Di atas semuanya, Namru is permanent military base. Namru adalah aset Angkatan Laut AS yang terletak di tengah kota sipil.

Persoalan Namru melampaui problematika kapal induk AS yang sering hilir mudik di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), insiden F-18 Hornets beberapa tahun lalu, atau persoalan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (DCA) dengan Singapura serta Australia yang bisa mengundang pihak ketiga, seperti AS dan Israel. Sebagaimana bisa ditelusuri pada situs resmi mereka, Namru berada di bawah lembaga Naval Medical Research Center (NAMRC) dan Global Emerging Infections Surveillance and Response System (GEIS).

Semuanya di bawah kendali Departemen Pertahanan AS. Namun, Namru tetap berkoordinasi dengan Depkes AS. Tujuan, visi, dan misinya juga jelas. AS tidak pernah menutup-nutupinya.

AS hanya tidak mengatakan semuanya tentang Namru ketika Dubes Cameron Hume dan komandan Namru Trevor Jones mengadakan konferensi pers 24 April silam. Namru 2 untuk memperkuat persiapan, surveillance, dan sistem tanggap terhadap penyakit menular bagi personel militer AS dan keluarganya di kawasan tropis Asia Pasifik.

Namru juga untuk meningkatkan kesiapan medis mereka, sekaligus menurunkan risiko bagi ketahanan nasional AS. Namru berguna mencegah penyakit menular bagi tentara AS yang berada di kawasan tropis Asia Pasifik.

Bahkan, dalam situs Dephan AS (DoD GEIS) ditegaskan pula bahwa Namru-2 also participates in a number of US military exercises such as Cobra Gold, Tandem Thrust and CARAT Cruise (Namru 2 juga berpartisipasi dalam sejumlah latihan militer AS, seperti Cobra Gold, Tandem Thrust dan CARAT Cruise). Ironisnya, dalam beberapa latihan tersebut, personel TNI tidak dilibatkan.

Maka, tidak perlu operasi kontraintelijen atau memasang personel TNI untuk memahami Namru. Sejak awal berdiri dan hingga kini Namru 99,9 persen untuk kepentingan kehadiran dan hegemoni militer AS di Asia Pasifik.

Signifikansi Namru adalah karena AS mengharuskan dirinya memasuki dan menguasai negeri dan tanah air bangsa-bangsa lain. AS menjalankan imperialisme dan kolonialisme yang ditopang oleh kekuatan politik, ekonomi, militer, dan semua aspek kehidupan lainnya. Ini untuk menjaga sistem dan pilar-pilar kapitalismenya, termasuk pengurasan sumber daya alam di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konteks ini, Namru laksana trojan. Namru adalah kuda troya untuk menembus benteng. Namun, itu juga berarti seperti virus komputer yang bila berada dalam sistem komputer, walaupun tidak bekerja, kehadirannya adalah sinyal masalah besar.

Oleh karena itu, selama AS merasa tentaranya harus menguasai kawasan Asia Pasifik, selama itu pula laboratorium militer seperti Namru akan dipertahankan. Pada satu sisi, itu penting untuk memperkuat sistem pertahanan personelnya dari beragam penyakit menular dan pada sisi lain itu bisa menjadi strategi deterrence (menakut-nakuti lawan) karena potensi penyebaran serangan biologis dan kimiawi ke tengah-tengah penduduk Jakarta dan sekitarnya dalam waktu singkat.

Menyimak konteks strategis tersebut, jelas persoalan Namru perlu diselesaikan dengan strategi khusus yang melibatkan kesatuan sikap pemerintah dan seluruh komponen bangsa. Semua pihak perlu meyakinkan AS bahwa imperialisme mereka harus diakhiri untuk mencegah AS hancur secara politik, ekonomi, dan fisik. Paling tidak, ada empat persoalan besar imperialisme militer AS.

Pertama, kegagalan misi militer AS dan sekutunya di Irak, Afghanistan, Somalia dan lain-lain. Kedua, defisit ganda dari APBN dan neraca transaksi berjalan AS yang meremukkan kemampuan mereka mencegah resesi ekonomi.

Ketiga, AS gagal memenangkan peperangan di hati dan pikiran umat Islam, seperti disebut dalam laporan Defense Science Board (Reuters, 25 November 2004). Lembaga itu adalah kelompok staf ahli Dephan AS.

Keempat, ancaman runtuhnya kepercayaan publik AS terhadap para perwira militer yang terjun ke dalam aktivitas politik (American Forces Press Service, 28 April 2008 dalam situs Dephan AS). Namun, jika AS bersikeras maka strategi membuka aliansi strategis dengan kekuatan lain patut dipertimbangkan.

Apalagi, negara seperti RRC telah sangat dirugikan karena seakan-akan menjadi pusat penyebaran wabah semacam SARS (severe acute respiratory syndrome) dan flu burung. Lebih dari itu, inilah ujian sesungguhnya bagi pemerintah dan bangsa Indonesia bahwa kita memang telah bangkit sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa-bangsa lain dan hanya takut kepada Allah SWT.

Ikhtisar:
- Namru bisa menjadi seperti virus yang sangat mematikan karena mampu membunuh sistem.
- Perlu strategi jitu untuk menyelesaikan masalah tersebut.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=332986&kat_id=16&kat_id1=&kat_id2=